Rutan KPK Masih Manusiawi | Berita Kriminal Radar Tegal

  • Whatsapp
logo Radar Tegal
Rutan Kpk Masih Manusiawi | Berita Kriminal Radar Tegal

JAKARTA – Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Rampasan Barang Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PAS Kemenkumham) Heni Yuwono memastikan kondisi rutan KPK tidak overkapasitas seperti rutan-rutan lain. Berdasarkan pengamatannya, para tahanan masih memiliki ruang yang cukup untuk beraktivitas di dalam sel.

Muat Lebih

“Kalau dari segi fasilitas terus tempat tidurnya dan kamar mandinya itu sangat bagus,” ujarnya.

Heni pun menilai, kualitas penjagaan rutan telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Karena, petugas rutan merupakan pegawai yang direkrut oleh Ditjen PAS serta telah menjalani serangkaian pelatihan.

Bertolak belakang dengan penuturan Heni, tersangka kasus dugaan jual beli jabatan Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy alias Romy menyampaikan salinan dua surat permohonan terkait keluhan penghuni rutan KPK. Surat tersebut ditandatangani oleh seluruh penghuni rutan KPK.

“Saya mau kasih ini. Ini surat yang disampaikan oleh teman-teman penghuni rutan. Beberapa yang dulu saya sampaikan sebenarnya berasal dari mereka, jadi saya sebenarnya hanya menyuarakan saja,” ujar Romy.

Meski sama-sama ditujukan kepada Pimpinan KPK, Kepala Pengawas Internal KPK, dan Kepala Rutan KPK, akan tetapi isi keluhan kedua surat tersebut berbeda. Surat pertama bertajuk perlakuan pemborgolan pada waktu akan melaksanakan ibadah dan kegiatan lainnya tertanggal 6 Januari 2019.

Terdapat tiga poin keluhan dalam surat ini. Pertama, pemborgolan pada waktu Salat Jumat dan Kebaktian. Kedua, pelarangan melaksanakan ibadah Kebaktian bagi warga rutan Nasrani. Ketiga, pemborgolan sewaktu keluar rutan untuk kegiatan penyidikan, persidangan dan berobat ke rumah sakit.

“Dengan ketiga alasan tersebut di atas, kami meminta pimpinan KPK agar mencabut aturan pemborgolan tersebut. Seandainya harus diterapkan maka harus pula secara selektif dan tertentu bagi mereka yang dapat menggangu keamanan serta kelancaran proses hukum di KPK dan pengadilan,” bunyi penggalan surat tersebut.

Kemudian, surat kedua bertajuk perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan Rutan KPK tertanggal 29 Januari 2019. Terdapat lima keluhan dalam surat ini. Di antaranya, terkait pelaksanaan ibadah (Salat Jumat dan Kebaktian). Kedua, perlakuan yang tidak manusiawi terhadap keluarga yang akan melaksanakan haknya untuk mengunjungi tahanan di Rutan KPK.

Ketiga, mempersullt perawatan kesehatan bagi tahanan yang sakit yang perlu tindakan medis/pengobatan yang cepat. Keempat, tindakan kepala rutan yang tidak komunikatif dan cenderung mengambil tindakan sepihak. Serta kelima, tindakan kepala rutan melakukan penyitaan alat listrik pemanas makanan (bukan kompor) yang sebelumnya telah diijinkan oleh pemimpin KPK dan kepala rutan.

Terkait hal tersebut, tahanan KPK melayangkan empat permintaan kepada pimpinan. Yaitu, pertama, kepala rutan harus memperlakukan warga rutan secara manusiawi.

Kedua, meminta petugas rutan untuk memberikan fasilitas pemanas listrik sederhana dan penyimpanan makanan yang memadai dan membantu warga rutan untuk melaksanakan ibadah.

Ketiga, memperbanyak frekuensi kunjungan keluarga menjadi empat kali dalam seminggu. Sehingga pengiriman makanan yang telah menjadi hak warga rutan KPK dapat lebih banyak dan mengurangi kemungkinan makanan menjadi basi.

“Perlu kami sampaikan bahwa hanya di rutan KPK yang dibatasi kunjungan keluarga hanya dua kali dalam seminggu. Di rutan atau lapas lainnya seperti di Polres, Kejaksaan dan lapas, frekuensi hari kunjungan adalah empat sampai lima kali dalam seminggu,” bunyi penggalan surat kedua.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan seseorang tahanan memang memiliki banyak pembatasan. “Jika ingin hidup bebas, semestinya sejak awal tidak melakukan perbuatan2 yang menyalahi aturan yang berlaku, khususnya dalam konteks ini dugaan tindak pidana korupsi,” kata Febri di kantornya, Jakarta.

Kendati demikian, dirinya memastikan pengelolaan rutan dilakukan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Terkait permasalahan pemanas makanan, kata Febri, alat tersebut memang dilarang dibawa masuk ke dalam rutan.

“Sedangkan terkait dengan waktu untuk ibadah, KPK sudah memfasilitasi sesuai dengan ajaran agama masing-masing tahanan. Jadi tidak benar jika dikatakan tahanan diborgol saat menjalankan ibadah,” tandasnya.

Dengan adanya pembatasan terhadap tahanan, kata Febri, diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi publik. Terutama bagi para pejabat agar tidak terjerat dalam pusaran kasus korupsi.

“Karena jika diproses dalam kasus korupsi atau pidana lainnya dan ditahan, maka akan ada pembatasan kebebasan dan fasilitas yang memang diatur di peraturan pidana yang berlaku,” pungkasnya. (riz/zul/fin/tgr)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Pos terkait