Polri: Fitnah Capim KPK Bisa Dipidana

  • Whatsapp
Polri: Fitnah Capim KPK Bisa Dipidana
Polri: Fitnah Capim Kpk Bisa Dipidana

JAKARTA – Polri mengingatkan bahwa pernyataan yang disampaikan terkait tiga anggota Polri yang tengah mengikuti proses seleksi Calom Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 bisa menjadi fitnah. Jika terbukti bernuansa fitnah, maka hal tersebut bisa berujung pidana.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mengungkapkan bahwa ada tiga anggota Polri yang patut dipertanyakan rekam jejaknya. Ketiganya adalah Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Inspektur Jenderal Antam Novambar. Kemudian, Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Firli. Lalu, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Inspektur Jenderal Dharma Pengrekun.

Muat Lebih

Loading...

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo meminta, agar anggota Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan pendapat disertai dengan barang bukti. Hal ini untuk mengantisipasi adanya fitnah yang berpotensi pidana.

“Kalau ternyata yang disampaikan itu tidak terbukti, yang bersangkutan punya hak konstitusional untuk melaporkan hal tersebut. Jangan menyebarkan fitnah dan berita bohong yang mendiskreditkan,” kata Dedi, di Mabes Polri, Senin (29/7).

Menurut dia, ketiga anggota Polri itu tak terlibat dalam perkara intimidasi pegawai lembaga anti rasuah seperti yang dituduhkan Koalisi Masyarakat Sipil. Dedi menyarankan, pihak yang dituduh untuk melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum.

Dedi berpandangan, tiga anggota Polri tersebut merupakan anggota terbaik dari Korps Bhayangkara yang telah lolos seleksi internal di Kepolisian untuk jadi Capim KPK 2019-2023. Tak hanya itu saja, ketiganya juga mengikuti penyaringan rekam jejak yang dilakukan tim Panitia Seleksi Capim KPK.

“Nanti juga ada tahapan uji publik, di mana masyarakat memberikan masukan dengan fakta dan data yang akurat kepada Pansel terkait rekam jejak para calon,” tambah Dedi.

Oleh karena itu, Dedi menyarankan agar Koalisi Masyarakat Sipil agar berhati-hati dalam menilai para calon pimpinan KPK tersebut. Sebab, bila ada salah satu calon tak terima difitnah, maka korban bisa mempidanakan hal tersebut.

“Analisa dari pansel itu kan transparan. Semuanya akan dibuka hasilnya. Jadi lebih berhati-hatilah jika menuduh,” tandasnya.

Sebelumnya, Koalisi Kawal Capim KPK meminta Panitia Seleksi Capim KPK meminta konfirmasi pada sejumlah calon dari 104 yang dinyatakan lolos uji kompetensi. Konfirmasi itu diminta untuk capim yang berlatar belakang Polri, jaksa, hakim, dan advokat.

“Ada capim dari Polri yang diduga melakukan pelanggaran etik dan intimidasi pada pegawai KPK,” ujar anggota koalisi Kurnia Ramadhana, Minggu (28/7).

Koalisi menyebut, ada tiga capim dari unsur Polri yang layak diminta klarifikasi oleh pansel. Mereka adalah Irjen Firli, mantan Deputi Penindakan KPK. Dia diduga melakukan pelanggaran etik dengan bertemu salah seorang kepala daerah yang tengah disidik KPK. Padahal, Peraturan KPK No 7 Tahun 2013 poin 2 menyebut larangan bagi pegawai KPK mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka/terdakwa/terpidana atau pihak lain yang diketahui oleh penasihat/pegawai yang bersangkutan perkaranya sedang ditangani oleh KPK, kecuali dalam melaksanakan tugas.

Kemudian, Waka Bareskrim Brigjen Antam Novambar yang sempat diberitakan diduga melakukan intimidasi terhadap mantan Direktur Penyidikan KPK, Endang Tarsa. Saat itu diduga Antam meminta Dirdik KPK bersaksi meringankan Budi Gunawan.

Sementara Irjen Dharma Pongrekun, diketahui sempat menandatangani surat pemanggilan Novel Baswedan terkait dugaan penganiayaan berat hingga menyebabkan tewasnya pelaku pencurian sarang burung walet di Bengkulu tahun 2004. Tak hanya itu, Dharma juga sempat diisukan melakukan pelanggaran prosedur saat mengeluarkan salah seorang tahanan ketika tatkala menjabat Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. (James Manullang)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Loading...

Pos terkait