Nasib Permohonan Perlindungan Hukum Kivlan Zein

  • Whatsapp
logo Radar Tegal
Nasib Permohonan Perlindungan Hukum Kivlan Zein

JAKARTA – Tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zein meminta perlindungan hukum kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkko Polhukam) Wiranto dan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, pada Rabu (12/6). Permohonan perlindungan itu ditujukan bukan pada pribadi Wiranto dan Ryamizard, akan tetapi pada institusi sebagai menteri.

Muat Lebih

Loading...

“Kita minta perlindungan ke institusi negara yang berkompeten. Kita minta kepada Menko Polhukam (dan Menhan) artinya ke jabatan beliau. Beliau kan punya kita bersama bukan cuma seorang,” kata Yuntri di Mapolda Metro Jaya, Jumat (14/6) kemarin.

Terkait alasan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat itu meminta perlindungan, karena diduga kasusnya telah dipolitisasi. Sebagai bukti, menurut Yuntri, konferensi pers kepemilikan senjata api dilakukan Polri di kantor Kemenko Polhukam.

“Pertanyaan kami, kenapa konferensi persnya di kantor Menko Polhukam. Kan kalau di sana ya ada politik-politiknya. Orang akan berkonotasi antara Pak Kivlan dan Pak Wiranto, sampai sumpah pocong segala kan,” ujar Yuntri.

Dijelaskan Yuntri, surat permohonan itu sudah diterima Menko Polhukam Wiranto. Namun, Wiranto, kata dia, tak berkenan menjawab surat itu. “Surat sudah disampaikan, cuma permasalahannya yang saya dengar dari wartawan, Pak Menko Polhukam tidak berkenan,” ucap dia.

Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan negara akan tetap konsisten menegakkan hukum terkait Kivlan Zein. “Pak Wiranto sudah sampaikan, dan kita semua sudah sepakat bahwa hukum berjalan. Tidak ada lagi intervensi, tidak ada lagi mempertimbangkan faktor lain. Jadi, kita tidak intervensi. Negara harus konsisten tegakkan hukum, tidak boleh dipengaruhi siapapun dan negara tidak boleh mempengaruhi,” kata Moeldoko di gedung Krida Bhakti Jakarta.

“Proses harus berjalan dengan baik agar jangan sampai ada istilah pemerintah tidak konsisten, pemerintah tidak tegas,” lanjut Moeldoko.

Terkait pertimbangan jasa-jasa Kivlan bagi negara, Moeldoko menilai bahwa hal tersebut lebih tepat diputuskan saat persidangan. “Sekarang masih berproses, jadi nanti di sidang baru akan muncul. Pasti akan jadi pertimbangan dalam keputusan bahwa seseorang telah memiliki jasa-jasa yang luar biasa kepada negara. Namun sekarang ini sedang berproses dan berjalan saja,” katanya. (gw/mhf/zul/fin)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Loading...

Pos terkait