Pilkada Kalsel 2020 mulai panas

  • Whatsapp
Mesin politik Pilkada Kalsel 2020 mulai panas
Mesin Politik Pilkada Kalsel 2020 Mulai Panas

Banjarmasin (ANTARA) – Mesin politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 untuk suksesi Gubernur Kalimantan Selatan mulai panas, ditandai dengan pernyataan yang dilontarkan para kandidat kuat untuk bertarung menuju Kalsel 1.

Seperti yang diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan H Muhidin. Dia menyatakan bisa saja kembali maju menjadi calon gubernur ataupun wakil gubernur.

Muat Lebih

Loading...

“Peluang melawan petahana di Pilkada 2020 tentu terbuka. Namun saya mencoba melihat dulu posisi politik di Kalsel,” terangnya di Banjarmasin, Selasa.

Ditanya kemungkinan mendampingi calon petahana untuk menjadi wakil gubernur, Muhidin tak menampiknya. Menurut dia, yang penting PAN bisa mengusung kadernya untuk bertarung.

“Kalau bergabung bagus artinya lebih baik bergabung. Tapi kalau bergabung tidak diterima oleh Golkar, kita pikirkan untuk melawan petahana,” jelas mantan Walikota Banjarmasin ini.

Sementara Ketua Umum DPP PAN Zulkipli Hasan menyerahkan sepenuhnya keputusan soal Pilkada kepada DPW.

“Tentu Ketua DPW paling tahu kondisi politik di wilayahnya. Jika memang ada kader mumpuni utamakan kader. Tetapi jika kader tidak siap, silahkan mendukung yang terbaik,” jelas Zulkipli Hasan kepada wartawan saat ditemui di Banjarmasin memberikan pembekalan para caleg PAN terpilih.

Muhidin diketahui pada Pilgub Kalsel 2015, jadi pesaing utama H Sahbirin Noor yang kemudian terpilih jadi Gubernur Kalsel periode 2016-2021. Bahkan, selisih suara kedua pasangan terbilang tipis.

H Sahbirin Noor yang berpasangan dengan Rudy Resnawan kala itu meraup 41,05% suara. Sedangkan duet Muhidin dan Gusti Farid Hasan Aman hanya mendapat 40,37% suara.

Di sisi lain, Zulkipli Hasan dalam arahannya kepada para caleg PAN terpilih yang berjumlah sekitar 50 orang, mengingatkan agar wakil rakyat dari partai yang dipimpinnya tersebut agar bisa amanah melaksanakan tugas sesuai Undang-Undang.

“Tugas pokok anggota Dewan itu hanya tiga yaitu pengawasan, membuat perda atau Undang-Undang dan budgeting atau soal persetujuan mengenai anggaran. Jangan justru cari proyek atau bisnis segala macam,” tuturnya.

Pria yang menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia inipun menekankan jika peran wakil rakyat juga berjuang memastikan rakyatnya tidak sengsara dan menderita.

“Jadi tidak boleh ada rakyat Kalsel yang mati kelaparan. Tidak boleh juga ada anak tidak sekolah karena miskin. Kemudian orang tidak bisa dirawat di rumah sakit karena tidak ada biaya. Itu semua tugas anggota Dewan berjuang dengan membuat perda dan sebagainya,” pungkas Zulkipli Hasan.

Pewarta: Firman
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Loading...

Pos terkait