Prof. A.S Hikam: Pernyataan Fadli Zon Contoh Buruk Pendidikan Politik

  • Whatsapp
AS Hikam

Inisiatifnews – Pengamat Politik President University Prof. Muhammad A.S Hikam menyayangkan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Seperti diketahui, Fadli menyatakan enggan menggugat dugaan kecurangan Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Fadli, menempuh jalur MK akan buang-buang waktu dan sia-sia karena tak akan berjalan fair.

Muat Lebih

Loading...

Prof. Hikam menilai, pernyataan ini adalah contoh buruk yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara.

“Fadli Zon bilang bahwa membawa kasus Pemilu ke MK adalah buang-buang waktu. Inilah sebuah contoh pendidikan politik yang sangat buruk bagi penguatan demokrasi yang dilakukan oleh seorang petinggi negara,” kata Prof. Hikam kepada inisiatifnews Kamis (16/05/2019).

Diingatkannya, lewat pernyataan Fadli, seorang pemimpin sebuah lembaga tinggi negara yakni DPR seolah tengah mengajari rakyat untuk tidak mempercayai atau distrust terhadap lembaga tinggi negara yang terhormat dan punya track record baik seperti MK. “Bahkan jika dibanding dengan DPR, mungkin track record MK lebih baik!” sesal Prof. Hikam.

Kata Prof. Hikam, sebuah pendapat pribadi dan atau kelompok, yang bisa saja penuh dengan kepentingan politik, jelas tidak valid digunakan sebagai satu-satunya dasar dan ukuran untuk menilai kapasitas MK ataupun lembaga tinggi negara lainnya.

Selain itu, meskipun Fadli Zon tidak percaya terhadap MK, tegas Prof. Hikam, secara aturan Fadli Zon tetap wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang (UU) dan berlandaskan kepada konstitusi jika ada komplain terkait hasil pemilu.

“Biar rakyat Indonesia yang menilai apakah MK, lembaga penguji Undang-undang dan pemutus perselisihan Pemilu itu, telah atau belum bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,” ujar mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi Era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.

“Tanpa ketaat-asasan terhadap prosedur yang disepakati maka praktik demokrasi akan mudah digeser menjadi tirani mayoritas dan atau diktator minoritas. Karena rule of law tersia-siakan dan dilecehkan,” ingat Prof. Hikam. (FMM)



Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Loading...

Pos terkait