Beli Smartphone dari Luar Negeri, Masuk Daftar Blokir

  • Whatsapp
Beli Smartphone dari Luar Negeri, Masuk Daftar Blokir
Beli Smartphone Dari Luar Negeri, Masuk Daftar Blokir

Mantapps.com – Pemerintah terus menggodok regulasi mengenai validasi IMEI melalui beleid dari tiga kementerian, yaitu Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang menurut rencana akan dikeluarkan pada 17 Agustus 2019.

Nah, berbicara nasib ponsel pintar atau smartphone yang berasal dari luar negeri, Kepala Subdirektorat Industri Peralatan Informasi dan Komunikasi, Perkantoran dan Elekronika Profesional Kemenperin, Najamudin, mengaku akan ada dua kondisi.

Muat Lebih

Loading...

Ia menyebut jika ponsel yang berasal dari luar negeri dalam keadaan aktif dan menggunakan kartu Sim (Simcard) dari luar juga, maka masih bisa digunakan. Meski aturan ini resmi diberlakukan.

“Jadi, pakai smartphone dan Simcard dari luar, masuk ke Indonesia, ya, hidup,” kata Najamudin di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019. Akan tetapi, apabila ponsel dari luar negeri tapi menggunakan Simcard dalam negeri, maka akan dimasukkan ke dalam daftar.

Menurutnya, IMEI ponsel tersebut akan dicek ke dalam GSMA, sehingga mengeluarkan nomor identitas unik. Sebab, menurut Najamudin, IMEI ponsel tidak terdaftar di Indonesia maka harus sesuai dengan GSMA. Dengan demikian tidak akan diblokir langsung.

“Nanti akan masuk ke semacam list atau daftar, kalau ponsel bersangkutan akan diblokir atau tidak. Kita tentu tidak main asal blokir. Siapa tahu ponsel itu punya kedutaan besar, atau bisa jadi presiden,” jelas Najamudin.

Soal progres aturan, ia mengaku bahwa peraturannya sudah selesai. Akan tetapi butuh pembahasan dengan Kemendag dan Kominfo serta stakeholder lainnya yang ikut turut campur dalam blokir IMEI ilegal.

“Permen (peraturan menteri) sudah jadi. Cuma perlu pembahasan dengan Kominfo, Kemendag, serta operator telekomunikasi. Mereka setuju atau tidak,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Standarisasi Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, Hadiyana, mengaku akan melakukan pertemuan dengan operator telekomunikasi. Namun, dirinya masih enggan berbicara banyak soal aturan tersebut.

“Setelah pertemuan dengan operator, nanti barulah bentuk regulasinya kelihatan agak berani. Kalau sekarang masih bisa berubah-ubah,” papar Hadiyana.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Loading...

Pos terkait