Berita – Kontestasi Politik yang Melukai Demokrasi

  • Whatsapp
Berita - Kontestasi Politik yang Melukai Demokrasi
Berita Kontestasi Politik Yang Melukai Demokrasi

Oleh: I Nyoman Sugiarta.

Muat Lebih

Rasa salut manajer Man­cester City, Pep Guardiola, saat memberikan pujian yang sportif kepada manajer Li­verpool, Jurgen Klopp, karena mampu membangun persaingan yang sangat membanggakan sampai akhir kompetisi Premier League 2018-2019. Walaupun Man­cester City sebagai The Cham­poin of the year, namun rasa salut Pep Guardiola, kepada Jurgen Klopp, atas soliditas permainan tim, hanya menderita sekali kekalahan, sebagai ben­tuk sportifitas, dalam mem­bangun kompetisi yang semakin mendewasakan. Sebaliknya hal yang sama dilakukan Jurgen Klopp, dimana Mancester City satu-satunya klub yang mampu mengalahkan sampai akhir kompetisi.

Mampu memaknai keka­lahan bukan berarti akhir dari sebuah perjuangan, tapi langkah awal membangun spirit baru yang lebih genue meraih juara. Itulah prinsif dasar fair play of the game yang dipegang teguh dalam sebuah kompetisi yang bermartabat dalam meraih keme­nangan. Sikap dan sifat kedewasaan leader of the team menjadi pemicu dan pe­macu dalam memompa semangat dalam mewujudkan kesuksesan sebuah tim yang sangat menen­tukan.

Ini sekelumit gambaran kompetisi Pri­miere League, Ing­g­ris, yang seharus­nya mampu sebagai landasan spirit dalam membangun kompetisi politik yang men­cerdaskan oleh para elit politik sebe­lum maupun paska terselenggaranya per­helatan akbar pilpres, pileg, dan DPD. Tumbuhnya jiwa-jiwa sportif dalam memegang teguh nilai sebuah kompetisi politik secara bermartabat menjadi ga­rancy of democracy suatu bangsa lebih elegant. Dapat mengedepankan nilai-nilai luhur kompetisi untuk kepen­tingan bangsa yang lebih luas dalam memba­ngun demokrasi harus dilandasi oleh goodwill politick yang bermartabat dari para elit politik. Nilai sebuah kemenangan seharusnya diben­tuk/dibangun oleh kualitas suatu perjuangan yang dilakukan para elit politik secara mumpuni. Semakin bermartabat suatu proses kompetisi yang dilalui maka mencerminkan perjua­ngan yang dilakukan membu­tuhkan kesempur­naan diri yang semakin utuh. Situasi kondusif dapat terbangun seperti ini, dimana yang kalah akan merasa terhormat telah mengeluarkan kemampuan yang maka­simal, sedangkan yang menang merasa lebih bermartabat. Sesu­ngguh­nya kontestasi politik sebagai ajang mengukur kekuatan da­lam memba­ngun nilai sportifitas para elit politik yang sesu­ngguhnya. Untuk itu sangat membu­tuhkan kualitas diri para elit politik yang utuh dalam memaknai suatu kompetisi agar tidak menimbulkan multi tapsir yang negative sejak dini. Image negative po­litick seperti ini pada akhirnya akan dapat men­jerumuskan diri dalam kega­duhan/kerusuhan yang tidak berdasar ketika tidak mampu menerima kenyataan.

Klimak kontestasi politik pil­­­pres yang melelahkan mene­lan waktu, biaya, dan tenaga/energy yang cukup besar, ketika berujung secara mem­pri­hatin­kan, tentu sangat disayangkan kita semua. Adanya sikap dari pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak hasil reka­pitulasi KPU yang telah diumumkan tanggal 22 Mei 2019 dengan dalih pemilu penuh kecurangan menim­bulkan perde­batan lain ditengah masyarakat. Muncul­nya penya­taan yang dilontarkan ketengah masyarakat tentu memerlukan pembuk­tian terbalik dari pasa­ngan 02, atas tudu­han pilpres dilaksanakan penuh kecu­rangan. Dalih kecuraangan yang dilaku­kan secara terstuktur, sistematis, dan massif sesuai dengan ketentuan yang ada seperti sangat jauh dari pernya­taan ter­sebut. Pernyataan tersebut kita harapkan bukan bagian dari scenario politik air bah, dimana memprovokasi publik­ dalam upaya mem­bangun kerusuhan secara massif ditengah masyarakat untuk me­ng­acaukan keamanan negara.

Dalam alam demokrasi, menolak atas keberadaan pemi­lu, sah-sah saja sejauh dilakukan dalam koridor aturan yang ada. Tentu sangat disayangkan, dimana dalam penolakan ter­sebut munculnya aksi ber­lebihan diluar batas ketentuan yang ada. Misalnya melakukan pe­no­­­lakan dengan mem­pro­vokasi massa dengan mem­beri pernyataan yang bersifat meng­hasut publik, atau dengan mengerahkan massa militant/fudamental dan preman bayaran untuk melakukan kerusuhan sesuai scenario elit politik tidak bertanggung jawab saat menge­pung kantor KPU atau Bawaslu sebagai bentuk protes. Bila sikap dan sifat menolak hasil pemilu dilakukan dengan cara tidak baik, dimana sudah terbalut rasa kebencian yang mendalam sejak dini/awal dalam memasuki gelang­gang kompetisi politik, maka akan melahirkan tirani menista dalam memba­ngun demokrasi yang beradab. Ini per­tanda matinya roh demokrasi itu sendiri.

Munculnya aksi kekerasan di­la­kukan secara sepihak se­bagai pembenar dari kubu yang kalah karena merasa diri di­curangi, mencerminkan rapuh­nya jiwa sportif dalam mem­bangun demokrasi yang men­cer­daskan publik. Prilaku ke­lom­pok yang mengedepankan kekerasan dalam me­nye­le­saikan masalah adalah cermin orang bersumbu pendek. Maka akan lebih suka melampiaskan ketidak­puasan dengan mela­kukan aksi kekerasan secara brutal dalam berbagai ben­tuknya. Keadaan buruk ini adalah bagian dari bentuk pembangkangan terhadap de­mo­krasi itu sendiri.

Mencederai Demokrasi

Momentum membangun politik kekera­san dalam berde­mokrasi, mencer­minkan tingkat keberadaban elit politik yang rapuh dalam kontestasi sportif. Kekerasan dalam bentuk apa­pun yang dilakukan dalam kon­testasi politik akan menim­bulkan luka yang menyayat demo­krasi itu sendiri. Elit politik yang belum siap berdemokrasi secara matang, se­baiknya ja­ngan ikut kontestasi dalam pemilu, karena akan melahirkan prilaku yang menista/mema­lukan dengan berba­gai alasan pembenar. Muncul parasite politik yang menggerogoti kedewasaan politik publik dalam berdemokrasi, dalam berbagai penyamaran yang memalukan. Prilaku mulai dari menjual isu sara, isu PKI, isu asing, isu hutang, isu Indonesia bubar atau punah, dst.

Tentu kita sangat kecewa, atas mun­culnya aksi demo yang berujung kekera­san tanggal 21 22, dan 23 Mei 20119, saat mengepung kantor KPU, dan Bawaslu karena ketidakpuasan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno atas hasil pilpres yang terjadi. Elit politik yang bijak, seharusnya mampu menya­lurkan ketidakpuasan da­lam kerang­ka yang memperkuat kebera­daan demokrasi itu sen­diri secara beradab. Justru jangan mengebiri kebe­radaan de­mokrasi dengan aksi keke­rasan ber­lebihan yang tidak pantas.dengan berbagai dalih tidak berdasar bukti-bukti yang valid. Membangun narasi isu kecu­rangan yang menyesatkan yang tidak berdasarkan bukti-bukti yang valid de­ngan tujuan agar mampu memprovokasi massa/publik adalah perilaku yang memalukan. Elit politik yang rapuh, tidak berjiwa besar menerima kekalahan dalam kontestasi politik yang terjadi menjadi biang kerok munculnya kerusuhan ditengah masyarakat selama ini.

Munculnya gerakan demo massa ba­yaran melakukan aksi kekerasan yang berhadap-hadapan dengan apparat kea­manan kemudian melempar dengan ba­tu, bom molotov diikuti dengan aksi pen­ja­rahan, serta membakar kendaraan menimbulkan suasana yang mencekam publik. Aksi spo­radic seperti ini sudah dirancang sesuai grand design of con­plick, jauh-jauh hari, dengan meli­bat­kan pihak yang sudah ber­pengalaman/kompeten. Ini dapat ditunjukan dalam rang­kaian penangkapan orang yang menyelundupkan senjata dari Aceh mau masuk Jakarta de­ngan melibatkan ok­num purna­wirawan TNI, yang dilakukan penuh trik yang menjebak sebelum keru­suhan. Tentu dapat kita bayangkan jika aksi penyelundupan senjata ini sampai lolos, maka kerusuhan bersifat horizon­tal maupun vertical tidak terelakan akan terjadi. Mucul perilaku saling curiga di­tengah masyarakat karena pembunu­han tokoh nasional sesuai order dapat terla­ksana. Dapat kita bayangkan trage­dy Mei kelabu 1998 akan terulang lebih mencekam.

Adanya master mind of conplick di­balik aksi kerusuhan tersebut, berdasar­kan hasil dari pengembangan atau inte­rogasi pendemo yang tertangkap oleh aparat kepolisian mencer­minkan rapuh­nya adab kompe­tisi para elit politik se­cara fair play dalam membangun de­mo­­krasi. Terjebak pada tujuan yang le­bih dikedepankan dalam memburu kekuasaan, maka perilaku melanggar proses yang harus dilalui seperti dibe­narkan oleh dirinya/kelompoknya den­gan alasan kecurangan yang dibangun. Perilaku memalukan dilakukan elit po­litik tidak bermoral seperti ini mela­hirkan keprihatinan yang mendalam da­lam kita berdemokrasi yang bermartabat

Negara dalam mem­bang­un demo­krasi yang men­cer­­daskan, jauh-jauh hari sudah menyediakan mekenisme poli­tik yang memadai bagi pihak yang merasa tidak puas ( merasa di­curangi ) atas pe­nye­le­ngga­raan pemilu ( pilpres, pileg, dan DPD). Mulai dari keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Ba­waslu), MA, serta MK. Untuk itu bagi kandidat tidak puas, baik dari proses penyelenggaraan pe­milu, serta hasil perhitungan akhir yang diperoleh dalam kontestasi, berhak me­ngajukan keberatan atau gugatan secara hukum dalam upaya mencari keadilan dengan alat bukti kuat/valid yang men­dukung. Meka­nisme membangun kon­testasi dalam berdemokrasi, harus mam­pu melalui jalur yang baik dan benar, sehingga dapat mencerdaskan publik secara utuh, justru bukan sebaliknya me­lahirkan ketakutan.

Tentu kita sangat menye­salkan, di­mana ada pihak tidak bertanggung jawab mengambil jalur/cara kekerasan dengan memprovokasi publik mau mem­bikin rusuh sehingga negara chaos. Duplikat perilaku mau meniru tragedy Mei 1998 dalam upaya menggulingkan peme­ri­ntahan yang sah seperti menemui jalan buntu. Dalam kebutuan cara kekerasan yang dilakukan mencapai tujuan meraih kekua­saan kemudian baru menggu­nakan mekanisme hukum yang ada dengan menempuh jalur MK mengingatkan kita pad acara-cara kotor yang dilakukan. Adanya kecurigaan awal atas kebera­daan lembaga MK sebagai marwah men­jaga konstitusi, mengindikasikan ada memutarbalikan fakta yang ada ditengah masyarakat.

Kecerdasan publik mampu menyi­kapi prilaku para elit politik tidak ber­tanggung jawab, dalam membikin keru­suhan dengan tidak ikut larut dalam per­mainan patut kita apresiasi dengan baik. Kekuatan logika publik menangkal perilaku elit politik yang memalukan tentu membutuhkan keberanian yang utuh dalam berdemokrasi. Jangan ikut larut dalam irama permainan yang me­rusak demokrasi itu sendiri. Masih ku­atnya bercokol perilaku elit politik se­bagai parasite politik kebangsaan selama ini karena masih ada masyarakat di akar rumput mudah terhasut oleh provokasi tidak berdasar yang dilancarkan para elit politik.

Menepis perilaku elit politik yang memalukan tersebut agar tidak ber­kem­bang semakin meresahkan, merusak de­mokrasi maka menuntut kedewasaan pu­blik menilai perilakunya secara ra­sional. Jangan ikut larut dalam irama po­litik yang merusak demokrasi. Elit politik yang rapuh adab politiknya akan menempuh segala cara untuk dapat ber­kuasa. Terkadang negaranya pun siap dikorbankan untuk dapat berkuasa. Tentu kita tidak mau menjadi korban sia-sia oleh perilaku elit politik yang ra­puh integritas dirinya. Kita tidak meng­harapkan negara hancur oleh per­mainan elit politik yang serakah dalam memburu kekuasaan. Kita bisa banyak dapat belajat seperti negara Suriah, Irak, Yaman, Afganistan, Lebanon, Libya, Sudan dst. yang dihantui perang saudara berkepanjangan. Ditengah kemajemu­kan/heterogen kita berbangsa, mulai dari suku, agama, golongan, budaya, harus mampu kita gunakan sebagai perekat integritas kebangsaan yang ada, justru jangan sampai tercabik oleh perilaku para elit politik yang rapuh jati dirinya dalam memburu kekuasaan. ***

Penulis adalah, pemerhati masalah sosial masyarakat, Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Pos terkait