Potensi Konflik Politik Diantisipasi

  • Whatsapp
Potensi Konflik Politik Diantisipasi
Potensi Konflik Politik Diantisipasi

JAKARTA (HN) – Kemendagri, Polri, TNI, dan BIN berusaha mengantisipasi berbagai macam potensi konflik politik jelang Pilkada Serentak 2020 yang digelar di 270 daerah. Langkah tersebut diambil sebagai salah satu bentuk dukungan kepada KPU agar pesta demokrasi itu berlangsung aman dan lancar.

“Tugas kami sebagai pendukung. Kami sudah berkoordinasi dengan sejumlah pemda untuk mendukung KPU setempat mulai dari persiapan daftar pemilih tetap (DPT) hingga pelaksanaan pilkada serentak,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (5/8).

Muat Lebih

Loading...

Pemerintah juga menyiapkan dukungan melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Permendagri No 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan APBN 2020. Kemendagri bersama KPU dan Bawaslu pun berupaya mendorong peningkatan pendidikan politik, khususnya di daerah yang pada Pilkada 2015 memiliki tingkat partisipasi pemilih rendah atau di bawah target KPU setempat.

Perihal wacana penerapan sistem rekapitulasi elektronik, menurut Bahtiar, masih terbentur regulasi yang belum memadai. Di sisi lain, masa kampanye terlalu panjang, teknis pemilihan, hingga data DPT pada Pemilu Serentak 2019, segera dievaluasi.

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta berpendapat, KPU dan Bawaslu harus bisa menjawab apa yang terjadi pada Pemilu Serentak 2019. Termasuk soal regulasi, koordinasi dengan Direktorat Dukcapil Kemendagri terkait DPT dan perbaikan seluruh tahapan pemilu.

“Perubahan harus dilakukan semua pihak, khususnya KPU dan Bawaslu, baik dalam hal tahapan pemilu maupun soal lain berkait masalah finansial. KPU harus merencanakan penganggaran secara efisien dan efektif pada Pilkada Serentak 2020,” ujar Kaka.

Revisi UU Pilkada juga dibutuhkan agar Bawaslu memiliki peran mengatasi isu politik uang yang semakin marak dan netralitas ASN. “Saya berharap tidak terlalu banyak pasal diubah, tetapi hanya terkait kelembagaan Bawaslu. Lalu, jika KPU ingin menerapkan rekapitulasi elektronik, lebih baik audit sistem-sistemnya terlebih dahulu,” katanya.

Hingga kemarin, pembahasan revisi UU Pilkada belum dilakukan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, RUU Pilkada belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sedangkan evaluasi pilkada dan pemilu yang lalu bakal dilakukan DPR pada pertengahan Agustus 2019 atau usai masa reses. “Khusus wacana penerapan rekapitulasi elektronik perlu payung hukum eksplisit,” ujar dia.

Menurut Mardani, soal revisi UU Pilkada akan dibahas anggota DPR periode 2019-2024 mengingat pelaksanaan Pilkada Serentak digelar 23 September 2020. “Karena sudah tidak lama lagi, perlu political will untuk mewujudkan target tersebut,” katanya.

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan berpendapat, jika revisi UU Pilkada tidak dilakukan, lembaganya segera mencari terobosan guna menemukan dasar hukum penerapan sistem rekapitulasi elektronik. Dengan catatan, hasil kajian sistem baru tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan.

“Kami masih mengupayakan rekapitulasi elektronik bisa diterapkan dalam Pilkada 2020. Kajian terus kami lakukan untuk memastikan apakah sistem itu bisa dilaksanakan, sebelum dituangkan dalam PKPU. Kami harap kehadiran sistem itu bisa menyederhanakan administrasi dan mempercepat proses rekapitulasi,” tutur dia.

Reportase : Sherlya Puspita Sari

Editor : Ridwan Maulana

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Loading...

Pos terkait