KPK Minta Bantuan BPK Hitung Kerugian Negara Kasus RJ Lino

  • Whatsapp
KPK Minta Bantuan BPK Hitung Kerugian Negara Kasus RJ Lino
Kpk Minta Bantuan Bpk Hitung Kerugian Negara Kasus Rj Lino

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap faktor yang menghambat penuntasan kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino. Salah satunya, Mutual Legal Assistance (MLA) yang diajukan KPK tiga tahun lalu tak direspon oleh otoritas Tiongkok.

Muat Lebih

Padahal, MLA otoritas Tiongkok ini diperlukan KPK untuk mendapat data harga unit QCC. Mengingat, produsen dari proyek ini merupakan perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM).

“Sebetulnya masalahnya perhitungan kerugian negara, kita mengalami hambatan, MLA sudah dikeluarkan lebih dari tiga tahun lalu tidak direspon oleh pemerintah Cina,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela buka bersama dengan awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.

Kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II memang menjadi salah satu kasus yang lama dituntaskan KPK. Pengusutan kasus ini sudah bergulir sejak akhir 2015. Bahkan, hingga kini KPK belum juga menahan RJ Lino.

© Juven Martua Sitompul
Mutual Legal Assistance (MLA) yang diajukan KPK tiga tahun lalu tak direspon oleh otoritas Tiongkok.
Meski tak mendapat respon dari otoritas Tiongkok, KPK tetap berupaya menyelesaikan persoalan ini. Lembaga Antirasuah telah meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian keuangan negara.

“Kita mengambil jalan lain, kita kirim ke BPK,” kata Agus.

BPK diharap bisa menemukan kerugian negara atas proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II tersebut. “Mudah-mudahan BPK sudah melakukan perhitungan kerugiana negara karena itu salah satu jalan untuk selesaikan,” pungkas Agus.

Dalam kasus ini, RJ Lino diduga telah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, HDHM sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II.

RJ Lino dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Pos terkait