Eks Komisioner Komnas HAM Minta Elite Politik Tak Perkeruh Suasana Jakarta

  • Whatsapp
Liputan6.com
Eks Komisioner Komnas Ham Minta Elite Politik Tak Perkeruh Suasana Jakarta

Hasil pemilihan umum, lanjut dia, haruslah dimaknai sebagai perwujudan kehendak rakyat yang tidak dapat dibatalkan dengan cara di luar cara yang telah diatur oleh Konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Muat Lebih

Sementara itu, mantan Ketua Komnas HAM periode 2007-2012, Ifdhal Kasim menyebutkan, Kepolisian RI harus menjamin ketertiban dan keamanan demi pemenuhan hak atas rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tetap berpegang teguh pada penghormatan hak asasi manusia dan hukum yang berlaku.

“Harus ditekankan dalam hal ini bahwa hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat serta hak atas berkumpul secara damai (peaceful assembly) dijamin oleh Konstitusi dan harus dihormati dan dipenuhi oleh Negara,” ujarnya.

Namun demikian, kata Ifdhal, hak tersebut tidak berlaku secara mutlak dan bukan tanpa pembatasan.

Oleh karena itu, dalam hal terjadinya ujaran kebencian dan kekerasan, maka Kepolisian harus bertindak tegas dengan kewenangan berdasarkaan peraturan perundang-undangan serta memproses secara hukum semua pelaku kekerasan dan mereka yang diduga terlibat baik dalam hal pendanaan maupun keterlibatan bentuk lain dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip “fair trial” dalam koridor negara demokrasi.

“Polisi dapat bertindak sesuai kewenangan untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam penggunaan kekuatan (use of force) untuk mengatasi kelompok yang melanggar hukum karena melakukan tindakan anarkis dengan berdasar prinsip asas ‘necessitas’ dan proporsionalitas,” kata Ifdhal.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Pos terkait