Kepala Daerah Menjabat Pimpinan Partai Politik Sulit Dihempang Legislatif

  • Whatsapp
Kepala Daerah Menjabat Pimpinan Partai Politik Sulit Dihempang Legislatif HarianSIB.com
Kepala Daerah Menjabat Pimpinan Partai Politik Sulit Dihempang Legislatif Hariansib.com

Simalungun (SIB) –Anggota DPRD Simalungun Bernhard Damanik menilai, bila seorang kepala daerah menjabat sebagai pimpinan partai politik, maka akan menyulitkan lembaga legislatif untuk mempergunakan fungsinya dalam pengawasan roda pemerintahan di daerah bersangkutan.

Apalagi, partai yang dipimpin kepala daerah tersebut merupakan partai politik pemenang pemilihan anggota legislatif atau mendominasi di daerah itu.

Muat Lebih

“Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh bupati atau kepala daerah bersangkutan akan sulit dihempang legislatif, karena pimpinan partai punya kewenangan untuk melakukan penekanan kepada anggota DPRD yang berada di lembaga itu,” ujar Bernhard Damanik di Gedung DPRD Simalungun, Rabu (24/7).

Ketika seorang kepala daerah sekaligus menjabat pimpinan partai politik maka diyakini akan muncul keberpihakan kepada kelompok atau golongan tertentu.

Bernhard mengatakan, sudah menyurati Kementerian Dalam Negeri agar dalam revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditambahkan pasal yang menyatakan bahwa kepala daerah dilarang untuk menjadi pimpinan partai politik. (S05/c)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Pos terkait