Isu Cabut Deponeering BW Ikut Warnai Sidang Perdana MK

  • Whatsapp
logo Radar Tegal
Isu Cabut Deponeering Bw Ikut Warnai Sidang Perdana Mk

JAKARTA – Isu desakan pencabutan Deponeering Bambang Widjojanto (BW) kembali muncul di tengah proses persidangan perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. BW diketahui sebagai tim hukum dari Calon presiden dan Calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Muat Lebih

Deponnering merupakan sebutan dalam hukum untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Pada Maret 2016, Deponnering yang melibatkan BW dilakukan.

Ini terkait kasus dugaan BW menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi kuasa hukum calon bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar pada medio 2010. Saat dikonfirmasi, Jaksa Agung HM Prasetyo akan mengkaji dan mempertimbangkan soal pencabutan deponeering terhadap BW.

“Ya kita lihat nanti kemungkinan hidung ku nan nya, apa perlu dan bisa dicabut atau tidaknya, tentu cari (ada) alasan-alasan juga kan, kita pelajari seperti apa,” katanya saat disinggung soal adanya desakan pencabutan deponeering BW di Kejaksaan Agung Jakarta, Jumat (14/6).

Dia juga menegaskan segala aspek akan menjadi pertimbangan dalam memutuskan suatu keputusan. “Semuanya kita kaji, kita akan pertimbangkan itu,” tutupnya.

Sementara Pakar hukum pidana Universitas Trisakto, Abdul Fickar Hadjar menegaskan bahwa deponeering tidak dapat dicabut, karena deponeering berdasarkan kepentingan umum. “Ya tidak bisa dicabut , itu kan demi kepentingan umum pemberian deponeering saat,” katanya kepada FIN, kemarin.

Beda halnya dengan penghentian penyidikan suara perkara atau SP3. Suatu perkara bisa dihentikan penyidikan demi hukum. “Kalau SP3 itu demi hukum, bisa sibuk kembali penyidikannya jika ditemukan alat bukti baru,” jelasnya.

Jadi, lanjut Fickar, jika Jaksa Agung mencabut Deponeering BW menandakan hukum dijadikan alat politik untuk kepentingan politik. “Kacau ini, kalau dicabut deponeering hukum dijadikan alat politik, engga bisa seenaknya dengan Hukum,” tutupnya.

Diketahui, beberapa waktu lalu, Massa Satgas Anti Diskriminasi Hukum meminta Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo membatalkan deponeering Bambang Widjojanto (BW) yang diterbitkan pada 3 Maret 2016.

Massa mendesak agar Kejaksaan melimpahkan perkara yang bersangkutan ke pengadilan untuk disidangkan. Massa Anti Diskriminasi Hukum menyampaikan permintaan tersebut melalui aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat (12/10/2018) silam.

Koordinator LSM Anti Diskriminasi Hukum, Budi mengatakan proses hukum tersebut sebagai bentuk penegakan prinsip kesamaan di depan hukum (equality before the law). Selain itu, lanjut Budi, deponering yang diberikan kepada BW tidak sesuai prosedur.

Sesuai keputusan MK Nomor: 29/PUU-XIV/2016, bahwa putusan deponeering wajib melalui proses konsultasi dan membutuhkan pertimbangan dari ketua DPR, ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), dan Kapolri.

Menurutnya deponeering yang menghentikan kasus dan status tersangka BW oleh Bareskrim Polri pada 23 Januari 2015 tanpa melalui seperti yang diatur dalam putusan MK di atas. “Tanpa melalui konsultasi dan tidak memilki pertimbangan dari Ketua DPR dari segi uraian argumen telah terpenuhinya unsur keterwakilan kepentingan umum, dari Ketua MA segi yuridisnya, dan dari Kapolri pada aspek mekanisme penyidikannya,” ujarnya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kata Budi, perkara BW dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan pada 25 Mei 2015 dan penyidik sudah melimpahkannya ke tahap dua pada 18 September 2015 untuk proses selanjutnya. Namun sejumlah pihak mendesak agar jaksa agung menggunakan hak prerogatif sesuai Pasal 35 huruf C Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI, sehingga Jaksa Agung menerbitkan deponeering atas perkara tersebut.

“Apa yang diberikan ketua MA, ketua DPR, dan Kapolri pada waktu itu bukanlah sebuah pertimbangan sebagaimana yang dimaksud keputusan MK Nomor: 29/PUU-XIV/2016. Namun hanya sekadar statement biasa yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kelanjutan perkara tersangka BW kepada Jaksa Agung RI,” tandasnya. (lan/fin/zul/tgr)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Pos terkait