Aksi Bela Islam dan Reuni 212 dalam Tinjauan Politik Identitas – Pojokwacana.com

  • Whatsapp
Aksi Bela Islam dan Reuni 212 dalam Tinjauan Politik Identitas – Pojokwacana.com

Politik identitas menjadi diskusi besar dalam dinamika perpolitikan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan peristiwa Aksi Bela Islam 212 yang terbukti mampu menghimpun ratusan ribu massa dalam satu acara. Aksi ini menjadi bagian dari social movement yang diklaim memperjuangkan kepentingan dari sebagian umat Islam di Indonesia, khususnya yang merasa sakit hati atas ucapan Basuki Tjahya Purnama (Ahok) karena menyinggung Al-Maidah kala itu.

Muat Lebih

Loading...

Pada tahun-tahun berikutnya, aksi ini menjadi agenda rutin yang diperingati setiap bulan Desember, untuk mengenang kesuksesan agenda Aksi Bela Islam sebelumnya sebanyak enam jilid berturut-turut pada tahun 2016 sampai 2017 silam. Kini aksi massa kembali digelar dengan tajuk Reuni 212 yang juga dipusatkan di Monas. Penamaan aksi Reuni 212 merujuk pada aksi puncak yang dihadiri ratusan ribu orang bahkan beberapa versi menyebutkan jutaan sebagai kelanjutan perjuangan aspirasi massa aksi bela Islam 212 awal bulan Desember 2016 lalu.

Seperti banyak diketahui, aksi Bela Islam 212 awalnya dimotori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF- MUI) dengan sokongan beberapa Ormas Islam baik dari FPI (Front Pembela Islam), FUI (Forum Umat Islam), eks HTI, dan organisasi lainnya.

Pembentukan GNPF MUI sendiri merujuk pada fatwa MUI bahwa tindakan Ahok mengutip surat Al-Maidah ayat 51 yang disampaikan di Kepulauan Seribu sebagai bentuk pelecehan. Sebagian pengamat menilai aksi ini juga secara tidak langsung memberikan sumbangsih elektoral pada kemenangan pasangan Anies-Sandi atas Ahok-Djarot pada pilkada DKI Jakarta.

Berbekal keyakinan tersebut, momentum selanjutnya dan semangat ini terus dipelihara. Secara perlahan GNPF MUI bermetamorfosis menjadi beberapa organisasi seperti Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Presidium Alumni 212 (PA 212). Gelombang massa melalui dua organisasi tersebut menghadirkan organisasi oposisi baru di luar organisasi masyarakat dan partai politik yang sudah mapan.

Pola gerakan yang dibangun tetap sama, yakni dengan memainkan emosi dari massa Islam atas nama perjuangan agama menuntut keadilan dan perubahan. Instrumen yang dipakai dengan memainkan simbol-simbol agama, bendera kalimat Tauhid, teriakkan Takbir, bahkan juga rangkain ritual dzikir, istighosah, sholawatan menjadi bumbu yang luar biasa bagi gerakkan massa Islam.

Seperti aksi reuni yang berlangsung tanggal 2 Desember 2018 berhasil mengulang aksi 2 tahun silam dengan dihadiri ratusan ribu massa. Perkiraan massa yang hadir lebih sedikit oleh beberapa pengamat ternyata meleset. Massa yang hadir tumpah ruwah di Monas dan sepanjang jalan Medan Merdeka Barat dan sekitar Patung Kuda. Bila menurut Tim Riset Tirto menggunakan Teori Herbert Jacob diperkirakan  jumlah peserta yang berkerumun di Reuni 212 diperkirakan sebanyak 429.431 orang dalam keadaan padat, dan 772.976 orang dalam kerumunan amat padat.

Hanya saja misi yang terlihat kali ini tidak lagi untuk memenjarakan “penista agama”, tetapi untuk kepentingan yang masih abu-abu. Indikasinya terlihat banyaknya spekulasi yang muncul terhadap aksi ini, baik sebagai aksi politik yang terselubung dengan kemasan agama, murni ajang silaturrahmi antar umat Islam, ataupun acara dzikir kebangsaan.

Memang terdapat banyak poin yang digaris bawahi dalam aksi tersebut seperti elite partai politik yang hadir mayoritas pendukung Prabowo-Sandi, pembawaan bendera bertuliskan Tauhid, diawali rangkaian keagamaan, penyebutan kata “ganti presiden”, penggunaan kalimat-kalimat kritik terhadap rezim saat ini (kriminalisasi ulama, hanya membangun infrastruktur, dan lain-lain), teriakkan takbir, dan counter statement yang ditujukan kepada aksi ini (radikal, anti Kebhinekaan, anti Pancasila).

Gejala ini bisa jadi bagian dari sindrom politik identitas yang kuat dari massa atas tidak terwakilinya aspirasi mereka. Meminjam pernyataan Nicola Colbran dari Norwegian Centre for Human Rights, di Indonesia agama punya multi identitas yang diwakilkannya, mulai dari identitas personal, identitas etnis, identitas politik dan identitas nasional.

Artinya, masalah tentang agama cenderung punya pertalian dengan banyak hal dan membuatnya punya implikasi sosial-politik yang sangat besar. Dampaknya kemudian menjadi letupan-letupan yang kekuatannya berkali-kali lipat karena yang digunakan adalah identitas Islam yang menjadi agama dari 88 persen penduduk Indonesia.

Reuni 212 tahun 2018 (sumber gambar: Gelora.co)

Sebagian pengamat menilai aksi 212 merupakan aksi yang dilakukan hanya untuk kepentingan oligarki. Hal ini dikarenakan adanya relasi aktor yang menggerakkan kelompok aksi massa dan kelompok yang kontra dengan aksi 212. Hanya saja kesempatan tersebut digunakan atas dasar sentimen dan fanatisme beragama. Gerakan aksi 212 gagal membawa massa untuk memperjuangkan politik kelas dengan mengganti tatanan kelas oligarki. Akibat lagi-lagi gerakan 212 dan anti 212 mengekalkan posisi oligarki dan menetapkan mereka (pro dan kontra gerakan 212) sebatas bidak (Sangadji, 2017: 56).

Penelitian Endang Sari (2016) melihat pemilihan gubernur DKI Jakarta sebagai salah satu praktik politik identitas. Dimana elite memperoleh kuasa dengan membangun kontruktifisme kepada umat Islam. Langkah yang dilakukan dengan mendudukan umat Islam sebagai mayoritas yang terluka untuk mempertahankan harga dirinya. Lantas yang dilakukan kemudian menggiring suara untuk pasangan yang seiman.

Tulisan ini akan akan fokus untuk melihat Aksi Bela Islam dengan pendekatan politik identitas. Banyak orang yang berbicara tentang term “politik identitas”, yang belum tentu orang tersebut memahami hal tersebut. Kiranya beberapa tinjauan yang akan saya utarakan dapat sedikit membantu memahami bagaimana Aksi Bela Islam dari sudut pandang politik identitas sekaligus apa itu politik identitas.

Politik Identitas dalam Aksi Bela Islam

Bila dilihat secara definisi politik identitas memiliki pengertian yang berbeda-beda. Meskipun terdapat titik persamaan dalam spirit perjuangannya. Pada dasarnya identitas itu merupakan keniscayaan yang kemudian akan dibungkus dengan politik. Definisi lama menyebutkan bahwasannya politik identitas diartikan sebagai partisipasi individu-individu dalam politik dengan menggunakan nama kelompok sosial tertentu (Mason & Davis, 2015).

Politik identitas tidak hanya sebatas sebagai penanda akan tetapi juga sebagai representasi dari keberadaan suatu kelompok dalam memperjuangkan identitas politiknya. Di sini konsep identitas yang ada bersifat kelompok bukan secara individu. Menurut Kauffman politik identitas sebagai gerakan politik radikal yang tidak hanya berjuang memperoleh pengakuan tetapi juga legitimasi (Kauffman & Ryan, 2001).

Dalam perkembangannya, politik identitas menyesuaikan konteks yang ada dalam kemunculannya. Kemudian dari awal kemunculan tersebut politik identitas dibagi menjadi dua yakni politik identitas lama dan politik identitas baru (Aronowitz, 1992:12). Politik identitas lama menitikberatkan pada pada nilai modernitas dan industrialisme dalam sistem kapitalis negara liberal. Pada tipe politik identitas ini menjamin hak-hak individu dengan identitas digunakan untuk tujuan politis yang berbasis ekenomi.

Model kedua politik identitas lebih melihat pada identitas yang melekat pada diri individu seperti etnis, ras, suku dan agama. Maka tak heran jika politik identitas untuk saat ini lebih melekar pada tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan (Lumantoro, 2008:2).

Kemunculan politik identitas sendiri pada umumnya dari adanya pengebirian hak-hak kelompok tertentu sehingga termarginalkan. Oleh karenanya mereka berjuang memperoleh hak-haknya kembali baik disalurkan melalui sebuah kebijakan pemerintah ataupun melalui gerakan separatis.

Banyak cara yang dilakukan untuk memperjuangkan hak politik identitas tersebut diharapkan mampu menempatkan wakil-wakil dari sebuah kelompok untuk bisa memperoleh panggung politik sehingga memberi keuntungan bagi kelompoknya. Meskipun demikian politik identitas sering kali masih mengedepankan ikatan ke-kami-an yang mengakibatkan pembedaan-pembedaan mendasar dalam masyarakat yang dipertentangkan.

Bila ditelaah lebih jauh sifat ke-kami-an ini memiliki dampak yang luar biasa secara internal kelompok itu sendiri ataupun pada ekternal kelompok lain. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakakn oleh Latif (dalam Pulungan dan Setyanto, 2009) bahwasannya politik identitas sebagai politic of difference yang didasarkan pada pencarian perbedaan. Secara internal makna ke-kami-an ini akan memunculkan rasa saling memiliki, solidaritas dan loyalitas. Tetapi bila secara eksternal akan memperuncing jurang pemisah antar kelompok berbeda satu dengan yang lainnya.

Di sinilah pada titik tertentu memunculkan rasa diskriminasi (ketidaksetaraan) yang dirasakan kelompok lain. Akibatnya akan memunculkan sentimen antar kelompok yang saling berlawanan. Politik identitas juga bisa difungsikan sebagai strategi politik untuk menyingkirkan orang-orang atau golongan lain yang berbeda darinya. Sejalan dengan pendefinisian Donald L. Morowitz pakar politik dari Univeritas Duke yang menyebutkan politik identitas memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak (Mowowitz dalam Haboddin, 2012)

Bila dikaitkan dengan konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya perda syariah, perda injil maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu. Lantas dari penggunaan agama sebagai politik identitas memiliki implikasi positif dan negatif.

Dampak negatif sendiri memunculkan pembelahan sosial dalam masyarakat. Hal ini karena menggunakan agama dengan memanipulasinya sebagai sumberdaya politik. Dari sini kemudian politik identitas menjadi sebuah gerakan politik yang menjadikan perbedaan yang berserak di ranah sosial tersebut dieksplotasi dan dikapitalisasi untuk kemudian dikonversi menjadi electoral vote.

Politik identitas berdasar agama seringkali dilakukan oleh gerakan kelompok fundamentalisme. Dimana melakukan gerakannya sering kali menyebabkan tiga bentuk kekerasan yakni secara fisik (trauma, terluka terbunuh), simbolik (tulisan dan lisan), struktural (melalui negara, aparat) (Maarif, 2012). Gerakan ini muncul akibat adanya perasaan terancam oleh laju modernisme barat seperti liberalisme, sekulerisme, dan globalisasi yang berdampak pada hilangnya nilai moral digantikan oleh nilai materialistik. Akibat ancaman inilah kemudian agama dapat dengan mudah menjadi alat (legitimasi) penggunaan kekerasan (Houtart, 1997).

Politik identitas berbasis agama cukup pelik sekali untuk dikonsepkan karena terdapat dua sisi yang saling bersinggungan yang menjadi rancu ketika dua sisi ini dipisahkan. Hal ini dikarenakan adanya satu indikator dalam politik identitas berbasis agama yang tentang identitas itu sendiri.

Selain sebagai pertahanan moral agama juga sebagai sumber penggerak dalam perubahan sosial yang terjadi. Semisal melakukan aktivitas politik dengan melepas identitas agamanya, maka yang terjadi esensi dari tindakan politik yang dilakukan berpeluang besar akan kehilangan makna. Lantas dari sini dua sisi tersebut menjadi sebuah amunisi yang digunakan untuk melawan penindasan sekaligus pengungkapan sebagai korban.

Persoalan akan lebih terlihat ketika berada dalam struktur sosial yang plural. Dimana dalam satu tatanan sosial terdapat berbagai macam agama. Disinilah kemudian letak politik identitas akan lebih sering saling bersinggungan dibandingkan dengan masyarakat yang homogen. Salah satu kelompok akan memiliki kecenderungan merasa di dzolimi atas perlakuan kelompok lain khususnya terkait tidak diakomodasinya perjuangan penerapan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Bila kita melihat dari awal mula muncul gerakan 212 atau dulu dikenal dengan Aksi Bela Islam sampai sekarang, gerakan ini bisa dikatakan sebagai gerakan politik identitas. Hal ini lebih karena banyaknya hubungan antar elemen massa yang akhirnya mulai membentuk gerakan ini sebagai parlemen jalanan dengan menyuarakan tuntutan-tuntutan tekait apirasi politik, ekonomi dan budaya yang mereka anggap sebagai rasa penindasan dan diskriminasi.

Memang awalnya hanya sebatas bentuk demontrasi biasa, tetapi secara perlahan mulai bermetamorfosis menjadi gerakan identitas di arena politik kontemporer. Ungkapan bahwa harus memilih pemimpin yang seiman, pemimpin muslim, dan haram memilih pemimpin kafir sudah termasuk dalam variabel politik identitas.

Beberapa indikator yang ada memasukan aksi reuni 212 sebagai politik identitas berbasis agama adalah pertama, adanya ikatan satu rasa satu sepenanggungan yang membentuk solidaritas gerakan atas persamaan agama. Kedua, gerakan yang dibangun atas nama ketidakadilan, dan termarjinalkan secara sistem (mustadl’afin) ketiga, gerakan 212 merembet pada sektor ekonomi seperti pendirian koperasi syariah dan 212 Mart. Dari ketiga indikator tersebut pada dasarnya merupakan tanda akan adanya ketimpangan akses sumber daya yang memunculkan gerakan Islam populistik.

Kita bisa membagi dua wajah gerakan 212 yang menjadi latar belakang dalam gerakan politik identitas. Wajah pertama, politik identitas sebagai mekanisme untuk menggalang kekuatan melawan hegemoni politik atau dominasi kelas sosial. Wajah kedua, politik identitas digunakan untuk mempertahankan kepentingan status quo dengan cara memanipulasi identitas politik untuk memperoleh dukungan serta legitimasi kekuasaan.

Apakah hal ini disalahkan? Tentunya hal ini tidak bisa depersepsikan secara hitam dan putih. Pola pikir tersebut diistilahkan filosof postmodern Jacques Derrida sebagai pola pikir posisi biner (binary opposition) ini tentu berbahaya bagi masyarakat yang berkarakter plural seperti Indonesia. Sebab jika ditelaah identitas sebenarnya hanya perangkat tambahan untuk membangun solidaritas kolektif. Sedangkan kita lupa pokok permasalahannya yang paling mendasar.

Dibalik pro kontra penggunaan politik identitas ada sisi menarik dari gerakan 212, gerakan tersebut tidak sepenuhnya memiliki indikator yang disebutkan sebagai ancaman dari politik identitas agama yang ada. Bila merujuk pada definisi politik identitas sebagai nuansa fanatisme golongan atau kelompok berdasarkan segmentasi agama tertentu, bahkan menolak seluruh realitas sosial yang tidak sesuai segmentasinya. Kemudian gerakan politik identitas akan memunculkan cikal bakal dari gerakan radikal, konservatif, fundamental dan fasis, maka gerakan 212 mulai membalikkan semua kondisi tersebut.

Entah hal ini sebagai salah satu strategi gerakan atau memang sudah menjadi kesadaran secara kolektivitas. Fakta di lapangan, gerakan 212 menyadari untuk tetap menjujung toleransi, keberagaman, dan kebhinekaan. Tak ayal fakta ini membuka peluang tipologi baru dari politik identitas yang selama ini ada. Kita bisa melihat dari aksi yang ada dalam setiap orasi aksi 212 selalu menyerukan damai, tertib, tidak rasis dan menghormati keberagaman beragama. Gaya baru dari citra politik identitas pada umumnya yang cenderung anarkis dan eksklusif dengan menonjolkan konten sebagai konter atas stereotif negatif yang melekat pada gerakan ini.

Perlu dicatat mengenai politik identias berbasis agama ini suatu ironi yang nyata. Bila melarang gerakan politik karena menggunakan atribut agama sebagai identitas gerakan, maka ibarat melarang mereka bernapas dengan oksigen. Sebab melalui agama itulah solidaritas secara komunal bisa terbangun untuk bisa memperoleh apa yang menjadi keinginannya. Akan tetapi menggunakan identitas agama sebagai gerakan politik secara membabi buta juga bisa mengancam keberagaman dan pluralisme. Oleh karenanya politik identitas bisa digunakan dengan baik asalkan sesuai dengan dosis yang disesuaikan.

Daftar Rujukan

Aronowitz, Stanley. The Politics of Identify: Class, Culture, Social Movements, (Psycology Press, 1992).

Haboddin, Muchtar., 2012, Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal, Jurnal Studi Pemerintahan, Volume 3 Nomor 1 Februari 2012, Hal. 109-126.

Houtart, Francois. ”The Cult of Violence in the Name of Religion: A Panorama,” Concilium 4 1997. hal. 3.

Kauffman, LA and Barbara Ryan, ”The Politics of Identity”, Identity Politics in The Women’s Movement,2001.

Lukmantoro, Triyono. 2008.  Kematian Politik Ruang. Jakarta: Kompas.

Maarif, Syafii. 2012. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.

Mason, Lilliana and Nicholas T Davis, “A Broader Approach to Identity Politics: Socio-Partisan Sorting and The Deepening Partisan Devide.”, Conference Paper, September 2015.

Pulungan dan Setyanto, 2009. Politi Identitas: “Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik di Indonesia dan Asia tenggara”. Salatiga: Percik.

Sangadji, Anto dkk. Aksi Bela Islam atau Aksi Bela Oligarki. 2017. Jakarta: Pustaka Indoprogress dan Islam Bergerak.

Sari, Endang. 2016. Kebangkitan Politik Identitas Islam pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. Jurnal Kritis. Vol.2 2 Desember.

 

Penulis: Vanny Anggara (Alumni S1 Pemerintahan Universitas Brawijaya, sekarang sedang menempuh S2 Politik dan Pemerintahan di UGM)

Baca Juga:

Populisme, Politik Identitas Islam, dan Demokrasi Elektoral di Indonesia Kontemporer

Politik Jatah Preman, Memaknai Reproduksi Politik Kekuasaan di Tingkat Lokal

Post-truth Adalah Omong Kosong yang Menaklukkan Dunia

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Loading...

Pos terkait