Pelaku Money Politik Pilkades Akan Mendapat Tindakan Tegas

  • Whatsapp
Pelaku Money Politik Pilkades Bakal Mendapat Tindakan Tegas Dari Kepolisian
Pelaku Money Politik Pilkades Bakal Mendapat Tindakan Tegas Dari Kepolisian

Muat Lebih

LAMONGAN, radarbangsa.co.id – Kepolisian Resort (Polres) Lamongan akan menindak tegas pelaku money politik atau politik uang pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan digelar tanggal 15 September 2019.

“Ya penanganan kasus money politik dalam Pilkades mendatang yang menangani Polres,” kata Kapolres Lamongan, AKBP Feby DP Hutagalung,S.I.K,M.H siang.

Secara terpisah, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskirm) Polres Lamongan, AKP Wahyu Norman Hidayat,S.H,S.IK pada awak media menjelaskan sesuai aturan, money politik merupakan tindakan pidana dan pelaku dan penemerina terancam hukuman.

“Pemberi dan penerima politik uang (money politik) di dalam pilkades, akan kita jerat dengan pasal 149 ayat (1) & (2) dengan ancaman penjara sembilan bulan dan denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah,” ungkap AKP Wahyu Norman Hidayat.

Terkait Pilkades serentak tersebut, sebelumnya Kapolres AKBP Feby DP Hutagalung juga menegaskan, pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah adanya praktek perjudian saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang digelar 385 desa di Kabupaten Lamongan mendatang.

“Sebagai antisipasi adanya perjudian saat Pilkades serentak, mungkin kita akan membentuk Satgas. Selain itu, kita juga melakukan berbagai upaya preventif,” ungkapnya saat itu.

Namun, lanjutnya, jika ada pihak-pihak yang masih nekat melakukan judi saat pesta demokrasi ditingkat desa itu, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum.

“Akan dilakukan penegakan hukum, jika masih nekat,”tegasnya yang juga menagaskan dalam pengamanan Pilkades serentak tersebut, pihaknya juga melibat TNI.

Di sisi lain, demi suksesnya Pilkades di 385 desa, Pemkab Lamongan menghimbau agar seluruh panitia menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan aturan.

“Agar tidak menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat, maka kami berharap seluruh panitia di masing-masing desa yang melaksanakan Pilkades sesuai aturan dan netral atau tidak memihak salah satu calon,” tegas Kabag Humas dan Protokoler, Agus Hendrawan. (huda).

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Pos terkait