Kuasa Hukum Sebut Rahmat Baequni Tak Ditahan dan Wajib Lapor

  • Whatsapp
Kuasa Hukum Sebut Rahmat Baequni Tak Ditahan dan Wajib Lapor
Kuasa Hukum Sebut Rahmat Baequni Tak Ditahan Dan Wajib Lapor

Bandung, CNN Indonesia — Polda Jawa Barat tidak menahan Rahmat Baequni, meski penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah menetapkannya sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran hoaks.

Muat Lebih

Kasus yang disangkakan Baequni terkait dugaan hoaks anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal karena diracun.

“Tidak ditahan. Ini bukan penangguhan, saya mengajukan surat ke Polda rujukan ke krimsus untuk tidak ditahan,” kata kuasa hukum Baequni, Hamynudin Fariza, Jumat (21/6).

Dalam surat permohonan itu, pihak kuasa hukum mengajukan sejumlah pertimbangan.

“Pertimbangan saya ya karena beliau ini ustaz, kajian-kajiannya selalu ditunggu oleh jemaah ya. Kedua, dia merupakan tulang punggung keluarga, terus dia juga istrinya baru melahirkan, punya baby,” ujar Hamynudin.

Dia menyebut ada beberapa hal kemungkinan menjadi alasan penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Baequni yakni tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, serta tidak akan mengulangi tindak pidana lain.

Lebih dari itu, Hamynudin mengatakan proses penyidikan kasus kliennya tetap berlangsung. Baequni diwajibkan untuk melapor seminggu sekali sampai perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan.

“Pak ustaz wajib lapor seminggu sekali. Kalau wajib lapor tidak ada batasan. Biasanya sampai kalau perkaranya dilanjut ya sampai kejaksaan, kalau P21 ya lanjut sidang,” ujarnya.

Hamynudin menerangkan Baequni telah meninggalkan Mapolda Jabar pada Jumat malam sekitar pukul 19.00 WIB.

Rahmat Baequni ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Jabar sejak diamankan pada Kamis (20/6) malam. Dia diperiksa karena terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks dalam ceramahnya perihal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal karena diracun.

Baequni disangkakan dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 dan juga Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu UU ITE dan atau pasal 207 KUHP pidana.

(hyg/pmg)



Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Pos terkait