Kejagung Periksa Dua Jaksa yang Ditangkap Tangan KPK

  • Whatsapp
logo Radar Tegal
Kejagung Periksa Dua Jaksa Yang Ditangkap Tangan Kpk

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya memeriksa dua oknum jaksa yang terjaring OTT, Jumat (28/6) lalu. Kedua oknum jaksa yang diperiksa yakni Kasubsi Penuntutan Yadi Herdianto dan Kasi Kamnegtibum TPUL Kejati DKI Jakarta, Yuniar Sinar Pamungkas.

Sejak Senin (1/7) kemarin, keduanya menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta. Kepala Pusat Pandangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh jajaran Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel).

Muat Lebih

Loading...

“Dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat A pada Jamintel untuk dilakukan penyelidikan,” katanya, kemarin.

Jika nantinya dalam pemeriksaan kedua oknum jaksa ditemukan dugaan atau terindikasi tindak pidana korupsi maka akan diserahkan penangananya kepada Bidang pidana khusus (Pidsus) Kejagung. Selain itu, kata Mukri, keduanya juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara kode etik perilaku jaksa yang nantinya akan ditangani jajaran pengawasan Kejagung.

“Jadi penyelidikan jalan, kode etik juga jalan,” terangnya.

Mukri meminta semua pihak dan masyarakat untuk mempercayakan penanganan kasus kedua oknum jaksa kepada kejaksaan. “Kami sangat mengapresiasi serta terimakasih atas sinergi bersama KPK yang dilakukan saat ini,” katanya.

Di sisi lain, Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai penangkapan jaksa di lingkungan Kejati DKI membuktikan adanya trend kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau korupsi. “Sangat memalukan, harusnya lembaga penegak hukum itu bebas atau steril dari pelaku korup,” katanya.

Selain itu, kata Fickar, peristiwa OTT tersebut juga membuktikan Kejagung sebaagi lembaga penegak hukum ternyata belum sembuh dari lingkaran korupsi yang terus beregenerasi turun temurun.

“Ke depan, lebih baik harus ada program pembinaan mental di kejaksaan. Agar integritas jaksa sebagai penegak hukum semakin tangguh. sehingga para jaksa tidak lagi menggunakan penanganan kasus sebagai komoditas untuk kepentingan ekonominya,” tandasnya. (fin/zul/tgr)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Loading...

Pos terkait