KPK Menyoroti Praktik Janggal Swastanisasi Air di Jakarta

  • Whatsapp
KPK Menyoroti Praktik Janggal Swastanisasi Air di Jakarta

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti masalah swastanisasi air bersih di Jakarta. Ada beberapa poin yang menjadi catatan KPK. 

Muat Lebih

Pertama, bisnis penyediaan layanan air bersih dan mekanisme kontrol PT PAM Jaya terhadap PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra. Lalu, klausul kontrak yang tidak mencerminkan kepentingan pemerintah, dan skenario penghentian privatisasi. KPK juga menyoroti adanya klausul perjanjian dalam Head of Agreement (HoA) yang berpotensi menimbulkan masalah hukum.

“Khususnya pemberian ekseklusivitas kepada Aetra untuk mengelola air baku menjadi air bersih di DKI Jakarta. Klausul ini menunjukkan bahwa penghentian privatisasi penyediaan air bersih belum dilakukan sepenuhnya oleh Pemprov DKI,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.

KPK berharap setiap klausul perjanjian yang dibuat Pemprov DKI dengan swasta tidak melanggar peraturan. Perjanjian juga harus memberi keuntungan maksimum dari aspek keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat DKI.

© Nur Azizah
Ada beberapa poin yang menjadi catatan KPK.
Untuk membahas swastanisasi air, KPK berencana bertemu dengan Pemprov DKI bulan depan. Pertemuan ini lanjutan dari pertemuan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum dengan KPK. 

Pemprov DKI Jakarta sengaja mengandeng KPK untuk menyelesaikan swastanisasi air di Jakarta. KPK diminta menjadi mediator antara Pemprov DKI dan PAM Jaya, PT Palyja serta PT Aetra.

“Saya sudah sampaikan pada Tim Tata Kelola Air, proses pengambilalihan ini sudah berjalan sesuai dengan aturan hukum yang benar, tidak merugikan negara, dan tidak merugikan kepentingan umum. Dan secara hukum tidak ada yang dilanggar karena itu kita konsultasi kepada KPK,” ucap Anies di Jakarta Selatan, Jumat, 10 Mei 2019.

Selain itu, KPK juga diminta menentukan langkah-langkah hukum bagi perusahaan swasta yang tak patuh terhadap pemberhentian swastanisasi air. Perusahaan swasta itu yakni PT Palyja dan PT Aetra.

“Kita konsultasi sama KPK, insyaallah ada ruang-ruang hukum yang bisa dipakai untuk menjalankan ini,” imbuh Anies.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Pos terkait