Gugatan 02 Diprediksi Bakal Ditolak MK

  • Whatsapp
logo Radar Tegal
Gugatan 02 Diprediksi Bakal Ditolak Mk

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi diprediksi bakal menolak gugatan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang dilayangkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebab keterangan saksi ahli dan saksi serta bukti dalam persidangan yang disampaikan BPN Prabowo-Sandiaga sangat lemah.

Muat Lebih

Loading...

Menurut Ketua Konstitusi Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi keterangan ahli dan saksi yang dianggap lemah antara lain soal daftar pemilih tetap (DPT) siluman, data invalid di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU dan ketidaknetralan kepala daerah.

“Ya kalau pertimbangan keterangan saksi DPT menurut saya itu ditolak MK. Kalau soal Situng pasti ditolak. Karena apa? Situng bukan penentu hasil Pemilu,” ujar Veri dalam Pemaparan Hasil Mini Research: Perbandingan Dalil Pihak-Pihak, Alat Bukti dan Ketentuan Perundang-Undangan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden 2019 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/6).

Sedangkan tudingan kepala daerah melakukan pelanggaran Pemilu juga tidak bisa dibuktikan. Misalnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lain yang menyatakan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Maruf Amin.

“Saksi Prabowo-Sandiaga tidak bisa meyakinkan hakim MK bahwa Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar UU Pemilu. Lagi pula, kasus deklarasi dukungan Ganjar dan sudah ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” katanya.

Dikatakannya, dalam putusan Bawaslu, Ganjar dianggap tidak melakukan pelanggaran pidana atau administratif Pemilu. Ganjar hanya melanggar etika dalam UU Pemerintahan Daerah. “Soal Mas Ganjar dan beberapa kepala daerah itu sudah ada bantahan juga sebenarnya dari Bawaslu. Karena itu sudah diproses Bawaslu,” ucapnya.

Selanjutnya, Veri menjelaskan keterangan saksi ahli Prabowo-Sandiaga, Jaswar Koto yang menyebut terdapat data invalid dalam Situng KPU. Padahal, data Situng KPU seharusnya tidak dipersoalkan di MK. Sebab, hasil Pilpres 2019 tidak ditentukan Situng. Tapi hasil ditetapkan berdasarkan rekapitulasi suara berjenjang dari tingkat TPS sampai KPU.

“Mungkin MK akan mengatakan masalah ini ada pada administratifnya. Tapi tidak terkait dengan hasil Pemilu. Jadi secara adminsitratif sangat mungkin itu dikoreksi,” katanya.

Hal serupa juga dikatakan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari. Dia menilai gugatan kubu Prabowo-Sandiaga bakal ditolak MK. Selain keterangan ahli dan saksi yang tidak kuat, menurut Feri banyak data-data yang disampaikan tidak valid.

“Dari fakta-fakta persidangan, saya menilai saksi dan ahli memang lemah dalam membuktikan dalilnya,” katanya.

Dia juga mempertanyakan isi petitum Prabowo-Sandiaga. Ada 15 poin dalam petitum tersebut sangat tidak berkesesuaian antara satu dengan lainnya. Misalnya, Prabowo-Sandiaga meminta MK memutuskan pemungutan suara ulang (PSU), di sisi lain mendesak MK mengganti komisioner KPU.

“Saya tanya? Kalau dikabulkan semua, minta PSU, tapi minta juga seluruh komisioner KPU diberhentikan. Kalau dikabulkan semua siapa yang mau melakukan PSU. Jadi ada yang gak logis,” katanya. (gw/zul/fin)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Loading...

Pos terkait