Politik – PB HMI Tegas Memperjuangkan Youth Government | KBRN LPP RRI

  • Whatsapp
PB HMI Tegas Memperjuangkan Youth Government
Politik Pb Hmi Tegas Memperjuangkan Youth Government | Kbrn Lpp Rri

KBRN, Jakarta : Masih menyikapi soal kritikan politisi Priyo Budi Santoso sempat melayangkan kritik kepada mahasiswa agar tidak ‘tidur’ dan harus ‘bangun’ menyikapi keadaan politik sekarang ini, khususnya dengan gugatan Pilpres 2019 antara Pasangan Calon (Paslon) 02 Prabowo-Sandi dengan Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin, Jumat, 14 Mei 2019, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Ketum PB HMI) Respiratori Saddam Al Jihad kembali memberikan tanggapannya kepada RRI.

Muat Lebih

Loading...

“Tadi dikritik mas Priyo, bahwa mahasiswa jangan ‘tidur’. Kalau itu, coba lihat track record hari ini, misalnya kelompok Cipayung, kami mahasiswa keliling memantau Bawaslu, KPU dan memberikan dukungan bagi MK untuk terus bekerja membuahkan hasil-hasil konstitusional,” tegas Saddam saat ditemui RRI usai diskusi Polemik bertajuk ‘Mahkamah Keadilan Untuk Rakyat’ di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).

Dirinya lanjut menuturkan, jika misalnya yang dimaksudkan mahasiswa ‘bangun’ jangan ‘tidur’ kemudian harus memberikan dukungan sesuai kacamata politik conflict interest antara 01 dan 02, ini dapat dikatakannya, tidak usah bicara people power, karena dikhawatirkan sarat kepentingan politik.

Dengan berlandaskan track record yang sudah disebutkannya, Saddam kembali menegaskan bahwa mahasiswa tidak tidur dan sedang memberikan perhatian yang semestinya atas situasi politik saat ini. Artinya, dengan menampik pernyataan Priyo, itu sudah menjadi sinyalemen bahwa dirinya, dalam hal ini PB HMI tidak menginginkan berkembangnya argumentasi yang hanya sarat kepentingan politik.

Saddam lebih memilih untuk memajukan bahwa dengan prediksi penguasaan suara 41,48 persen di Indonesia, kaum milenial sudah saatnya bersatu dan bangkit untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia. 

“Siapapun yang memimpin Indonesia, bagi HMI, negara ini butuh figur anak-anak muda. Jangan sampai pemuda ‘dikebiri’, dikecilkan, dibilang tidur, karena apa? peran anak muda harus diberikan ruang lebih luas,” sebut Saddam kepada RRI.

Artinya, ke depan nanti, PB HMI memang berjuang utnuk membentuk anak-anak muda yang bisa bersatu kemudian menjaga persatuan bangsa ini, sehingga bakal terbentuk secara perlahan youth government, yakni pemuda atau pemudi yang bisa masuk ke pemerintahan atau sejenisnya, dengan etos kerja yang mengedepankan kemajuan dan persatuan.

Dengan suara 41,48 persen pemilih milenial, sangat diharapkan ke depan Indonesia akan dipenuhi anak-anak muda yang mengedepankan kemajuan dan persatuan. Sehingga, kata dia, jika sekarang senior-senior hanya konflik, Indonesia nantinya akan kehilangan arah.

Sehingga, jika selalu konflik, mulai saat ini, sudah saatnya anak muda bersatu mencegah konflik sekaligus melindungi persatuan bangsa dan negara ini dengan menghindari provokasi narasi-narasi tanpa pembuktian hukum dan sejenisnya.

“Harapan saya, siapapun yang menang (jadi Presiden), ke depan anak-anak muda harus mengawal pemerintahan. Anak muda harus muncul. Youth government harus ada,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa menurut Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Ketum PB HMI) Respiratori Saddam Al Jihad, HMI mencermati semua proses hukum terkait sengketa Pilpres, sehingga berpendapat sudah seharusnya diserahkan saja kepada Mahkamah Konstitusi. Artinya, jangan sampai bernarasi tanpa pembuktian hukum. Kenapa begitu? Karena kalau masuk wacana politik dan narasi saja, tanpa pembuktian secara hukum, ini malah bisa memprovokasi masyarakat.

“Saya apresiasi Prabowo mengimbau agar pendukung tidak datang ke MK saat sidang kemarin. Tapi dalam posisi ini, saya juga katakan, mahasiswa tidak bisa diprovokasi datang ke MK untuk mendukung ini dan itu. Karena harus dilihat alat bukti hukumnya dulu, karena ketika bicara politik tanpa landasan hukum itu akan menjadi asumtif, dan ini yang berbahaya,” terang Saddam dalam sesi diskusi Polemik, ‘Mahkamah Keadilan Untuk Rakyat’ di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).

Dirinya lantas mencontohkan ada gugatan dari Pemohon, yakni Paslon 02 Prabowo-Sandi bahwa ada TPS yang dibuat nol suaranya. Bayangkan dengan tuntutan seperti itu, suara dibuat nol, bagaimana caranya? Dan disinilah maksud Saddam harus ada pembuktian hukum juga. Karena sisi keadilan dari kacamata konstitusi ketika bicara di MK adalah keadilan suaranya, dan itu yang harus dilakukan.

Menurutnya, di MK, semua hal yang kualitatif itu harus akhirnya mau tidak mau dikuantitifikasikan, karena ini landasannya perseteruan hasil Pemilu, dan hasil pemilu adalah perhitungan suara, jadi akhirnya sengketa hasil pemilu yang dimunculkan kualitatif, tidak akan ketemu masalahnya.

“Saya berharap, dari HMI jangan kemudian masyarakat diprovokasi hingga akhirnya terpecah-belah ke depannya. Saya khawatir bisa jadi sebetulnya positioning politik ini dijadikan alat yang ke depannya untuk memecah belah masyarakat,” ujarnya menambahkan. (Foto: Jorike Fitri/RRI)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Loading...

Pos terkait