Menguji Tesis (Partai) Politik Alternatif « IndoPROGRESS

  • Whatsapp
Menguji Tesis (Partai) Politik Alternatif « IndoPROGRESS
Menguji Tesis (partai) Politik Alternatif « Indoprogress

Kredit foto: democracyandclasstruggle.blogspot.com

Muat Lebih

Loading...

Tanggapan atas tulisan Bagus Anwar yang berjudul “8 Tesis Politik Alternatif”.


KAMPANYE politik alternatif selalu mengemuka tiap 5 tahun sekali, persis
seperti jadwal rutin pemilihan umum. Latar belakang dari kampanye ini kurang lebih
sama, yaitu pemilu yang oligarkis. Tulisan Bagus Anwar tentang “8 Tesis Politik
Alternatif” adalah salah satu dari bentuk kampanye atas politik alternatif itu.
Saya tidak mengira bahwa gagasan ini didukung oleh banyak individu dan
organisasi Kiri, meskipun entah nanti realisasinya bagaimana. Tulisan kali ini
akan mencoba untuk menguji 8 tesis politik alternatif itu lewat
penalaran-penalaran sederhana.


1. Membangun Partai Alternatif Peserta Pemilu

Dari sudut pandang Marxisme, tidak ada salahnya mengikuti pemilu,
apalagi membangun partai peserta pemilu. Sejarah gerakan proletariat Indonesia
menunjukkan dua kali keterlibatan partai Kiri ke dalam pemilu. Pertama saat pemilu 1955 yang diikuti
oleh PKI, Murba, dsb; dan kedua, pada
tahun 1999 oleh PRD. Kita sudah sama-sama tahu hasilnya apa. Tapi tentu mencoba
sekali lagi metode itu tidak ada salahnya. Patut dicoba memang. Barangkali,
memang kawan-kawan di sana telah mempelajari bagaimana evaluasi kegagalan
terdahulu agar berhasil di kemudian hari.

Masalahnya adalah, Bagus Anwar mengatakan bahwa metode pemilu ini
dilakukan karena absennya perlawanan insureksi atau bersenjata di kalangan
massa rakyat. Bagus Anwar memilih metode perjuangan seperti memilih kaus kaki
sebelum berangkat kerja, yaitu menurut seleranya sendiri. Pertanyaan saya
justru di balik. Kenapa Bagus Anwar tidak memilih metode perlawanan insureksi
atau bersenjata saja? Toh untuk saat ini, tidak ada partai Kiri yang terdaftar
di KPU. Barangkali akan ada yang merespon, “tapi kan sudah ada niat dari partai
Kiri mau ke sana, sudah ada tendensi.” Persoalannya, kenapa tidak dimunculkan
saja tendensi untuk membangun perlawanan insureksi atau bersenjata itu?
Jelaslah bahwa bagi Anwar metode pemilu muncul bukan karena ketiadaan tendensi
perlawanan bersenjata di Indonesia, melainkan karena metode pemilu itu ia
anggap satu-satunya yang mungkin tersedia saat ini.

Di sini saya tidak akan mengemukakan manakah metode yang tepat antara
jalan bersenjata ataukah pemilu. Tapi di berbagai negeri menunjukkan pengalaman
bahwa antara perjuangan bersenjata dan pemilu bisa digunakan bersamaan. Di
India, Filipina, Nepal, dan Turki, misalnya. Partai Kiri di sana punya
organisasi sayap bersenjata, sekaligus punya kader/partai yang khusus disiapkan
untuk mengikuti pemilu. Lebih detailnya tak perlu saya jelaskan di sini karena
bisa dibaca di Wikipedia.


2. Minat Rakyat pada Proses Pemilu Masih Tinggi

Anwar dengan cerdik memaparkan data kenaikan partisipasi Pileg 2009 ke Pileg 2014 sebagai bukti peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pemilu. Mengambil sebagian bukti dan menyingkirkan bukti lainnya untuk kepentingannya sendiri tentu bukan tindakan yang etis. Infografis dari Tirto berikut akan memperjelas penyampaian data yang berat sebelah itu.



Jika
kita lihat seksama, tingkat golput tidak lebih baik sejak 1999. Satu-satunya
angka golput yang menurun sejak 1999 hanya pada Pileg dan Pilpres 2014,
sementara di tahun-tahun lainnya angka golput selalu mengalami kenaikan. Tapi
perlu diingat bahwa partisipasi pemilu sejak 1999 sampai sekarang dipenuhi
berbagai kecurangan, politik uang, sentimen ras, agama, dsb, yang tidak bisa
mencerminkan demokrasi formal yang jujur. Pada pemilu kali ini pun, ambang
batas pemilu telah didesain sedemikian rupa sehingga aktor-aktor dominan pada
kontestan pemilu kali ini mayoritas masih dipimpin kelompok-kelompok oligark
lama. Kesadaran rakyat dalam proses pemilu tidaklah mencerminkan kesadaran
berdemokrasi, melainkan kesadaran palsu. Hasil dari pemilu 2019 pun menjadi
cerminan dari desainnya. Kecurangan terjadi secara masif di kedua kubu, hingga
ratusan petugas KPPS meninggal karena kondisi kerja yang tidak manusiawi.


3.
Reformisme Namun Radikal

Tesis ini pada intinya menyatakan bahwa reformisme hanyalah
upaya untuk menciptakan syarat, menuju perubahan sosial yang revolusioner.
Artinya, reformisme itu sendiri bukan tujuan, sedangkan tujuannya tetaplah
revolusi. Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika syarat-syarat revolusi belum
siap, syarat-syarat revolusi yang disiapkan adalah yang bagaimana? Anwar
berusaha menjawab dengan menyatakan bahwa tugas partai alternatif adalah
memperjuangkan program reformis untuk mengubah relasi kuasa dalam politik
negara. “Kekuasaan partai alternatif akan mengupayakan bahwa alokasi sumber
daya dilakukan untuk mendukung posisi politik kelas pekerja. Mekanisme
kekuasaan politik harus didesain sedemikian rupa untuk mendekatkan kekuasaan
negara kapitalis dengan pengaruh dan kepentingan politik kelas pekerja.” Saya
kira, inilah syarat-syarat yang disiapkan partai alternatif untuk revolusi
menurut Anwar.

Pertanyaan selanjutnya, ketika syarat-syarat revolusi yang
demikian sudah terpenuhi, bagaimana jalan revolusi yang ditempuh? Revolusi
barangkali akan berjalan spontan, dan memang itu bisa saja terjadi. Akan tetapi
harus ada prinsip-prinsip politik tertentu yang dipegang untuk memastikan
revolusi yang berjalan tidak ditumpas oleh kelas reaksi. Partai alternatif
tidak didesain untuk menjawab itu.

Reformisme juga berarti perbaikan-perbaikan taraf hidup
rakyat dan berkurangnya penindasan. Apa yang diperoleh rakyat lewat reformisme
tentu hanyalah sebungkus permen, jika dibandingkan dengan sepiring kue yang
diperoleh oleh kapitalis. Pasca 1998, upaya-upaya reformis telah dilakukan
meskipun tidak lewat saluran partai Kiri. Kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat,
pers, jaminan kesehatan (meskipun terbatas), telah muncul sebagai buah
reformasi 1998. Akan tetapi, konsentrasi kekayaan di Indonesia lewat perampasan
tanah, eksploitasi upah, dsb bukannya berkurang, dan malahan makin masif. Hal
ini bukan berarti usaha-usaha reformis seperti membuat undang-undang atau
peraturan yang membatasi kapitalis agar tidak sewenang-wenang tiada berguna.
Jika Anwar membaca sekali lagi teks Rosa Luxemburg, tampak jelas bahwa
legislasi negara bukanlah yang menentukan kedudukan sosial kelas kapitalis,
melainkan melegitimasinya.

Kita mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo sempat melakukan
pembatasan izin pembukaan perkebunan sawit. Tapi buruh harian lepas di
perkebunan sawit pun tahu, petani dan masyarakat adat pun tahu, bahwa pembukaan
perkebunan sawit baru kerap kali menyediakan legalitas di belakang, preman dan
aparat bayaran di depan. Hukum pasar adalah sumber hukum yang paling utama bagi
kapitalis, yang mendorong agresifitas mereka dalam perluasan kapital. Partai
reformis jika berkuasa bisa mengontrol apa saja sesuka hati lewat hukum,
kecuali hukum pasar. Sebab pasar berada di luar kehendak negara, ia melewati
batas-sekat negara. Yang kedua, partai reformis juga tidak bisa mengatur
militer. Sebab kaum militer kita punya hukum sendiri, pengadilan sendiri, dan
monopoli senjata.

Andai partai reformis menerbitkan aturan tentang pengupahan,
pasar akan mendikte ketersediaan tenaga kerja lewat proletarisasi sehingga upah
buruh senantiasa ditekan. Andai partai reformis berusaha membuat legislasi soal
reforma agraria, para purnawirawan militer akan menjadi komisaris-komisaris
bagi perkebunan besar yang akan menjadi sasaran reforma agraria. Inilah kenapa
saya mengatakan bahwa agenda reformisme hanya akan memberikan rakyat permen.
Memang permen itu manis, tapi tidak bisa memuaskan perut yang lapar.


4.
Bersifat Lintas Kelas dan Membuka Kemungkinan Berelasi dengan Kekuatan Sosial
Non-progresif

Dari sudut pandang
sebuah gerakan untuk mencapai sosialisme, perjuangan serikat buruh dan praktik
parlementer kita amatlah penting sejauh keduanya membuat pemahaman serta
kesadaran proletariat menjadi sosialistik, dan membantu dalam mengorganisir
proletariat sebagai sebuah kelas
,” ujar Rosa Luxemburg dalam Reformasi atau Revolusi (1900). Sejak
Anwar berusaha menyejajarkan tesisnya dengan karya Luxemburg, maka kalimat
Luxemburg saya kutip untuk membandingkannya. Jelas bahwa jalan pemilu atau
parlementer bagi Luxemburg adalah pembantu untuk mengorganisir proletariat
sebagai sebuah kelas. Anwar sebaliknya, menawarkan partai yang lintas kelas dan
boleh berelasi dengan kekuatan sosial non-progresif.

Betul bahwa perkembangan kapitalisme tidak merata, bahwa
dominasi kapital di Indonesia ditunjang oleh relasi semi-feodal yang
berbasiskan monopoli tanah. Memang, penindasan yang dialami oleh rakyat
Indonesia bersifat lintas kelas, entah itu proletariat, borjuis kecil, borjuis
menengah, semi-proletar, hingga lumpen proletar. Akan tetapi di antara semua
kelas-kelas yang ada, kelas tertindas yang bisa mengantarkan masa depan corak
produksi melampaui kapitalisme adalah proletariat. Sebab hanya proletariat yang
tidak memiliki sama sekali kecuali tenaga kerjanya untuk dijual, terbiasa
berproduksi secara kolektif dan disiplin, dan berkontradiksi langsung dengan
kelas kapitalis. Sedangkan kelas-kelas lain sifatnya adalah sekutu, kecuali ada
lapisan massa non-proletar yang maju secara ideologi dan praktek yang mau
meninggalkan asal kelas mereka dan berdiri di satu barisan dengan proletariat.

Platform lintas kelas dan kebolehannya berelasi dengan
kekuatan sosial non-progresif tidak menyebutkan satu kata pun yang bertujuan
untuk mengorganisasikan proletar agar memiliki kemandirian kelas, agar tidak
memiliki kesadaran palsu yang menggantungkan nasibnya pada kelas borjuasi.
Dikatakan bahwa platform yang demikian adalah untuk memenangkan pertarungan
elektoral yaitu meraup suara dalam jumlah banyak.

Tapi mari kita ikut jalan pikir Anwar, yaitu tujuan platform lintas kelas dan kebolehannya berelasi dengan kekuatan sosial non-progresif untuk kemenangan elektoral. Keperluan lintas kelas tentu mengandaikan bahwa jika tidak lintas kelas, maka tidak akan atau sulit memenangkan pertarungan elektoral. Pertanyaannya, benarkah? Data dari lokadata ini akan menunjukkan bagaimana kelas pekerja di Indonesia memiliki populasi yang cukup besar, kalau mau diperhitungkan secara elektoral:

Akibat dari proletarisasi yang masif, lewat perampasan tanah di
pedesaan, lewat sistem pendidikan, dsb, jumlah kelas pekerja dari berbagai
lapisan terus meningkat jumlahnya. Jika ditambah dengan pekerja bebas dan
pekerja keluarga, maka jumlahnya menjadi mayoritas yakni 62,7%. Anwar
mengusulkan platform lintas kelas untuk meraih dukungan kelas menengah yang
lebih luas. Namun faktanya kelas menengah kita telah dihancurkan setiap harinya
oleh penghancuran usaha-usaha kecil-menengah, oleh proletarisasi, oleh biaya
hidup yang makin tak terjangkau, oleh persaingan yang makin sengit di pasar,
dan yang tersingkir menjadi kelas pekerja yang makin besar jumlahnya. Kelas
pekerja ini tersebar di bebagai sektor mulai dari manufaktur, jasa, hingga
pertanian dan perkebunan. Artinya, partai alternatif tidak butuh kelas menengah
untuk bisa menang. Sebaliknya, hanya jika seluruh kelas pekerja telah
disatukan, maka kelas menengah mau tidak mau akan ikut tersatukan dan terpimpin
oleh politik dari kelas pekerja yang tertindas dan terhisap. Ini juga sekaligus
untuk menjawab tesis tentang kepemimpinan politik kelas tertindas.


5. Partai Alternatif Dibangun oleh Organisasi Rakyat Tertindas

Saya tidak akan menyanggah soal tesis mobilisasi massa sebagai metode
utama karena itu benar adanya. Mobilisasi massa memang metode paling ampuh
untuk bisa mendesakkan kepentingan-kepentingan politiknya. Organisasi rakyat
tertindas tentu terbiasa dengan metode ini. Anwar telah tepat dengan
mengusulkan bahwa partai alternatif harus dibangun oleh organisasi rakyat
tertindas. Artinya, partai alternatif dibangun dari, oleh, dan untuk rakyat
tertindas. Itu idealnya. Tapi realitanya, kita tentu harus mengecek lagi
keadaan organisasi rakyat tertindas hari ini.

Organisasi rakyat tertindas terdiri dari berbagai sektor berdasarkan
bentuk penindasannya masing-masing. Mulai dari serikat buruh, serikat tani,
organisasi pemuda, organisasi gerakan mahasiswa, organisasi nelayan, organisasi
masyarakat adat, organisasi rakyat miskin kota, kelompok-kelompok yang
terorganisir lewat suatu penggusuran atau korban dari kebijakan tertentu,
hingga kelompok-kelompok yang identitasnya ditindas. Saat ini belum ada data
yang memadai ada berapa jumlah orang yang terhimpun dalam berbagai organisasi
dan kelompok ini.

Akan tetapi di beberapa sektor barangkali bisa menjadi potongan gambaran
untuk menunjukkan seperti apa keadaan organisasi rakyat tertindas hari ini. Di
sektor buruh misalnya. Jumlah anggota serikat buruh mengalami penurunan drastis
dari 3,4 juta orang pada tahun 2007, menjadi 2,7 orang pada tahun 2017.[1] Ini tentu jumlah yang sangat sedikit sekali
jika dibandingkan dengan jumlah buruh formal yang mencapai 53 juta orang. Angka
jumlah buruh yang berserikat 2,7 juta orang itu tentu harus dibagi-bagi lagi
berdasarkan pandangan politiknya, karena kita tahu bahwa sebagian besar serikat
buruh hari ini telah memiliki pandangan politik yang mendukung partai borjuasi.

Jika kita menggunakan hitungan elektoral, dengan jumlah Daftar Pemilih
Tetap (DPT) yang mencapai 192 juta orang, maka jumlah suara yang mesti
diperoleh untuk lolos ambang batas parlemen minimal 4% adalah 7,68 juta orang.
Maka setidak-tidaknya, seluruh organisasi rakyat tertindas harus dipastikan
memiliki anggota berjumlah mendekati angka 7,68 juta orang. Untuk itu, urgensi
saat ini adalah membangun organisasi rakyat tertindas sebesar-besarnya,
seluas-luasnya, berskala nasional dan berwatak demokratis. Tanpa ini, partai
alternatif tidak punya bekal yang cukup untuk sekadar lolos ambang batas
parlemen, apalagi memenangkan pertarungan elektoral.


Penutup

Saya tidak melihat hari ini ada urgensi untuk membangun partai
alternatif untuk pemilu. Tapi kalau pun, partai yang demikian dibentuk, saya
bisa membayangkan bahwa partai itu akan kandas dalam waktu cepat tanpa pernah
lolos ambang batas parlemen.

Seluruh capaian-capaian reforma yang diperoleh gerakan rakyat hari ini
lahir dari pertarungannya secara politik dan ekonomi, di jalanan, pabrik, desa,
hutan, dan pesisir. Bagi saya, itulah parlemen sejati. Ya, memang bentuk
perlawanan yang demikian belum bisa mengubah keadaan secara fundamental selama
negara masih merupakan negara kelas yang dikuasai borjuasi komprador dan tuan
tanah besar. Tapi seperti saya terangkan di muka, bahwa berjuang lewat
badan-badan legislasi pun punya batas-batasnya sendiri. Batasan-batasan itu
hanya bisa dilampaui oleh gerakan rakyat lewat aksi-aksi langsung seperti
pendudukan lahan milik tuan tanah, aksi segel pabrik, geruduk gedung
kampus/sekolah/kantor, dsb, dsb.

Gerakan massa rakyat yang dibangun lewat aksi-aksi langsung inilah yang paling
efektif membangun syarat-syarat untuk perlawanan yang lebih revolusioner.
Aksi-massa langsung adalah sekolah revolusi bagi proletariat dan massa rakyat
tertindas lainnya. Artinya bahwa jika partai alternatif ingin mengemban tugas
untuk menciptakan syarat-syarat revolusi, sesungguhnya tugas itu sudah
dijalankan oleh gerakan massa rakyat lewat organisasi-organisasinya dengan baik
sekali. Jika tugas itu sudah diemban oleh organisasi massa rakyat, lantas untuk
apa membangun partai alternatif? Bukankah sebaiknya saat ini kita tinggal memperbanyak,
memperbesar, dan mengonsolidasikan saja organisasi rakyat yang ada?

Pemilu tidak saja telah mengilusi massa rakyat Indonesia pada umumnya,
namun juga mengilusi aktivis Kiri untuk percaya bahwa pemilu bisa mendatangkan
“kemungkinan-kemungkinan” ke perubahan sosial yang fundamental. Siklus 5
tahunan partai alternatif ini akan segera lenyap pasca pemilu 2019, dan akan
muncul lagi di 5 tahun selanjutnya. Sebuah produk dari kecacatan teoritik ini
akan terus ada sampai aktivisnya benar-benar kapok mengusungnya. Ketika si
aktivis ini telah kapok sama sekali, barulah dia akan keluar dari pintu kamar
dan sadar bahwa oligarki bisa dikalahkan lewat demokrasi yang dibagun gerakan
massa rakyat.***


Panji Mulkillah Ahmad adalah editor Jurnal Radikal


Artikel ini sebelumnya telah dimuat di Jurnal Radikal, dimuat ulang di sini untuk tujuan Pendidikan.


———

[1]https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180328143824-20-286542/menaker-jumlah-serikat-pekerja-menurun-signifikan

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Loading...

Pos terkait