TGPF Kasus Novel Baswedan Beberkan Temuannya Pekan Depan

  • Whatsapp
logo Radar Tegal
Tgpf Kasus Novel Baswedan Beberkan Temuannya Pekan Depan

JAKARTA  – Desakan Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya direspon. Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Nur Kholis menyatakan segera menyampaikan hasil kerja timnya ke publik. Ini terkait penyelidikan kasus penyiraman menggunakan air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan pekan depan.

Ya, kemarin (9/7) sejumlah anggota TGPF menyambangi Mabes Polri untuk menyampaikan laporan hasil kerja TGPF kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. “Meskipun substansinya tidak ada yang berubah, nanti setelah dipelajari Kapolri, kami akan menyampaikan hasil lengkapnya pekan depan,” kata Nur Kholis.

Muat Lebih

Ditambahkannya, tim sudah menyelesaikan tugasnya mencari fakta dan data terkait kasus Novel. “Dan laporan lebih kurang 170 halaman dengan lampiran sebanyak 1.500 halaman. Kami menggunakan pendekatan scientific investigation untuk mengungkap kasus ini,” kata mantan anggota Komnas HAM ini.

Tim ini dibentuk oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berdasarkan Surat Keputusan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 pada 8 Januari 2019. Tim beranggotakan 65 orang yang ditunjuk oleh Kapolri Tito. Para anggota tim tersebut terdiri dari unsur Polri, KPK dan para pakar.

“Selama enam bulan menjalankan bertugas, tim ini dibantu penyidik Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Sementara tenggat waktu kerja TGPF berakhir pada 7 Juli 2019,” ungkapnya.

Sementara itu Amnesty International Indonesia menggarapkan dibentuk TGPF baru yang terdiri dari berbagai pihak masyarakat sipil untuk mengusut kasus penyerangan penyidik senior KPK Novel Baswedan bekerja maksimal.

“Dalam pandangan kami dan sejumlah organisasi masyarakat sipil, berpandangan bahwa diperlukan satu tim gabungan pencari fakta bukan sekedar tim di kepolisian tetapi melibatkan para ahli, para tokoh yang mempunyai integritas moral yang tinggi,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, kemarin.

Nah, untuk pembentukan TGPF baru tersebut, Usman menyebut ada yang bisa dijadikan referensi semisal TGPF kasus Munir saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ataupun TGPF kasus kerusuhan 98 saat kepemimpinan Presiden BJ Habibie. “Sekiranya dua itu bisa dijadikan rujukan tetap untuk mengakomodir suara masyarakat sipil,” ujar Usman.

Kendati demikian, kata Usman, sudah barang tentu Polri tetap berkewajiban untuk melakukan pengusutan lebih lanjut atas perkara tersebut. “Ya, pada akhirnya harus ditangkap tersangka, berdasarkan bukti, ya itu yaitu tugas dan kewenangannya Polri, namun tim gabungan itu dipandang perlu karena dalam pengalamannya seringkali jika tanpa pengawasan dari kalangan masyarakat sipil,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan dalam kasus Novel Baswedan, pihaknya telah membentuk TGPF yang terdiri dari penyidik KPK, penyidik Polda Metro Jaya serta pakar. “Tim dibentuk sesuai instruksi bapak Kapolri Tito Karnavian dan sudah berakhir kemarin, tapi tentunya dari tim sudah menyusun laporannya. Laporan nanti akan dikirim ke pimpinan Polri ya,” kata Argo di lokasi yang sama.

Kendati tugas TGPF sudah berakhir, Argo mengamini apa yang dikatakan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono pada Amnesty International Indonesia sebelumnya, bahwa kasus tersebut tidak akan dan tidak boleh dihentikan. “Semuanya masih tetap berjalan ya,” katanya.

Peristiwa penyerangan Novel terjadi pada 11 April 2017 saat penyidik senior di lembaga antirasuah itu seusai salat Subuh. Kepolisian sempat memeriksa sejumlah saksi, termasuk “Mata Elang” namun tak membuahkan hasil. KapolriJenderal Tito Karnavian kemudian membentuk TGPF yang terdiri dari unsur kepolisian, pakar, akademisi, KPK, dan organisasi masyarakat sipil dengan jumlah 65 orang. Mereka bertugas sejak 8 Januari hingga 7 Juli 2019. (mhf/ful/zul/fin)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Pos terkait