Mantan Bupati Bogor Jadi Pesakitan Lagi

  • Whatsapp
logo Radar Tegal
Mantan Bupati Bogor Jadi Pesakitan Lagi

**JAKARTA ** – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Bogor periode 2009-2014 Rachmat Yasin (RY) sebagai tersangka korupsi pemotongan dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penerimaan gratifikasi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menerangkan, kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya yang juga menjerat RY bersama tiga tersangka lainnya. Yaitu, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor M Zairin, Komisaris Utama PT Jonggol Asri sekaligus Presiden Direktur PT Sentul City Kwee Cahyadi Kumala, dan seorang pihak swasta bernama FX Yohan Yap. Perkara tersebut terkait suap alih fungsi hutan di Kabupaten Bogor.

Muat Lebih

Keempatnya diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan masing-masing telah menjalani hukuman. Rachmat Yasin bahkan telah menghirup udara bebas pasca mengambil cuti menjelang bebas (CMB) sejak 8 Mei 2019.

Namun, ia kembali menghadapi jeratan hukum. KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka untuk dua perkara berbeda pada 24 Mei 2019. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi pemotongan dana SKPD serta menerima gratifikasi.

“Dalam proses penyidikan ini, KPK menetapkan RY (Rachmat Yasin) Bupati Bogor periode 2009-2014 sebagai tersangka,” ujar Febri dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/6).

Febri mengatakan, Rachmat Yasin diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD sebesar Rp8,9 miliar. Kata Febri, uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2013 dan 2014.

Febri menjelaskan, pasca menjabat sebagai Bupati Bogor pada 2009, Rachmat Yasin diduga melaukan beberapa pertemuan dengan para SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Pertemuan tersebut dilakukan secara resmi mau pun tidak.

Dalam pertemuan tersebut, Rachmat Yasin menyampaikan kebutuhan dana di luar pembiayaan APBD yang harus dipenuhi oleh bupati. Khususnya operasional Bupati dan biaya pencalonan kembali. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Rachmat Yasin menyatakan kepada para Kepala Dinas untuk membantunya. Maksudnya, ia meminta setiap SKPD menyetor sejumlah dana kepadanya.

Setiap SKPD diduga memiliki sumber dana yang berbeda untuk memotong dana untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sumber dana yang dipotong diduga berasal dari honor kegiatan pegawai, dana insentif struktural SKPD, dana insentif dari jasa pelayanan RSUD, upah pungut, pungutan kepada pihak yang mengajukan perizinan di Pemkab Bogor, serta pungutan kepada pihak rekanan yang memenangkan tender.

“Total uang yang diterima RY selama 2009-2014 yang berasal dari potongan dana kegiatan SKPD adalah sebesar Rp8.931.326.223,” terang Febri.

Selain melakukan korupsi, Rachmat Yasin juga diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor pada 2010. Gratifikasi tersebut diduga diterima dari seseorang yang memiliki tanah seluas 350 hektare Desa Singasari dan Desa Cibodas.

Pemilik tanah tersebut bermaksud menghibahkan tanahnya seluas 100 hektare untuk mendirikan pondok pesantren dan kota santri. Ia pun menyampaikan keinginannya tersebut kepada Rachmat Yasin melalui stafnya.

Mengetahui niatan tersebut, Rachmat menjelaskan agar dilakukan pengecekan mengenai status tanah dan kelengkapan surat-surat lainnya. Pada pertengahan 2011, Rachmat Yasin melakukan kunjungan lapangan di sekitar daerah pembangunan londok lesantren tersebut.

Melalui perwakilannya, ia menyampaikan ketertarikannya terhadap tanah tersebut. RY juga meminta bagian agar tanah tersebut juga dihibahkan untuknya.

“Pemilik tanah kemudian menghibahkan atau memberikan tanah seluas 20 hektare tersebut sesuai permintaan RY. Diduga RY mendapatkan gratifikasi agar memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan kota santri,” jelas Febri.

Tak hanya itu saja, Rachmat juga disebut menerima gratifikasi berupa sebuah mobil merek Toyota Velfire senilai Rp825 juta. Mobil tersebut ia terima dari hasil permintaannya terhadap seorang pengusaha pada April 2010.

KPK menduga, Rachmat memiliki kedekatan dengan pengusaha yang juga memegang beberapa proyek di Kabupaten Bogor. Pengusaha itu juga tercatat pernah menjadi tim sukses Rachmat untuk menjadi Bupati Bogor periode kedua pada 2013.

Uang muka sebesar Rp250 juta untuk pembelian mobil tersebut disiapkan oleh Rachmat. Namun, ia meminta pembayaran cicilan sebesar Rp21 juta per bulan untuk dibebankan kepada pengusaha kenalannya itu sejak April 2010 hingga Maret 2013.

Atas perbuatannya, Rachmat Yasin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasca kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan, dikatakan Febri, KPK telah memeriksa empat orang saksi. Meliputi, Direktur Utama PT Hudaya Maju Mandiri Mochammad Ruddy Ferdian, Direktur Utama PT Reggy Pratama Advertising dan Direktur Utama PT Wahana Nusantara Komunika Rhendie Arindra, Wiraswasta Rudi Wahab, serta Camat Jasinga Asep Aer Sukmaji.

“KPK mengingatkan kembali agar kasus ini menjadi pembelajaran bagi para kepala daerah agar tidak menyalahgunakan wewenang, baik dalam bentuk penerimaan langsung yang transaksional ataupun perbuatan “mewajibkan” aparatur daerah untuk menyetorkan uang dengan berbagai alasan,” tegas Febri.

Karena, menurutnya, tindakan seperti ini justru dapat mendorong efek domino korupsi di daerah. Sehingga dapat berakibat pada pemotongan uang honorarium pegawai, pungutan liar ke masyarakat dalam pelayanan publik ataupun rekayasa laporan keuangan untuk mencari pembenaran setoran kepada atasan. (riz/zul/fin/tgr)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Pos terkait