Sejumlah Kandidat Capim KPK Dianggap Bereputasi Buruk

  • Whatsapp
logo Radar Tegal
Sejumlah Kandidat Capim Kpk Dianggap Bereputasi Buruk

JAKARTA – Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) menilai masih terdapat beberapa nama calon pimpinan (capim) KPK yang lolos uji kompetensi memiliki reputasi buruk. WP KPK memastikan akan menelusuri rekam jejak para capim tersebut.

Ketua WP KPK Yudi Purnomo menyatakan, pihaknya bersama Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi akan mengumumkan hasil penelusuran rekam jejak para capim di tahap uji publik. “Kami akan mencoba untuk menelusuri lebih lanjut mengenai orang yang kini lolos,” ujar Yudi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (22/7) kemarin.

Muat Lebih

Loading...

Yudi menambahkan, langkah penelusuran rekam jejak ditempuh pihaknya lantaran mereka berharap 10 capim yang dipilih pansel untuk diserakan kepada DPR benar-benar berintegritas dalam wacana pemberantasan korupsi. “Sehingga siapapun yang dipilih DPR dari 10 orang ini tidak ada satupun yang punya semangat anti pemberantasan korupsi,” jelasnya.

Ia pun berharap pansel betul-betul bekerja secara transparan dan akuntabel dalam menyeleksi capim. Telebih, menurutnya, jangan sampai pansel seakan-akan meloloskan capim yang berasal dari instansi tertentu.

“Kami harap semua calon harus punya komitmen untuk independen, sebab kalau tidak mereka akan bisa dikendalikan baik itu oleh profesi sebelumnya atau instansi sebelumnya,” tegasnya.

Sementara itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyoroti kompisisi 104 capim yang lolos uji kompetensi. Menurut dia, keseluruhan capim yang lolos masih didominasu oleh aparat penegak hukum.

Kurnia menilai, hal ini perlu dicermati secara serius. Pasalnya, kata dia, institusi penegak hukum selain KPK belum maksimal dalam upaya pemberantasan korupsi dalam negeri. “Alangkah lebih baik jika wakil tersebut dapat diberikan posisi khusus di Kepolisian atau Kejaksaan Agung untuk mendorong berbagai perbaikan di internal terkait langkah pemberantasan korupsi,” ucapnya.

Kurnia pun mengajak masyarakat untuk menilai secara objektif mengenai rekam jejak capim yang berasal dari institusi kehakiman dan advokat. Kata dia, penelusuran tersebut penting dilakukan agar tidak tercipta konflik kepentingan ketika wakil dari kalangan hakim maupun advokat nantinya terpilih menjabat sebagai pimpinan KPK.

“Jika yang bersangkutan menjabat sebagai hakim, bagaimana kinerja nya selama ini? Apakah banyak menghasilkan putusan kontroversial atau bahkan kerap menghukum ringan pelaku korupsi? Kemudian jika berasal dari kalangan advokat, apakah yang bersangkutan kerap membela pelaku korupsi? Atau bahkan saat ini sedang menangani perkara korupsi?” tukasnya.

Indikator yang paling mudah sebagai penilaian bagi pansel, kata Kurnia, yakni soal kepatuhan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Integritas para capim yang berasal dari ASN dan penegak hukum dapat dinilai dengan mudah dengan indikator ini.

Kurnia juga mendesak pansel untuk menelusuri kembali para capim yang diduga pernah tersandung persoalan hukum ataupun dugaan pelanggaran etik di lembaganya terdahulu.

“Jika ada yang pernah melakukan hal tersebut maka sudah sepantasnya Pansel tidak meloloskan figur tersebut. Menjadi hal mustahil pemberantasan korupsi akan berjalan objektif jika kelak figur bermasalah tersebut yang akan memimpin KPK,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pansel Capim KPK menyatakan 104 peserta berhasil lolos uji kompetensi yang dilakukan pada Kamis 18 Juli 2019 lalu. Nama-nama tersebut disaring dari total 187 peserta yang mengikuti seleksi uji kompetensi atau tahap kedua itu. (riz/fin/zul/tgr)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Loading...

Pos terkait