Perang di Balik Wacana Pembatasan Diskon Ojol

  • Whatsapp
Perang di Balik Wacana Pembatasan Diskon Ojol
Perang Di Balik Wacana Pembatasan Diskon Ojol

Bisnis.com, JAKARTA — Siapapun kini, terutama masyarakat di kota-kota besar, merasakan mobilitas hidup lebih mudah, lebih murah. Kemunculan layanan transportasi daring membuat masyarakat mudah hilir mudik.

Muat Lebih

Layanan transportasi itu pun menerapkan konsep door-to-door. Konsumen dijemput dan diantar hingga pintu gerbang tujuan.

Pengguna aplikasi ojek online (ojol) pun kian berlimpah. Sejalan dengan itu, para mitra pengemudi ikut bertambah.

Lebih-lebih, bagi pengguna ojol, banjir promo bukan sekadar isapan jempol. Kerapkali, pengguna aplikasi ojol yang sekaligus menjadi basis pengguna aplikasi pembayaran digital terkait, seperti OVO untuk Grab dan Go-Pay untuk Go-Jek, nyaris tak membayar tunai.

“Saya seringkali dapat promo Rp1 dengan menggunakan OVO jika menggunakan ojol,” ungkap Yuliansari, salah seorang pelanggan ojol asal Depok kepada Bisnis, Minggu (16/6/2019).

Pengemudi ojek daring atau ojek online (ojol) menunggu penumpang melintas di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (12/6/2019)./Bisnis-Triawanda Tirta Aditya

Murah dan efektif, dua kunci untuk menggoda lebih banyak konsumen pengguna ojol. Tak hanya itu, belakangan, layanan aplikasi itu pun merambah banyak aktivitas dan tak sekadar memberikan layanan transportasi buat penumpang.

“Memesan makanan dari tenant, mengirim barang, hampir selalu saya memanfaatkan aplikasi ojol. Tentu dengan tarif miring karena diskon yang diberikan aplikasi pembayarannya,” ucap Krisna, seorang jurnalis yang juga mempunyai usaha dagang-el.

Persoalan kemudian, tarif yang dibayarkan pelanggan jauh di bawah ketentuan berlaku. Promo diskon tak mengurangi sepeser pun komisi buat mitra pengemudi.

Padahal, sebagaimana ketentuan berlaku, plafon tarif merujuk aturan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tujuan pengaturan itu antara lain menjaga persaingan sehat antara aplikator ojol, juga melindungi mitra pengemudi.

Sejauh ini, Kemenhub telah menerbitkan beleid Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Terdapat tiga zonasi tarif. Zona 1 mencakup Jawa, Bali, dan Sumatra; zona 2 melingkupi operasi Jabodetabek; serta Zona 3 yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya.

Sebagai contoh, zona 1 memiliki batas bawah Rp1.850 per kilometer (km), sedangkan batas atas mencapai Rp2.300 per km. Ketentuannya, biaya minimal zona 1 di rentang Rp7.000-Rp10.000.

Alih-alih ditegakkan di lapangan, aturan tersebut kerapkali tak berdaya menghadapi strategi promo. Hal inilah yang kemudian memunculkan wacana pembatasan besaran diskon ojol.

Sebelumnya, Kemenhub berjanji merealisasikan beleid terkait pada akhir bulan ini. Namun, aturan tersebut akhirnya batal digagas.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019)./Bisnis-Nurul Hidayat

Regulator perhubungan menganggap perang diskon merupakan lingkup persaingan usaha. Oleh karena itu, wewenang pengaturan dan pengawasan merupakan tugas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengatakan diskon tarif ojol boleh diberikan kepada pelanggan selama mematuhi aturan tarif batas bawah dan batas atas yang telah diatur Kemenhub.

“Jadi [pembatasan diskon] itu ranah KPPU, termasuk juga sanksinya,” tegasnya kepada para wartawan, Kamis (13/6).

Dampak dan Denda
Banyak pihak menduga strategi promo ojol yang memangkas tarif kepada konsumen bertujuan menumbangkan rival. Saat ini, hanya ada dua aplikator yaitu Go-Jek dan Grab.

Mantan Ketua KPPU periode 2015-2018 sekaligus Pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA) Syarkawi Rauf menekankan pentingnya pengaturan promo oleh aplikator transportasi online mengingat ada dampak kerugian yang bisa ditimbulkan dari praktik promo yang tidak wajar, terutama terhadap mitra pengemudi.

“Promo tidak wajar tujuannya cuma satu, yaitu menghancurkan kompetisi dan mengarah pada monopoli. Ini akhirnya yang rugi adalah mitra pengemudi dan konsumen,” ungkapnya dalam rilis yang diterbitkan oleh ICPA, baru-baru ini.

Menurut Syarkawi, praktik promo tidak wajar yang mengarah pada predatory pricing akan menghilangkan posisi tawar mitra pengemudi terhadap aplikator karena praktik yang tidak sehat hanya akan menyisakan satu pemain dominan di pasar.

Pernyataan Syarkawi ini didasarkan pada temuan praktik serupa di Singapura dan Filipina, di mana praktik usaha tidak sehat yang dinilai dilakukan oleh Grab telah berujung pada hengkangnya Uber dari Asia Tenggara.

“Buktinya, KPPU di kedua negara itu menjatuhkan sanksi kepada pemain yang mengakuisisi Uber,” imbuhnya.

Logo Uber terpampang di sebuah mobil di New York, AS, Jumat (12/4/2019)./Reuters-Shannon Stapleton

Pada 2018, Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) menjatuhkan denda 13 juta dolar Singapura kepada Grab dan Uber atas aksi merger kedua perusahaan itu di Asia Tenggara. Alasannya, keputusan merger telah mengikis persaingan sehat di pasar ride-hailing.

Grab didenda 6,42 juta dolar Singapura, setara dengan Rp67,2 miliar [kurs tengah Bank Indonesia Rp10.468,105 per dolar Singapura], sedangkan Uber didenda 6,58 juta dolar Singapura atau setara dengan Rp68,88 miliar.

Pada tahun yang sama, Philippine Competition Commission (PCC) juga mengenakan denda kepada kedua perusahaan itu. Dalam keterangan yang dikutip Bisnis, denda senilai total 16 juta peso Filipina dijatuhkan atas Grab dan Uber karena melanggar sejumlah poin dalam Interim Measures Order (IMO) selama berlangsungnya kajian atas aksi korporasi itu oleh PCC.

Kedua perusahaan harus membayar denda gabungan sebesar 4 juta peso Filipina karena gagal memisahkan bisnis mereka selama periode kajian oleh PCC.

Di luar itu, Grab didenda 8 juta peso Filipina lantaran tidak mampu menjaga kondisi operasional sebelum aksi korporasi tersebut, seperti kebijakan tarif, promosi penumpang, insentif pengemudi, serta kualitas layanan. Uber juga masih dijatuhi denda 4 juta peso Filipina karena hal yang sama.

Meskipun mungkin butuh waktu untuk mengungkap persaingan usaha tidak sehat oleh KPPU, Syarkawi mendorong pemerintah untuk belajar dari situasi yang terjadi di negara-negara tetangga tersebut dengan tegas memulai pengaturan promo ojol di Tanah Air.

Hal ini diharapkan dapat mencegah potensi praktik predatory pricing dan menjaga iklim persaingan usaha di industri ekonomi digital Tanah Air tetap sehat.

Pengemudi Go-Jek menunggu pesanan di sebuah kios makanan di Jakarta, Indonesia, Kamis (13/7/2017)./Reuters-Beawiharta

Libidonomics
Konsep mengeksploitasi hasrat manusia untuk mengonsumsi produk atau jasa di luar kebutuhan terkenal dengan sebutan Libidonomics. Konsep ini disinyalir tengah dijalankan sebagai strategi menggenjot pasar bagi aplikator ojol.

Layanan ojol memang kini tampak tak lagi sebatas mengantar dan menjemput orang.

“Memang tidak lagi sekadar transportasi, tapi kini urusan rumah tangga seakan sudah di-outsourcing-kan, apa yang tidak dilayani, mulai dari memasak hingga membersihkan rumah dan pakaian,” ungkap pengamat transportasi dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna.

Dia menyebut strategi promo ojol dalam layanan transportasi hanya merupakan permukaan dari perang sesungguhnya.

“Sejatinya perseteruan aplikasi financial technology (fintech) dari kedua aplikator ojol. Dengan masuk melalui layanan transportasi yang penggunanya massal, maka dengan mudah mereka menguasai lini layanan lainnya,” lanjut Yayat.

Lebih jauh, dia menilai hal tersebut merupakan strategi skala global menguasai ceruk pasar Tanah Air yang besar. Gelontoran investasi jumbo, terang Yayat, dipergunakan untuk mengguyur diskon kepada masyarakat.

“Hasilnya, masyarakat ramai-ramai menggunakan fintech tersebut, menabung uang di aplikasi. Kemudian, dana murah inilah yang terus diputar oleh korporat tersebut,” tukasnya.

Bertolak dari argumentasi itu, pengaturan diskon dan proses bisnis terkait promo yang kini menerpa industri ojol dipandang memang layak diatur.

“Tetapi bukan di Kemenhub, karena yang menyubsidi promo ini adalah aplikasi fintech-nya. Jadi, tepatnya di KPPU atau OJK [Otoritas Jasa Keuangan] sekalian,” sambung Yayat.

Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)./JIBI-Dwi Prasetya

Di sisi lain, Komisioner KPPU Guntur Saragih mengungkapkan kasus jual rugi atau predatory pricing memang masuk dalam ranah UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penanganan kasus tersebut harus melalui proses penegakan hukum yang berlandaskan alat bukti.

Lebih lanjut, proses hukum yang dilakukan KPPU bisa berasal dari inisiatif dan laporan masyarakat.

“Untuk keduanya [terkait promo ojol], kami belum melakukannya,” tegasnya kepada Bisnis, belum lama ini.

Pasal 20 UU 5/1999 berbunyi “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau memastikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Merujuk aturan main tersebut, setidaknya perseteruan fintech yang dibekingi modal jumbo investor global patut diwaspadai. Oleh karena itu, persaingan pasar yang sehat harus tetap dirawat.



Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Pos terkait