Kepentingan Politik dan ‘Banjir’ Politikus Daftar Calon BPK

  • Whatsapp
Kepentingan Politik dan
Kepentingan Politik Dan 'banjir' Politikus Daftar Calon Bpk

Jakarta, CNN Indonesia — Belasan nama politikus ‘membanjiri’ daftar nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024. Mereka akan bersaing dengan puluhan nama lain, termasuk calon petahana.

Dari daftar nama yang diterima CNNIndonesia.com yang juga telah dikonfirmasi ke anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate dan Hendrawan Supratikno, terdapat 64 nama calon anggota BPK periode 2019-2024.

Muat Lebih

“Ada 64 yang mendaftar, sekarang registrasi, seleksi administratif di Komisi XI,” kata Johnny, Jakarta, Kamis (4/7).

Dari daftar nama yang mendaftar jadi calon anggota BPK itu setidaknya terdapat 15 nama politikus. Mereka di antaranya adalah Wakil Ketua Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, politikus PPP Akhmad Muqowam, dan politikus PKB Haryo Budi Wibowo.

Kemudian terdapat empat nama politikus Partai Gerindra yaitu Pius Lustrilanang, Ferry Joko Juliantono, Wilgo Zainar, dan Haerul Saleh. Selanjutnya politikus Golkar Ahmadi Noor Supit, politikus Demokrat Gunawan Adji, politikus PAN Tjatur Sapto Edy, dan dua politikus PDIP Sahala Benny Pasaribu dan Daniel Lumban Tobing.

Menanggapi membanjirnya para politikus itu, Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai itu terkait dengan kepentingan politik untuk Pemilu 2024.

Kunto menilai dengan menjadi anggota BPK dapat membuat para politikus untuk memiliki data terkait keuangan daerah atau kementerian untuk dipetakan dan menjadi salah satu sumber informasi di Pemilu 2024.

“BPK punya banyak data, mulai dari keuangan daerah hingga kementerian yang bisa dimanfaatkan untuk memetakan wilayah kementerian strategis atau banyak bolongnya untuk diserang di parlemen atau bisa untuk 2024 mengingat visibilitas data itu,” ujar Kunto saat dihubungi, Kamis (4/7).

Selain itu, sambungnya, tak dapat dipungkiri bahwa BPK merupakan salah satu instrumen yang penting dalam membentuk opini publik terkait kinerja penyelenggara negara. Pasalnya, BPK memiliki kewenangan terhadap laporan keuangan sebuah lembaga. Pun begitu terkait transparansi administrasi serta penanganan isu korupsi yang juga kerap melibatkan BPK.

“Isu korupsi, transparansi administrasi, dan penyelenggaraan negara itu masih isu penting,” ujar Kunto.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menilai membanjirnya para politikus di pendaftaran calon anggota BPK tersebut tak ada yang perlu dipersoalkan.

Dia mengatakan nama politikus terpilih untuk menduduki jabatan anggota BPK sudah pernah terjadi. Menurutnya, politikus yang menjadi anggota BPK pun harus mengubah perilakunya karena tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) BPK yang berbeda dengan DPR atau lembaga politik lainnya.

“Tupoksi dan lingkungan yang baru kita harapkan melahirkan himpunan perilaku berbeda, orang yang ada di DPR tentu perilakunya berbeda kalau orang itu berada di lembaga yang lain. Sudah ada di BPK orang-orang yang latar belakangnya partai politik, terus apa masalahnya? Yang penting kompetensinya cocok dengan tuntutan, pekerjaaan yang dikerjakan,” ujar politikus PDIP tersebut.

Jumlah pendaftar seleksi calon anggota BPK itu berkurang dari semula sebanyak 64 orang. Mereka yang diketahui telah memutuskan mundur dan menarik berkas adalah politikus Gerindra Fery Juliantono dan Dubes RI di Malaysia yang juga politikus PKB Rusdi Kirana.

(mts/kid)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Pos terkait