ICW : Bupati Kudus Mengulang Korupsi, Cabut Saja Hak Politik Koruptor

  • Whatsapp
ICW : Bupati Kudus Mengulang Korupsi, Cabut Saja Hak Politik Koruptor
Icw : Bupati Kudus Mengulang Korupsi, Cabut Saja Hak Politik Koruptor

Metropekaanbaru.com, JAKARTA– Kasus korupsi yang menjerat Bupati Kudus, Muhammad Tamzil, sekarang ini dianggap menjadi bukti kuat bahwa perilaku korup di kalangan politisi dan pejabat kerap berulang. Pasalnya, ini adalah yang kedua kalinya Tamzil berurusan dengan aparat penegak hukum karena perkara rasuah.

Oleh karenanya, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar hak politik para koruptor ataupun mantan koruptor dicabut. “Berkaca dari kasus Bupati Kudus yang sudah pernah dipenjara dan dia mengulangi lagi dengan kasus yang sama,” ujar Kordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, di Jakarta, Selasa (30/7).

Muat Lebih

Loading...

Menurut dia, pencabutan hak politik itu diperlukan lantaran hukuman kerangkeng alias pidana penjara tak menjamin bakal membuat koruptor bertobat atas dosanya. Jika hak politiknya tak dicabut, ketika sang koruptor mencalonkan diri kembali dan terpilih, praktik rasuah pun terulang lagi.

Donal melihat wacana ini harus disepakati dan diamini oleh semua pihak terkait, dalam hal ini DPR dan pemerintah selaku pembuat undang-undang. Apalagi mengingat bahaya laten korupsi, kata dia, pemerintah pun sebenarnya bisa membuat instrumen hukum yang kuat seperti peraturan pengganti UU (perppu).

“Jika memungkinkan dilakukan revisi undang-undang pemilihan kepada daerah agar mantan napi korupsi tidak dicalonkan lagi,” kata Donal.

Pada 2014, Kejaksaan Negeri Kudus pernah menjerat Muhammad Tamzil atas kasus korupsi dana bantuan dan sarana pendidikan Tahun 2004-2005. Oleh pengadilan kala itu, Tamzil diputus bersalah dan dihukum 1 tahun 10 bulan penjara serta denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. Tamzil dipenjara hingga akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Kedungpane, Semarang, pada Desember 2015.

Tiga setengah tahun berlalu, Tamzil pun kembali terjerat kasus rasuah. Kali ini dia ditangkap tangan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena masalah jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus.

Dalam perkara ini, KPK pun telah menetapkan tiga tersangka yaitu Bupati Kudus Muhammad Tamzil; Staf Khusus Bupati Agus Soeranto, dan; Plt Sekretaris Dinas DPPKAD Kabupaten Kudus, Akhmad Sofyan.

Sebagai penerima suap, M Tamzil dan Agus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Akhmad Sofyan selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (AIJ)

Oleh: Rudi Hasan

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Loading...

Pos terkait