Koruptor Divonis Bebas, Jaksa Agung Sentil Hakim

  • Whatsapp
logo Radar Tegal
Koruptor Divonis Bebas, Jaksa Agung Sentil Hakim

JAKARTA – Terdakwa Direktur Utama PT Tansri Madjid Energi Kokos Jiang Alias Kokos Lio Lim divonis bebas oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta diketuai Fatsal Hendry. Kokos merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan cadangan batu bara PT PLN Batubara.

Muat Lebih

Vonis bebas ini sangat mengagetkan semua pihak, pasalnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Kokos empat tahun penjara. Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan jaksa penuntut umum (JPU) telah mengambil langkah kasasi atas vonis tersebut.

“Kita kasasi, kita yakin dia (Kokos) salah, tapi ketika hakim putus akan lain, ya kita ajukan kasasi,” singkatnya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (14/6) kemarin.

Dia menegaskan dalam perkara ini ada dua orang terdakwa, terdakwa lainnya sudah dihukum dua tahun penjara, tapi kenapa terdakwa Kokos ini divonis bebeas. “Kan ada dua terdakwa ,satu dihukum satu bebas, ini tentu perlu dicermati, kenapa seperti ini, kalau kami waktu ajukan perkara ini ke pengadilan kami yakin dua terdakwa bersalah,” tegasnya.

“Mungkin hakim punya pertimbangan sendiri, dia punya independensi. Dia (hakim) bertanggung jawabnya pada Tuhan kan, kalau kita ke masyarakat, tapi ke tuhan juga,” ujarnya lagi.

Sementara, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan terhadap putusan bebas hakim Tipikor, Tim JPU dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan secara resmi telah menyatakan kasasi. Pernyataan tersebut dinyatakan dengan ditandatanganinya akta permohonan Kasasi Nomor: 12/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 13 Juni 2019.

Dia menjelaakan kasus korupsi pengadaan cadangan batubara PT PLN Batubara sebelumya JPU menuntut Kokos Jiang dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan. Selain itu Kokos Jiang yang didakwa korupsi bersama-sama Direktur Utama PT PLN Batubara Khairil Wahyuni dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp477 miliar.

Uang pengganti tersebut diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan terdakwa di rekening Penitipan RPL 139 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk PDT Pemerintah sebesar Rp477 miliar. Tim JPU meyakini terdakwa melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasa Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidiair.

Adapun perbuatan terdakwa bermodus kontrak kerja sama operasi usaha tambang antara PT PLN BB dengan PT TME dalam rangka pembelian cadangan batu bara pada 2012. Namun majelis hakim di dalam putusannya malah sebaliknya yaitu membebaskan Kokos Jiang baik dari dakwaan primair maupun subsidair.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Warih Sadono mengaku optimis Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum dan menghukum Direktur Utama PT Tansri Madjid Energi Kokos Jiang Alias Kokos Lio Lim. Keyakinan ini, kata Warih, dengan adanya terdakwa lain yaitu Direktur Utama PT PLN Batubara Khairil Wahyuni yang didakwa korupsi bersama-sama Kokos Jian justru dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

“kita optimis kasasi jaksa nanti akan dikabulkan hakim kasasi Mahkamah Agung,” katanya di Badiklat Kejaksaan RI.

JPU secara resmi sudah menyatakan kasasi terhadap putusan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang memutus bebas Kokos Jian.”tapi kami jelas kecewa dengan putusan hakim yang memutus bebas terdakwa Kokos Jian, dan yang memang ganjil satu dihukum dan yang satu diputus bebas,” tutupnya.

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta diketuai Fatsal Hendry, Rabu (12/6) malam memvonis bebas Dirut PT TME Kokos Jiang dari dakwaan korupsi pengadaan cadangan batu bara PT PLN. Sebaliknya majelis hakim yang sama dan dengan kasus yang sama malah menghukum mantan Dirut PT PLN Batubara Khairil Wahyuni selama dua tahun penjara atau lebih ringan dari tuntutan jaksa tiga tahun penjara.

Terdakwa Kokos Jian sebelumnya oleh JPU dituntut empat tahun penjara, denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan dan juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp477 miliar. Uang pengganti tersebut diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan terdakwa di rekening Penitipan RPL 139 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk PDT Pemerintah sebesar Rp477 miliar. (lan/fin/zul/tgr)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Pos terkait