Mendamba Para Penyejuk Konflik Politik

  • Whatsapp
Berita - Mendamba Para Penyejuk Konflik Politik
Berita Mendamba Para Penyejuk Konflik Politik

PEMILU 2019 sudah selesai pasca pen­coblosan 17 April lalu. Para paslon dan tim sukses (seharusnya) tinggal me­nunggu pengumuman resmi dari KPU mengenai hasil akhir. Namun, seperti yang sudah diduga, prosesnya tidak semulus itu.

Pasca pencoblosan, dinamika pemilu masih bergulir. Mulai dari ketidakper­cayaan, bahkan beberapa pihak menyebut upaya pendelegitimasian, terhadap pe­nyelenggara pemilu dan penegak hokum, serta ketidakpercayaan terhadap proses hitung cepat lembaga survei sampai de­ngan salah input data dari KPU menjadi beberapa persoalan yang tersaji. Disisi lain,kita berduka atas wafatnya para pah­lawan pemilu yang telah berjuang demi suksesnya penyelenggaraan pemilu 2019. Semoga surga untuk mereka.

Muat Lebih

Loading...

Dinamika kenegaraan yang tersaji di ta­hun politik ini mencerminkan tergang­gunya stabilitas (instabilitas) dan rasio­nalitas (irrasionalitas) bangsa. Semua pa­radigma dalam melihat persoalan bangsa, dibenturkan dengan ungkapan politis dan posisi politik (anti atau pro-pemerintah). Dinamika pada tahun politik ini me­mun­culkan apa yang disebut pembodohan kultural terhadap masyarakat. Persoalan-persoalan bangsa yang berada didepan mata dan menyangkut hajat hidup orang banyak, justru dapat dimunculkan seakan menjadi suatu persoalan biasa yang di­politisir, lantaran persoalan tersebut di­gunakan oposisi untuk “menyerang” peta­hana ataupun sebaliknya. Terhadap per­soalan tersebut, kemudian muncul pem­belaan-pembelaan dari petahana, mulai dari perbandingan dengan rezim sebe­lum­nya atau rezim terdahulu, serta dengan penjelasan lainnya.

Lebih dari itu, pembodohan kultural ini berpotensi menyasar kepada kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat. Kita tentu masih ingat bagaimana dina­mika pada masa kampanye kemarin, bah­kan komentar-komentar masyarakat ter­kait persoalan bangsa yang menyangkut hidup mereka, semisal terkait pelemahan nilai rupiah dan kenaikan sembako dan tarif listrik, dibenturkan kepada data dan basic keilmuan, semuanya menjadi kaku dan formal.

Padahal, tidak jarang ko­men­tar tersebut justru mempertanyakan keha­diran pe­merintah atau negara ketika rak­yatnya ter­jepit akibat persoalan-persoalan tersebut. Padahal sudah sewajarnya ma­syarakat ikut berkomentar sebagai bentuk partisipasi mereka dalam politik dan ber­negara.

Tidak ada lagi benang merah yang memisahkan antara mana yang per­soalan bangsa dengan mana yang persoa­lan po­litik. Sehingga, pertanyaan seder­hana yang muncul adalah, kemana atau ada apa dengan kaum intelektual kita?

Melihat situasi bangsa seperti ini, kita tentu merindukan kaum intelektual men­jadi peredam dan lentera rasionalitas pu­blik secara fikiran dan gagasannya. Iming-iming jabatan atau hadiah yang diberikan salah satu pihak, misalnya jabatan Ko­misaris Utama salah satu BUMN, tidak mengerdilkan martabat dan idealismenya. Intelektual tidak boleh menjadi alat kul­tural negara atau alat negara untuk mela­kukan meminjam istilah Paulo Freire penjinakan secara sosial dan budaya ter­hadap masyarakat. Mereka harus bebas dari kepentingan praktis agar selalu jernih menilai persoalan dan berargumentasi.

Jalan Pulang

Rasionalitas bangsa semakin rapuh. Semua argumentasi dikerucutkan menjadi pro atau kontra pemerintah. Narasi-narasi dan kritik-kritik konstruktif minim me­ngemuka diruang publik. Pada titik ini, intelektual seharusnya bergerak untuk “memadamkan kebakaran” ini dan menyelamatkan narasi serta rasionalitas bangsa.

Disintegrasi bangsa akibat per­bedaan pilihan politik ini harus dilawan dengan narasi-narasi persatuan dan menyejukkan. Elite politik barangkali bisa berdamai satu sama lain setelah pemilu ini usai, karena hitung-hitungannya ke­pentingan praktis dan bisnis. Lalu ma­syarakat akar rumput? Unsur emosional turut serta dalam pembelahan pilihan politik ini, sehingga urung cepat redam.

Yang kita cemaskan adalah jika kaum intelektual lupa jalan pulang, sehingga tidak ada lagi Rausyan Fikr atau pemikir tercerahkan, menurut Ali Shariati. Ke­cerahan berfikir mereka tertutup entitas atau posisi politik yang mereka ambil. Yang menjadi misi utama, bukan lagi men­cerahkan rasionalitas bangsa, tetapi mengamankan kelompok mereka dari se­rangan-serangan oposisi atau lawan po­litik. Mereka menjadi benteng, sa­yangnya bukan benteng rasionalitas bang­sa.

Akan lebih celaka apabila kaum int­elektual yang sebelumnya telah merapat, khususnya  karena alasan ideologis dan kinerja, kepada barisan pro atau kontra pemerintah, namun lupa jalan pulang. Me­reka justru akan berbicara sesuai ke­pentingan dan untuk membela kelompok masing-masing.

Akan minim kita men­dengar narasi-narasi yang meluruskan rasionalitas dan solusi-solusi kreatif lain­nya, yang ada hanya kritik dan pembelaan.

Lebih lagi, intelektual kita tidak lagi bersifat seperti Intelektual Organik, tetapi intelektual tradisional, meminjam istilah Antonio Gramsci. Mereka memiliki garis batas antara kehidupan mereka dengan kehidupan rakyat dan sosial lainnya, karena telah berada di pihak elite politik, pro atau pun kontra pemerintah. Aki­bat­nya, kaum intelektual tidak lagi mampu merasakan emosi, nilai-nilai, dan perju­angan masyarakat. Sehingga mereka (para intelektual) kehilangan kepekaan sosial dalam menangkap gejala-gejala kema­syarakatan, serta kehilangan daya tangkap objektif dalam melakukan penafsiran atau suatu persoalan. Mereka justru bertrans­for­masi menjadi alat negara untuk mela­kukan penjinakan sosial dan budaya, seperti kata Paulo Freire.

Penjaga Rasionalitas Bangsa

Dalam upaya menjaga rasionalitas dan integrasi bangsa, serta untuk menata ulang realitas sosial yang telah tercemarkan an­tara urusan politik praktis pemilu 2019 dengan urusan sosial kemasyarakatan, ada baiknya para intelektual sadar kembali akan tugas alami mereka. Kalaupun sebe­lumnya ada intelektual yang menepi kepa­da paslon tertentu, maka itu sudah berakhir setelah 17 April kemarin. Mereka harus kembali  berperan dalam menghadirkan suara masyarakat-masyarakat kelas ba­wah dan merefleksikan realitas sosial ma­syarakat kedalam bahasa-bahasa yang le­bih universal, sehingga dipahami semua pihak dan dilihat oleh pemangku kebi­jakan.

Jangan lagi para intelektual tersandera iming-iming jabatan dan materi yang diberikan atau  dijanjikan salah satu ke­lom­pok elite politik untuk menjadi ben­teng pertahanan mereka. Bahkan, tidak sa­lah juga sebenarnya jika para intelektual itu selalu berdiri diluar pemerintah, karena penguasa adalah musuh alami intelektual. ***

Oleh: Ikhsan Yosarie

Penulis adalah, peneliti SETARA Institute

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Loading...

Pos terkait