Partisipasi Politik dan Kesadaran Memilih Pada Pilpres 2019

  • Whatsapp
Partisipasi Politik dan Kesadaran Memilih Pada Pilpres 2019
Partisipasi Politik Dan Kesadaran Memilih Pada Pilpres 2019

PELAKSANAAN pemungutan suara pemilihan umum 17 April 2019 sudah berlangsung. Untuk pertama kalinya Indonesia melangsungkan pemilu serentak yang demokratis untuk memilih presiden dan wakil presiden (pilpres), DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi.

Muat Lebih

Loading...

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu menjadi penting karena akan berdampak secara politis terhadap legitimasi sebuah pemerintahan yang dihasilkan. Jika sebuah pemilu hanya diikuti oleh separuh dari jumlah pemilih, tentu dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut tidak semuanya memilih satu pilihan politik yang sama.

Legitimasi adalah syarat mutlak yang secara politik turut menentukan kuat tidaknya atau lemah tidaknya sebuah pemerintahan. Peran publik menjadi bagian penting dari proses penyelenggaraan pemilu untuk memastikan pemilu dilakukan secara jujur, adil, dan demokratis.

Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah.

Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Herbert Mc Closky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Miriam Budhiardjo mendefenisikan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Sebagai defenisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan negara secara langsung dan secara tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Ada banyak bentuk partisipasi politik itu sendiri, diantaranya melalui pemberian suara (voting behavior), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik dan lain sebagainya.

Ketika warga negara telah memiliki pengetahuan politik akan diiringi oleh kesadaran untuk ikut terlibat berpartisipasi politik dan  menegakkan sistem demokrasi yang terus berkembang ke arah demokrasi yang ideal.

Karakteristik Pemilih

Angka partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 melampaui target nasional. Bahkan dibanding Pemilu 2014, angka partisipasinya lebih tinggi. Angka partisipasi pemilih di Pilpres 2019 sebanyak 81 persen, sedangkan dari Pilpres 2014 yang mencapai 70 persen, dan ini melampaui target nasional 77.5 persen.

Tentu saja, kenaikan partisipasi pemilih ini dipengaruhi banyak faktor. Namun dari sisi pernyelenggara pemilu, sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat menggunakan hak pilih di TPS sudah dilakukan sejak tahapan Pemilu 2019 ini berlangsung, sampai dengan menjelang pemungutan suara.

Berbagai inovasi dan program dilaksanakan untuk mencapai target nasional partisipasi pemilih. Salah satunya program sosialisasi ke 11 basis masyarakat yang juga dibantu sebanyak 55 relawan demokrasi yang direkrut KPU kabupaten/kota tiga bulan sebelum pemungutan suara.

Selain itu juga daya dukung sosialisasi dari berbagai elemen masyarakat, beragam komunitas, pemerintah kabupaten, juga berbagai instansi termasuk partai politik dan tim kampanye pasangan calon.

Tingginya partisipasi politik dalam Pilpres 2019, setidaknya partisipasi pemilih ini dapat diklasifikasi dalam tiga model karekterisitik pemilih.

Pertama Model Sosiologis. Dalam model sosiologis ini rasa kesamaan latar bekalang, kelas sosial, ekonomi, agama, dan kelompok etnik, kedaerahan atau bahasa mendorong orang untuk memilih. Kecenderungan untuk memilih tidak berdasarkan pada platform atau dari program yang direncanakan seorang calon.

Karakteristik model sosiologis ini seorang pemilih memilih calon presiden karena terdapat kesamaan antara karakteristik sosiologis pemilih dengan karakteristik sosiologis calon presiden dalam Pemilihan Umum.

Kajian mengenai perilaku memilih di Indonesia yang menggunakan pendekatan sosiologis dikenalkan pertama kali oleh Afan Gaffar. Dalam buku Javanese Voters, ia menunjukkan adanya kencenderung perilaku pemilih atau preferensi politik sosio relijius maupun sosio personal.

Kedua Model Psikologis. Faktor emosional sangat menentukan pembentukan perilaku pemilih dalam pendekatan ini, yang melibatkan peran keluarga dan lingkungan sekitar individu yang berperan aktif dalam proses sosialisasinya. Dalam hal ini, pola hubungan yang merupakan bentukan budaya juga mempengaruhi emosional pemilih seperti halnya tokoh panutan yang menimbulkan identifikasi.

Pendekatan Psikologis yaitu pendekatan yang melihat perilaku pemilih sebagai bentukan dari proses sosialisasi yang melahirkan ikatan emosional (identifikasi) yang mengarahkan tindakan politik seseorang untuk memilih kandidat presiden tertentu.

Ketiga Model Rasional. Dalam model rasional ini pemilih cenderung memikirkan hal apa yang akan di dapat dari memilih seorang kandidat. Pendekatan ini berdasar pada isu apa yang sedang terjadi sehingga isu tersebut dapat mempengaruhi pilihan politik.

Dalam konteks pemilu, teori ini pada dasarnya menekankan pada motivasi individu untuk memilih atau tidak dan bagaimana memilih berdasarkan kalkulasi mengenai keuntungan yang diakibatkan dari keputusan yang dipilih. Teori yang menempatkan individu, dan bukan lingkungan yang ada di sekitar individu, sebagai pusat analisis ini menggunakan pendekatan deduktif.

Tentunya, partisipasi politik tidak hanya berhenti dengan memberikan suara di TPS. Sesudah itu, partisipasi politik masyarakat bisa terus diaktivasi, termasuk dalam kontrol jalannya pemerintahan, serta mengawal program-program kerja yang selama kampanye sudah ditawarkan para calon terpilih.

Hal ini tentunya bertujuan agar proses demokrasi ini tidak berhenti di helatan pemilu saja, namun substansi demokrasinya harus disentuh bersama-sama agar memiliki dampak positif ke masyarakat. (*)

  • Oleh : Arief Rochman, SE, MM (Komisioner KPU Bulungan)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Loading...

Pos terkait