Penangguhan RUU Ekstradisi, Kemunduran Politik Terbesar Xi Jinping

  • Whatsapp
Berita Internasional – Berita Politik Dunia Terkini – Mata Mata Politik
Penangguhan Ruu Ekstradisi, Kemunduran Politik Terbesar Xi Jinping

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam telah dipukul mundur oleh protes yang semakin ganas di Hong Kong, memaksanya untuk menangguhkan RUU Ekstradisi yang akan memperkuat cengkeraman pemerintah China daratan di kota itu. Penangguhan RUU Ekstradisi Hong Kong ini adalah kemunduran politik terbesar yang terjadi di China di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Bencana RUU ekstradisi menggarisbawahi dilema terpusat China, yang ingin mempertahankan kendali penuh atas Hong Kong, sehingga tidak ingin mengizinkan demokrasi penuh di wilayah semi-otonom.

Oleh: Keith Bradsher (The New York Times)

Baca Juga: Demo Tolak RUU Ekstradisi, Warga Hong Kong Blokir Jalan

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam memiliki mayoritas yang sangat setia di legislatif wilayah tersebut. Lam mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah China. Dia juga memiliki birokrasi besar yang siap untuk mendorong agendanya.

Namun pada hari Sabtu (15/6), Lam dipaksa untuk secara tak terbatas menangguhkan usahanya selama berbulan-bulan untuk memenangkan suatu RUU yang akan memungkinkan pemerintahnya mengekstradisi tersangka kriminal ke China daratan, Taiwan, dan berbagai tempat lain. Keputusan Lam menunjukkan kemunduran tunggal terbesar dalam masalah politik oleh China sejak Xi Jinping menjadi pemimpin negara pada tahun 2012.

Kerumunan besar demonstran telah turun ke jalanan Hong Kong dalam protes yang semakin keras. Para pemimpin bisnis lokal telah berbalik melawan Lam. Bahkan para pejabat China mulai mempertanyakan penilaian Lam dalam memperjuangkan masalah yang mereka anggap sebagai gangguan dari prioritas mereka yang sebenarnya: Pengesahan undang-undang keamanan nasional yang ketat di Hong Kong.

Risiko bagi pemerintah Hong Kong adalah bahwa publik, terutama kaum muda, dapat mengembangkan kesan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan inisiatif kebijakan yang tidak diinginkan adalah melalui protes kekerasan. Dengan setiap masalah utama berturut-turut sejak Inggris mengembalikan Hong Kong ke pemerintahan China tahun 1997, tingkat kekerasan selama protes telah meningkat sebelum pemerintah akhirnya melunak dan mengubah arah kebijakan.

Sebanyak satu juta orang berbaris dalam damai seminggu yang lalu melawan RUU ekstradisi. Tetapi sikap pemerintah tidak kunjung bergeser sampai demonstrasi yang lebih kecil dilakukan hari Rabu (13/6). Aksi itu dimulai dengan damai sampai beberapa demonstran melemparkan batu bata ke arah petugas polisi, yang kemudian merespons dengan menembakkan peluru karet dan gas air mata.

Pada sebuah konferensi pers hari Sabtu (15/6) sore, Lam membantah bahwa dia mengambil tindakan hanya demi mencegah kekerasan lebih lanjut pada aksi umum yang direncanakan hari Minggu (16/6). “Keputusan kami tidak ada hubungannya dengan apa yang mungkin terjadi besok,” kata Lam. “Itu tidak ada hubungannya dengan niat, keinginan, untuk berdamai.”

Tapi pernyataan itu mengundang skeptisismes ecara luas. Jean-Pierre Cabestan, pakar politik di Hong Kong Baptist University, mengatakan bahwa pawai ramah keluarga seminggu yang lalu tidak cukup untuk mengirim pesan. “Tanpa sedikit pun kekerasan dan tekanan politik pada pihak berwenang, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa,” katanya.

Anson Chan, mantan pejabat tertinggi kedua Hong Kong sebelum pensiun tahun 2001 dan sekarang menjadi advokat demokrasi, mengatakan bahwa, “Setelah ditolak mengikuti pemungutan suara, orang-orang dipaksa untuk turun ke jalan agar suara mereka didengar.”

Pada tahun-tahun pertama setelah penyerahan Hong Kong tahun 1997, pemerintah cenderung lebih responsif. Pemerintah sebelumnya telah menyerah mengeluarkan undang-undang keamanan nasional tahun 2003 setelah 500.000 orang mengikuti aksi damai.

Pawai itu berlangsung dengan sangat damai sehingga tidak seorang pun ditangkap. Staf di toko perhiasan Van Cleef & Arpels di ujung rute demonstrasi bahkan tidak menutup jendela pengaman baja mereka atau bahkan melepas perhiasan berlian yang sangat mahal dari jendela toko.

Bencana RUU ekstradisi menggarisbawahi dilema terpusat China di Hong Kong. Pemerintah China ingin mempertahankan kendali penuh atas Hong Kong, sehingga tidak ingin mengizinkan demokrasi penuh di wilayah semi-otonom.

Tetapi tanpa demokrasi, suksesi pemerintah Hong Kong telah menyebabkan krisis politik dengan meremehkan atau mengabaikan kekhawatiran publik. Setiap kalinya, China selalu dapat disalahkan. Beberapa penasihat dekat Lam mengatakan bahwa tidak jelas apakah Lam sebelumnya telah melakukan pembicaraan dengan para pemimpin China tentang RUU ekstradisi.

Hari Sabtu (15/6), Lam berulang kali menolak untuk mendiskusikan pembicaraannya dengan para pemimpin China.

Pemerintah Hong Kong juga telah terbukti semakin rentan untuk terus mendorong, paling tidak pada awalnya, dalam menghadapi kemarahan publik.

Para pemimpin Hong Kong semakin menggemakan para pejabat tinggi China dalam memandang pasukan asing jahat yang dianggap telah membangkitkan protes. Pengaruh asing itu tampaknya terdiri atas pertemuan-pertemuan yang diatur oleh para pendukung demokrasi Hong Kong dengan para pejabat dan politisi Amerika Serikat ketika mereka terbang ke Washington.

Tetapi Lam dan para penasihat seniornya tetap tidak mempercayai ketulusan para pengunjuk rasa.

“Saya percaya bahwa kerusuhan telah ditimbulkan melalui hasutan pasukan asing dan sangat menyedihkan bahwa orang-orang muda Hong Kong telah dimanipulasi untuk mengambil bagian,” kata Joseph Yam, anggota Dewan Eksekutif Lam, badan penasihat utama wilayah Hong Kong.

Kecurigaan pengaruh asing membuat kemunduran hari Sabtu (15/6) oleh Lam bahkan lebih mengejutkan. Tetapi jalan menuju kegagalan kebijakan publik pekan lalu tampaknya benar-benar telah dimulai bulan November 2018.

Saat itulah Lam dan para pembantunya pergi ke Beijing untuk sebuah pertemuan langka dengan Xi. Presiden China memberikan pidato panjang, memberitahu mereka untuk menjaga keamanan nasional, menurut transkrip yang dirilis oleh kantor berita resmi Xinhua.

Pidato tersebut mencakup apa yang tampak seperti pesan bahwa Hong Kong tidak dapat menunda tugas hukumnya tanpa batas berdasarkan Undang-Undang Dasar, mini-konstitusi Hong Kong, untuk menerapkan hukum keamanan nasional terhadap hasutan, subversi, pemisahan diri, dan pengkhianatan.

“Rekan senegara di Hong Kong dan Makau harus memperbaiki sistem dan mekanisme yang berkaitan dengan implementasi Konstitusi dan Undang-Undang Dasar,” kata Xi.

Tetapi pengalaman tahun 2003 menggarisbawahi betapa sulitnya meloloskan undang-undang keamanan nasional. Lam juga sangat menghadapi masalah lain pada musim dingin lalu.

Lam telah menerima lima surat dari orang tua seorang wanita muda yang dibunuh di Taiwan, diduga oleh pacarnya yang kemudian kembali ke Hong Kong. Tidak adanya pengaturan ekstradisi antara Hong Kong dan Taiwan, sebuah pulau demokrasi yang dianggap pemerintah China sebagai bagian dari Cina, telah mempersulit upaya ekstradisi terhadap pemuda tersebut.

Lam memutuskan bahwa undang-undang pendek tersebut, dengan hanya 10 pasal, harus diperkenalkan di badan legislatif untuk memudahkan tindakan mengekstradisi orang.

Baca Juga: [Berita Foto] Potret Kerusuhan di Hong Kong, Tolak RUU Ekstradisi

RUU itu dibawa ke pertemuan Dewan Eksekutif, sebuah badan penasihat tingkat tinggi, tepat sebelum tiga hari liburan Tahun Baru Imlek, dan hampir tidak ada diskusi yang terjadi, menurut seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang akrab dengan pertimbangan dewan.

Dewan tersebut terdiri dari para menteri pemerintah ditambah 16 pemimpin bisnis dan anggota parlemen pro-China. Sebagai peninggalan dari era kolonial, dewan tersebut seringkali dikritik sebagai kelompok yang berpikiran sempit dengan hampir tidak ada pertanggungjawaban.

Seminggu setelah liburan, Lam segera mengumumkan undang-undang itu.

Tetapi RUU ekstradisi juga menyerukan polisi untuk memberikan apa yang dikenal dalam jargon hukum sebagai “bantuan hukum timbal balik dalam masalah kriminal.” Para pejabat keuangan terkemuka Hong Kong dan pemodal terkemuka, yang berada di pertemuan itu tepat sebelum Tahun Baru China, belum diberitahu bahwa RUU ekstradisi juga akan memungkinkan agen keamanan China daratan untuk mulai meminta pembekuan aset di Hong Kong.

Mereka terkejut ketika mengetahui bahwa hal ini juga terlibat, menurut seseorang dengan pengetahuan terperinci tentang pertemuan itu. Yam tidak membahas pertemuan dewan, tetapi orang lain yang akrab dengan pertemuan membahas hal tersebut, dengan syarat anonim karena aturan yang melarang pengungkapan kegiatan dewan.

RUU Lam tidak hanya mengekspos warga Hong Kong terhadap ekstradisi ke China daratan, tetapi juga mengekspos warga asing. Hal itu menimbulkan kengerian sejumlah kamar dagang berpengaruh yang mewakili bank-bank terbesar di Barat, yang hampir semuanya memiliki kantor pusat Asia di Hong Kong, serta beberapa produsen terbesar di Barat, yang menjaga staf di Hong Kong sekaligus mengawasi pabrik di China daratan.

Komunitas bisnis mulai mendesak untuk menghentikan RUU ekstradisi. Dengan pemerintah yang sekarang telah berhenti mempertimbangkan RUU itu, bahkan sekutu Lam di Hong Kong mengatakan bahwa dia hampir pasti tidak memiliki modal politik yang cukup untuk meloloskan undang-undang keamanan nasional yang benar-benar diinginkan oleh China.

Kegagalan penanganan pemerintah Hong Kong terhadap masalah ekstradisi menggarisbawahi bahwa kepala eksekutif hanya bertanggung jawab kepada China. Namun China juga menjanjikan “otonomi tingkat tinggi” kepada Hong Kong.

Kepemimpinan Partai Komunis China menyukai struktur politik karena memastikan kesetiaan pemerintah Hong Kong. Para pemimpin Partai Komunis China juga menolak para demonstran yang menuntut pemilihan bebas lima tahun lalu. Tetapi sistem itu berarti pemimpin Hong Kong seringkali salah membaca dan kadang-kadang mengabaikan opini publik serta beroperasi dengan umpan balik terbatas bahkan dari China.

“Jika kepala eksekutif dipilih oleh orang-orang Hong Kong dan bukan oleh China, mungkin dia tidak akan mengajukan RUU itu,” kata Cabestan.

Keith Bradsher adalah kepala biro The New York Times di Hong Kong dari tahun 2002 hingga 2016. Bradsher sekarang menjadi kepala biro di Shanghai.

Keterangan foto utama: Hari Sabtu, 16 Juni 2019, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam dipaksa ke dalam posisi memalukan untuk secara tak terbatas menunda waktu upaya berbulan-bulan untuk memenangkan lolosnya RUU ekstradisi. (Foto: Associated Press/Vincent Yu)

Penangguhan RUU Ekstradisi, Kemunduran Politik Terbesar Xi Jinping



Artikel ini telah lebih dulu tayang di
SITUS INI

Loading...

Pos terkait