Pemerintah Akan Tindak Tegas Aksi Massa di MK

  • Whatsapp
logo Radar Tegal
Pemerintah Akan Tindak Tegas Aksi Massa Di Mk

JAKARTA – Tak ada alasan dari pihak manapun untuk menggerakan aksi massa di Mahkamah Konstitusi (MK) saat putusan sengketa Pilpres 2019 pada Kamis (27/6). Sebab dua pihak yang bersengketa yaitu pasangan Prabowo-Sandiaga dan Jokowi-Ma’ruf Amin berkomitmen akan menerima dan menghormati apaun keputusan MK.

“Tidak ada alasan, saat kita masuk suatu keputusan konstitusional kemudian ada gerakan massa lagi. Untuk apa?,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).

Muat Lebih

Selain itu, katanya, Prabowo Subianto juga telah meminta para pendukungnya untuk tidak mendatangi MK saat para hakim mengumumkan putusan sengketa pilpres. “Maka kalau ada gerakan massa, saya perlu tanyakan, ini gerakan untuk apa? Yang diperjuangkan apa? Lalu kelompok mana?” tanya Wiranto.

Mantan Panglima ABRI (TNI) juga mengatakan akan menindak tegas bila ada pihak tertentu termasuk organisasi kemasyarakatan yang nekad menggelar aksi massa, apalagi hingga menimbulkan kericuhan. “Demonstrasi itu kan ada yang mengajak, ada yang mendorong, menghasut. Nanti kan kita tahu siapa tokoh yang bertanggung jawab itu. Tinggal kami cari tokohnya, kami tangkap saja karena menimbulkan kerusuhan,” katanya.

Wiranto juga mengingatkan agar masyarakat tidak main-main dengan masalah keamanan nasional. Sebab proses demokrasi sudah masuk dalam konsep dan koridor yang benar. “Ada toleransi hukum. Jika toleransi hukum dilanggar, dilewati, ya kami tinggal menindak saja siapa tokohnya itu,” katanya.

Sementara itu Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan pihaknya melarang aksi unjuk rasa di sekitar gedung MK, selama sidang putusan sengketa Pilpres. Hal tersebut disampaikan, agar masyarakat bisa mengingat aksi unjuk rasa serupa terjadi pada 21-22 Mei di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu Jakarta yang berakhir dengan kericuhan.

“Saya tidak ingin itu terulang kembali, kebaikan yang kami lakukan, diskresi saya tidak ingin lagi disalahgunakan. Untuk itu, saya larang semua unjuk rasa yang melanggar ketertiban publik,” ujarnya.

Tito menyebut dirinya sudah menegaskan kepada Polda Metro Jaya dan intelijen untuk tidak memberikan izin unjuk rasa di depan MK. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

“Di dalam Pasal 6 itu, ada lima yang tidak boleh, di antaranya tidak boleh mengganggu ketertiban umum, publik, dan tidak boleh menganggu hak asasi orang lain, serta harus menjaga kesatuan bangsa,” tegasnya.

Tito juga meminta agar seluruh aparat kepolisian waspada terhadap aksi unjuk rasa yang mengganggu ketertiban publik, serta berkoordinasi dengan TNI. “Jika tetap melaksanakan unjuk rasa, sepanjang mengganggu kepentingan publik, kami akan bubarkan,” ujar Tito.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menambahkan pepmbubaran secara paksa aksi yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998. “Apabila tidak mengindahkan, maka sesuai Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998, aparat kan dapat membubarkan,” imbuhnya.

Sebab Polda Metro sudah mempersiapkan dan fasilitasi tempat untuk berunjuk rasa di sekitar patung kuda. Kapolri Jenderal Tito karnavian juga mengatakan aparatnya tidak menggunakan peluru tajam, jika terjadi aksi massa yang berujung pada kerusuhan.

“Saya sudah menegaskan kepada anggota saya, tidak boleh membawa peluru tajam. Itu protapnya,” ujar Tito.

Tindakan tegas aksi massa yang berujung rusuh akan dilakukan secara terukur setelah memberi peringatan. “Jadi nanti kalau ada peluru tajam, bukan dari Polri dan TNI, karena tegas saya dengan pak panglima TNI sudah menyampaikan kepada para komandan. Maksimal yang kita gunakan adalah peluru karet,” ujar dia.

Ia mengharapkan pengunjuk rasa menaati aturan-aturan tertentu dengan tidak mengganggu kepentingan publik, mengindahkan etika dan moral, tidak menghujat dan tidak menyampaikan hoaks. “Kita akan tindak kalau dilanggar. Saya minta jangan buat kerusuhan, termasuk pihak ketiga mungkin,” tandasnya.

Sementara itu, PA 212 ngotot akan tetap menggelar aksi halal bi halal di depan gedung MK sebagai bagian dari mengawal proses persidangan gugatan Pilpres meski tidak ada izin kepolisian. Ketua Divisi Hukum PA 212 Damai Hari Lubis mengatakan sesuai peraturan undang- undang unjuk rasa untuk menggelar aksi cukup adanya pemberitahuan kepada aparat kepolisian.

“Cukup adanya pemberitahuan. Bukan izin dari kepolisian. Informasi yang kami dapatkan dari panitia perihal surat pemberitahuan oleh penyelenggara halal bi halal alumni akbar 212 sudah diberikan kepada aparat yang berwajib,” kata Lubis.

Lebih lanjut, dia mengatakan dalam aksi damai ini diperkirakan massa yang akan hadir ke Jakarta hampir satu juta orang. “Diperkirakan minimal satu juta peserta atau lebih,” ucap dia.

Lubis meyakini bahwa satu juta massa tersebut akan melalukan aksi secara damai. Bahkan, pihaknya juga sudah melakukan siaga untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan. “Tidak boleh melakukan anarki. Bila ada maka itu adalah tanggung jawab pribadi pelaku anarki dan proses penanggulangan dan antisipasinya menjadi kewenangan dan tanggung jawab pihak keamanan negara,” tuturnya. (gw/zul/fin)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Pos terkait