Polisi Harap Ani Hasibuan Penuhi Panggilan

  • Whatsapp
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Kombes Pol Iwan Kurniawan.(firda)
Polisi Harap Ani Hasibuan Penuhi Panggilan

JAKARTA –  Dokter Robiah Khairani Hasibuan atau yang dikenal Ani Hasibuan, hingga kini belum memenuhi panggilan penyidik Direkotrat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, untuk diperiksa sebagai saksi.

Sebelumnya, Ani dilaporkan atas pernyataannya mengenai banyaknya petugas KPPS pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 meninggal dunia. Menanggapi hal tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Iwan Kurniawan mengatakan, pihaknya membutuhkan keterangan Ani Hasibuan sebagai saksi.

Muat Lebih

Loading...

“Dokter Ani kita panggil sebagai saksi dan sampai saat ini beliau menyampaikan belum bisa hadir. Untuk sementara perkara ini memang dibutuhkan sekali keterangan dari dokter Ani,” ujar Iwan ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (30/7/2019).

Ia pun berharap agar Ani dapat memenuhi panggilan polisi. Sehingga kasus tersebut dapat segera menemukan titik terang.

“Beliau hanya saksi saja kok dan keterangan beliau sangat diperlukan untuk kasus ini (kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS tewas diracun),” seru Iwan.

Namun perihal panggilan lanjutan terhadap Ani, kata Iwan, pihaknya belum menjadwalkan kembali.

Diketahui, pernyataan Ani Hasibuan menjadi kontroversi ketika dia mengatakan kalau faktor kelelahan tidak bisa membuat orang meninggal dunia. Oleh karena itu, ia pun mempertanyakan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebutkan kalau faktor kelelahan menjadi penyebab kematian dari para petugas KPPS.

Dokter yang menelusuri misteri kematian para petugas KPPS hingga ke Yogyakarta itu menyampaikan, kejadian petugas KPPS meninggal dalam jumlah yang banyak dan dalam kurun waktu yang pendek adalah tragedi.

Akibat pernyataannya tersebut, Ani dilaporkan oleh Carolus Andre Yulika pada Minggu (12/5/2019). Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/2929/V/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus.

Ani dilaporkan dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 35 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 56 KUHP. (firda/tri)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Loading...

Pos terkait