T.H. Marshall : Kewarganegaraan, Kelas Sosial, dan Kapitalisme:

  • Whatsapp
Kewarganegaraan, Kelas Sosial, dan Kapitalisme: Pandangan T.H. Marshall
Kewarganegaraan, Kelas Sosial, Dan Kapitalisme: Pandangan T.h. Marshall

Dalam pelajaran-pelajaran di sekolah, kita sering mendengar istilah kewarganegaraan di mata pelajaran PPKN. Pengertian paling kaprah tentang kewarganegaraan sering berkaitan dengan pemenuhan hak dan tuntutan tanggung jawab bagi seorang anggota warga negara.

Pengertian demikian memang tidak bisa disalahkan. Namun implikasi lebih lanjut ketika hanya memaknai kewarganegaraan secara konvensial dan normatif tersebut akan menyingkirkan pemahaman tentang kewarganegaraan dalam paradigma yang lain.

Muat Lebih

Kewarganegaraan selalu dipahami dalam kerangka tanggung jawab seseorang sebagai bagian dari warga negara yang juga memilih hak setelah melaksanakan kewajiban. Dalam ranah praktis, suatu hak bagi warga negara tidak begitu saja bisa diterima oleh seseorang, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Misalnya ketika seseorang mengalami penggusuran yang dilakukan pemerintah, sengketa lahan antara warga negara dan perusahaan, dan seterusnya.

Pemahaman kewarganegaraan klasik, atau lebih tepatnya yang definisi yang paling umum di Indonesia yang berputar tentang hak dan kewajiban, sangat tidak memadahi dalam memberikan penjelasan terkait fenomena-fenomena politik seperti itu. Uraian tentang hal tersebut bisa dibaca dalam tulisan sebelumnya berjudul “Citizenship in Indonesia, Tawaran Baru Melihat Kewarganegaraan di Indonesia”.

Kali ini kita akan membicarakan tentang kewarganegaraan (citizenship) yang digagas oleh Thomas Humphrey Marshall (lebih dikenal dengan singkatan T. H. Marshall) dalam bukunya berjudul “Citizenship and Social Class”. Buku tersebut pertama kali terbit pada tahun 1950 dan kemudian diterbitkan ulang dalam bentuk ringkasan di “Inequality and Society” tahun 2009 (diedit oleh Jeff Manza dan Michael Sauder).

(T.H. Marshall. Sumber Gambar: Wikipedia)

Dengan membaca tulisan ilmuwan sosial dari London School of Economics (LSE) Inggris tersebut kita akan bisa memahami bagaimana liku-liku proses dalam perspektif kesejarahan bagaimana ide tentang kewarganegaraan itu muncul. Hal ini menjadi penting karena Marshall adalah teoritis pertama yang meletakkan dasar kajian kewarganegaraan.

Kajian tentang kewarganegaraan pada awalnya sangat kental dengan kajian sosiologis. Analisis demikian tidak terlepas dari latar belakang Marshall adalah seorang sosiolog. Sehingga, pola pemikirannya menitikberatkan pada realitas sosial meskipun persoalan kewarganegaraan terikat kuat dengan relasi masyarakat dan negara. Ia tetap melihat manusia adalah bagian dari masyarakat secara sosiologis yang berinteraksi dengan negara dalam menuntut haknya. Lebih spesifik lagi, Marshall melihat kewarganegaraan dan relasinya dengan kelas sosial.

Marshall mendefinisikan kewarganegaraan sebagai “status bestowed on those who are full members of community. All who posses the status are equal with respect to the rights and duties with which the status is endowed”.

Artinya, warga negara adalah status bagi setiap orang yang menjadi anggota penuh dari komunitas politik. Seluruh anggota tersebut memiliki status yang setara dalam hak dan kewajiban.

Selanjutnya Marshall membagi elemen kewarganegaraan menjadi tiga, yakni hak-hak sipil (civil right), hak-hak politik (political rights), dan hak-hak sosial (social rights).  

Hak sipil berkaitan dengan hak mendasar bagi kebebasan individu dan mempertahankan diri sebagaimana hak yang juga melekar bagi setiap orang. Hak politik berkaitan dengan kebebasan individu untuk ikut berpartisipasi mendayagunakan kekuasaan polititik, sebagaimana menjadi anggota parlemen atau mencalonkan diri sebagai pemimpin politik melalui kontestasi Pemilu. Hak sosial berkaitan dengan hak minimal tentang kesejahteraan dan keamanan yang harus diperolehi oleh setiap warga negara.

Tiga elemen tersebut seperti yang sudah disinggung sebelumnya bukan semacam tipologi secara logis, namun merupakan perkembangan dinamika kewarganegaraan dari waktu ke waktu. Berikut ini uraian ringkas perkembangan sejarah kewarganegaraan menurut Marshall.

Sejarah Perkembangan Elemen Kewarganegaraan

Pada abad 17, konsep kewarganegaan itu mulai tumbuh bersamaan dengan meningkatnya sistem kapitalisme sosial. Secara garis besar, prinsip yang mendasari makna kewarganegaraan adalah kesetaraan. Prinsip itu tentu bertentangan dengan mekanisme sosial yang masih memegang teguh bentuk kelas sosial, dimana di dalam masyarakat masih terdapat lapisan-lapisan hierarkis seturut dengan kepemilikan tertentu. Dengan demikian, prinsip kewarganegaraan itu mengalami konfrontasi dalam konteks masyarakat yang masih memegang kuat sistem kelas sosial tersebut.

Namun tidak terjadi konflik antara prinsip kesetaraan elemen sipil kewarganegaraan dengan prinsip ketidaksetaraan dalam masyarakat kapitalis. Konflik yang mengemuka adalah dengan ikatan masyarakat feudal.

Salah satu jasa besar dari kapitalisme terhadap kemunculan kewarganegaraan adalah mengubah relasi status sosial menjadi relasi kontrak, seperti dijelaskan Mayne. Artinya, di era sebelumnya, hubungan seseorang dengan orang lain tergantung pada status kelas sosial yang ada. Sedangkan prinsip kesetaraan melalui kontrak tersebut sesuai dengan prinsip kapitalisme liberal yang menjunjung tinggi kesamaan seseorang dalam relasi masyarakat pasar.

Dengan kata lain, hubungan yang sebelumnya bergantung pada struktur sosial feodalistik yang menguntungkan kelas atas tradisional dengan segala privilagenya, diganti dengan relasi pertukaran komoditas dan sistem produksi. Pada masa itu muncul lembaga-lembaga yang menangani persoalan kepemilikan properti. Meskipun demikian, warisan tradisional tentang sistem kelas sosial masih terus berlangsung.

Di abad 18 dan 19, hak sipil warga negara tetap berlangsung dengan diiringi ketimpangan kelas yang masih tetap berjalan. Hak-hak sipil ini juga turut menyuburkan kesenjangan dalam mekanisme pasar.

Ringkasnya, kemunculan tentang hak sipil seseorang dalam konsep kewarganegaraan tidak terlepas dari sumbangsih kapitalisme yang melunturkan kelas sosial tradisional, meskipun masih bercongkol kuat. Menurut Marshall, hak sipil merupakan elemen pertama yang muncul sebagai konsepsi kewarganegaraan dalam perspektif perkembangan sejarah. Pada gilirannya nati, hak sipil yang melekat dalam diri seseorang akan dijadikan sebagai sumber daya untuk bisa mendapatkan hak politik dan sosial.

Memasuki abad 18, meningkatnya kesadaran nasional tidak serta merta dapat mengatasi persoalan ekonomi di dalam struktur kelas  dan keidaksetaraan sosial. Hak politik tidak seperti hak sipil yang mudah diakui dan didapatkan. Pola konfliktual semakin meruncing ketika warga negara bukan hanya mempersoalkan hak sipil, namun ketika menuntut hak politik.

Pencapain terbesar hak politik terjadi pada akhir abad ke-19, dimana ketika itu muncul konsep nilai tawar colektif (collective bargaining) melalui trade union. Akumulasi dari setiap hak-hak sipil bagi individu kemudian digabungkan sebagai suatu gerakan untuk bisa mencapai perluasan elemen di dalam hak sebagai warga negara.

Perjuangan untuk menuntut hak sosial dan politik berlandaskan klaim mereka sebagai warga negara yang harus pula memiliki kesetaraan hak secara sosial dan politik. Lebih dari hanya sekedar perluasan dari elemen hak sipil, hak politik merupakan proses penting dari elemen politik yang semakin memperlebar makna kewarganegaraan sipil. Meskipun dalam perkembangannya pada abad 20, elemen sosial dalam kewarganegaraan tidak terlalu menggembirkan.

Dari penjelasan singkat tersebut, sangat kentara bagaimana analisis Marshall tentang relasi kuat antara kelas sosial, kapitalisme, dan kewarganegaraan. Pada akhirnya, ada tititk temu penting yang mempertemukan relasi gerakan pekerja ke dalam masyarakat kapitalis dengan menggunakan dasar hak-hak sebagai warga negara yang akhirnya berdampak mengurangi stratifikasi sosial yang berdasarkan kelas dan koflik kelas.

Penulis: Dian Dwi Jayanto

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Pos terkait