Bagaimana Sopan Santun Jawa Membentuk Politik Indonesia

  • Whatsapp
Berita Internasional – Berita Politik Dunia Terkini – Mata Mata Politik
Bagaimana Sopan Santun Jawa Membentuk Politik Indonesia

Tradisi Suku Jawa sebagai etnis mayoritas di Indonesia menjunjung tinggi konsensus demi menjauhkan diri dari konflik. Sayangnya hal ini juga berlaku di Parlemen, yang menjadikan proses pembuatan undang-undang baru jadi sangat lama dan bertele-tele. People Power yang sedang berlangsung saat ini juga dianggap sebagai cara passive-aggresive ala Jawa.

Oleh: The Economist

Baca Juga: Pilpres 2019: Kemenangan Ekonomi atau Agama?

Terkenal dengan sikap halus yang cenderung bertele-tele, Suku Jawa merupakan kelompok etnis dari Pulau Jawa yang terpadat di Indonesia. Ketika mempelajari adat istiadat Suku Jawa tahun 1960, antropolog Amerika Serikat Clifford Geertz mencatat bahwa lamaran pernikahan melalui perjodohan sering kali diawali dengan ayah pengantin pria mengunjungi keluarga mempelai wanita dan mengatakan pernyataan samar seperti: “Beku di pagi hari berarti hujan di malam hari.” Semakin banyak metafor akan diutarakan sehingga inti pembicaraan tidak segera menjurus ke tujuan yang diharapkan.

Orang tua calon pengantin perempuan akan membalas dengan protes pura-pura, mengatakan bahwa putri mereka tidak layak untuk dilamar sang calon pengantin pria. Ritual ini akan diulang beberapa kali. Ketika pengantin pria dan wanita akhirnya bertemu, kontak mata langsung akan dihindari dan tidak ada seorang pun yang berbicara tentang pernikahan itu sendiri.

Indonesia adalah negara kepulauan luas yang dihuni ratusan etnis yang tersebar di 13.000 pulau. Tetapi Suku Jawa mendominasi dengan 95 juta orang atau 40 persen dari populasi. Ada banyak hal yang khas tentang budaya Jawa, mulai dari wayang kulit hingga tempe. Bahasa Jawa adalah bahasa ke-12 yang paling banyak digunakan di dunia. Agama tradisional Jawa memadukan Hindu, Buddha, dan Islam. Hingga saat ini, Sultan Yogyakarta, seorang raja Jawa, masih melemparkan potongan kuku dan rambut ke laut maupun gunung berapi setiap tahun untuk menenangkan para dewa.

Yang paling mencolok, orang-orang dari Suku Jawa memiliki tata cara etiket yang berbeda. “Kami adalah orang-orang yang cenderung sopan dan menghindari konflik,” jelas Prabandari, seorang wanita Jawa dari Yogyakarta, provinsi yang dianggap sebagai pusat budaya Jawa. Temannya, seorang pengusaha Jawa, mengatakan bahwa dia tidak mau membantah meski mendengar suatu argumen yang menurutnya sangat tidak memuaskan. Asih, seorang guru dari Jawa, mengeluh bahwa ia diharapkan agar dapat “menyamarkan” pikirannya yang sebenarnya.

Geertz menceritakan kisah tentang seorang suami yang menginginkan perceraian tetapi merasa tidak pantas untuk mengatakannya. Sebaliknya, suami itu kemudian mengobarkan pertengkaran sejak lama antara istrinya dan seorang penduduk desa dan, tanpa mengatakan apa pun secara langsung, tidak memihak istrinya. Istrinya lalu segera meninggalkan pria itu, yang akhirnya merasa menang dalam perang sopan santun.

Bahasa Jawa juga dituturkan dengan lembut. Ellia Wamese, seorang siswa dari Maluku, sebuah provinsi di Indonesia timur, mengenang presentasi yang dia sampaikan kepada sekelompok orang Jawa. Meskipun Ellia berbicara dalam volume suara yang dia anggap normal, mereka mengira dia sedang berteriak marah.

Baca Juga: Di Tengah Kerusuhan, Indonesia Mengalami Perpecahan karena Agama yang Meresahkan

Jawa dalam Politik

Jawa memainkan peran yang tidak proporsional dalam ekonomi dan politik. Ibu kota Indonesia, Jakarta, terletak di Pulau Jawa dan menghasilkan 58 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Para petinggi partai dari jajaran politik Indonesia didominasi oleh orang Jawa. Ketidaksukaan mereka terhadap konflik telah berkontribusi menciptakan sistem parlementer yang dijalankan berdasarkan konsensus, bukan berdasarkan kekuasaan mayoritas.

Komite lintas partai di parlemen menyusun undang-undang dan anggaran. Artinya, pembuatan undang-undang bisa berjalan sangat lambat dan seringkali berakhir dengan kompromi yang tidak jelas.

Partai-partai politik hanya mengusung ideologi yang samar-samar dan cenderung sejalan dengan kepemimpinan presiden saat itu. Koalisi yang mendukung Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo kemungkinan akan menguasai 60 persen kursi di parlemen baru. Pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono, berhasil menguasai 75 persen kursi parlemen. S

ebelum kembali terpilih pada Pilpres 2019, Jokowi berencana untuk beraliansi dengan Prabowo Subianto, lawannya di Pilpres 2014 maupun 2019. Langkah itu akan menghapuskan kebutuhan untuk mengadakan pemilihan sama sekali.

Pekan ini, setelah hasil resmi pemilihan dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), para pendukung Prabowo melakukan protes pepole power untuk menolak hasil pemilu, di mana setidaknya enam orang demonstran telah tewas. Aksi ini juga bersifat sangat Jawa, karena cara apa yang lebih baik untuk menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak sah selain dengan membuktikan bahwa Jokowi tidak dapat menjaga perdamaian dan keharmonisan bangsa?

Ketahui Lebih Jauh Tentang ‘People Power’ dan Aksi 22 Mei

Apa Itu People Power?

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan people power? People power kerap dilakukan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem, dan biasanya dilakukan di negara-negara demokrasi. Ketahui lebih lanjut tentang people power melalui infografik yang disusun tim Mata Mata Politik.

Daftar People Power Penumbang Rezim

People power sejatinya adalah kekuatan rakyat yang bergerak secara masif untuk memprotes penguasa. Dalam sejarah, gerakan ini telah berhasil menggulingkan berbagai rezim di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Apa yang Memicu People Power Pasca Pemilu 2019?

Terkait kecurigaan atas terjadinya kecurangan dalam pemilu 2019, konon people power bertujuan untuk menuntut diskualifikasi pasangan Jokowi-Ma’ruf dan menyatakan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

People Power: Indonesia di Ambang Kerusuhan ala 1998?

Momok tragedi 1998 telah membisiki kaum intelektual menjelang diumumkannya hasil resmi pilpres 2019. Kenangan gelap Indonesia itu telah muncul ke permukaan ketika kubu Prabowo Subianto mengklaim telah memenangkan pilpres 2019, walaupun hasil quick count menyatakan sebaliknya.

Disinformasi People Power Gerogoti Demokrasi Indonesia

Dengan hasil resmi dirilis pada 22 Mei mendatang, bagaimana masyarakat bereaksi terhadap gelombang disinformasi ini dapat memengaruhi stabilitas jangka pendek dan jangka panjang demokrasi di Indonesia yang masih muda.

Pemerintah: Demonstran yang Protes Pemilu Curang dapat Dianggap Pengkhianat

Meskipun banyak pengamat dan analis independen mengatakan bahwa pemilu 2019 di Indonesia bebas dan adil, namun Prabowo menolak mengakui kekalahan, di mana tim kampanye-nya berulang kali menuduhkan adanya kecurangan.

Diduga Banyak Terjadi Penyimpangan, Data Pilpres 2019 Harus Diaudit?

Prabowo Subianto mengumpulkan koresponden asing di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, untuk menegaskan klaimnya bahwa telah terjadi kecurangan besar-besaran dalam pemilu. Dia menyerukan agar diadakan pengauditan data, dari pihak ketiga yang bisa dipercaya kedua belah pihak.

‘People Power’ Tak Cukup Kuat untuk Mendelegitimasi Hasil Pemilu

Para pendukung pasangan calon presiden oposisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, setelah menyatakan klaim kemenangan sepihak, menyuarakan gerakan tersebut untuk memprotes KPU dan menuntut pihak berwenang menindaklanjuti kecurangan masif yang mereka klaim telah terjadi sepanjang proses pemilu.

‘People Power’ Cukup Kuat untuk Akhiri Karier Politik Jokowi

Wiranto meminta agar dugaan kecurangan dalam Pilpres 2019 dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Dia meminta agar prosedur perselisihan hasil pemilu legislatif atau pemilu presiden dibawa ke jalur hukum yang ada.

Kata Jokowi dan Prabowo Soal Rusuh 22 Mei

Prabowo mengatakan, ia mendukung demonstrasi asal tanpa kekerasan, sedangkan Jokowi mengatakan, pemerintah akan menindak tegas pemecah belah bangsa. Namun apa makna di balik pernyataan dua tokoh berpengaruh tersebut?

Polisi: Bukan Bagian Aksi Damai, Rusuh 22 Mei Terencana dan Dibiayai Pihak Tertentu

Kerusuhan 22 Mei ini dipicu oleh pengumuman hasil Pilpres 2019 yang mengonfirmasi kemenangan Jokowi, yang membuat pendukung lawannya turun ke jalan. Namun, polisi mengatakan, kerusuhan itu berbeda dengan demonstrasi, karena dipicu oleh provokator dan sudah direncanakan.

Rusuh 22 Mei dan Hoaks Anti-China

Kerusuhan 22 Mei berlanjut di Jakarta. Massa bentrok dengan pasukan penjaga keamanan yang telah diturunkan dengan jumlah besar di Jakarta. Di antara pengunjuk rasa, terdegara teriakan-teriakan anti-China, hoaks anti-China juga telah menyebar di media sosial.

Kekerasan Politik Terburuk Sejak Tragedi 1998

Pengunjuk rasa berusaha membakar gedung kepolisian di Jakarta Pusat pada Rabu dini hari setelah polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa di luar kantor Bawaslu Selasa, 21 Mei malam.

Potret Kerusuhan 22 Mei di Jakarta

Jakarta dilanda kerusuhan, setelah massa yang memprotes hasil Pilpres 2019 bentrok dengan aparat keamanan. Gas air mata, petasan, bom molotov, dan senjata lainnya saling dilemparkan dalam kerusuhan ini. Berikut beberapa potret kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019.

Pemblokiran Media Sosial Warnai Aksi 22 Mei

Banyak pengguna media sosial tersebut melaporkan kesulitan mengirim pesan multimedia melalui WhatsApp, yang merupakan salah satu aplikasi obrolan terpopuler di Indonesia, dan mengunggah konten ke Facebook, sementara tagar #instagramdown menjadi tren di kalangan pengguna Twitter Indonesia.

Terduga Provokator yang Nodai Aksi 22 Mei Ditangkap

Kepolisian Indonesia kembali menangkap sejumlah tersangka teror dan sebelas alat peledak buatan tangan. Penangkapan tersangka jadi penahanan teroris ke-31 dalam bulan ini. Sementara itu, negara-negara asing telah mengeluarkan peringatan perjalanan kepada warga negara mereka.

Wiranto: Perusuh Bayaran di Aksi 22 Mei Adalah Kelompok yang Berbeda

Wiranto sebelumnya mengatakan kepada pengarahan bahwa ada rencana untuk “demonstrasi besar-besaran untuk menyerbu KPU, Bawaslu, Parlemen dan istana negara.” Dia mengancam hukuman berat untuk kegiatan kriminal dan bersumpah untuk menjaga keamanan, sementara menyangkal pihak berwenang bersikap kejam.

Mengapa Aksi 22 Mei Tak Bisa Disebut Jihad

benarkah people power pada Aksi 22 Mei pantas disejajarkan dengan apa yang disebut jihad? Untuk menjawabnya, perlu kita ketahui dulu apa makna jihad yang sebenarnya, yang sesuai syariat, dan berbagai macam jihad seperti yang dijelaskan para ulama.

Keterangan foto utama: Upacara pernikahan tradisional Suku Jawa. (Foto: Reuters)

Bagaimana Sopan Santun Jawa Membentuk Politik Indonesia



Artikel ini telah lebih dulu tayang di
SITUS INI

Pos terkait