Enggan Disudutkan, Kemendagri Lapor Bareskrim soal E-KTP dan KK

  • Whatsapp
logo Radar Tegal
Enggan Disudutkan, Kemendagri Lapor Bareskrim Soal E Ktp Dan Kk

JAKARTA – Setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), akhirnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan untuk melaporkan kasus jual-beli data kependudukan (e-KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) ke Bareskrim Polri, kemarin (30/7).

Kemendagri terkesan tak mau disalahkan menyusul maraknya penjualan data ke media sosial. Termasuk, munculnya tudingan yang terkesan Kemendagri melegalkan kondisi yang terjadi. “Negara kita negara hukum. Siapa yang berani melanggar berarti sudah berani berurusan dengan pihak berwajib. Dan hari ini (kemarin, red) secara resmi Dirjen Dukcapil melaporkan ke Bareskrim,” kata Tjahjo saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin (30/7).

Muat Lebih

Loading...

Tjahjo enggan menanggapi tudingan miring yang menyudutkan pihaknya. Terlebih ada muncul pertanyaan mengapa baru-baru ini lembaga negara menyadari hal ini. “Tidak ada yang melegalkan. Warning telah kita sampaikan ke publik. Dan pada kenyataan Kemendagri telah mengatisipasi hal ini dengan berkoordinasi semua unsur lembaga,” tegasnya.

Menurut dia, data di Dukcapil sejauh ini aman, termasuk dengan MoU (memorandum of understanding) dengan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, kasus ini ia nilai patut untuk dilaporkan dan diusut. “Ya, walaupun data di Dukcapil itu aman, termasuk MoU kami dengan lembaga-lembaga perbankan dan keuangan. Tapi ini ada oknum masyarakat yang menggunakan media lain, mengakses (data penduduk) dan itu adalah tindakan kejahatan, yang hari ini dilaporkan tim Dirjen Dukcapil ke Bareskrim, untuk diusut,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengiyakan adanya pelaporan ke Bareskrim yang diwakili oleh salah satu pejabat Eselon II-nya.

Ia menyebut pada pelaporan kasus ini, pihaknya tidak melaporkan orang, tetapi melaporkan peristiwa. “Iya, sudah dilaporkan tadi pagi. Kita tidak melaporkan orang, melaporkan peristiwa di media sosial itu,” kata Zudan.

Menurut dia, pelaporan ini, walaupun ia meyakinkan data kependudukan masih aman, didasari oleh ingin memberikan rasa tenang di kalangan masyarakat yang khawatir datanya akan disalahgunakan. “Kita koordinasi dengan Bareskrim agar proses-proses penyalahgunaan data, baik melalui media sosial maupun melalui media yang lain bisa segera dilacak. Semangatnya seperti itu. Karena negara harus memberikan rasa tenang, rasa tenteram kepada masyarakatnya,” ujar Zudan.

Kemendagri meminta bantuan Kemenkominfo untuk menghapus gambar-gambar yang mengandung unsur data penduduk seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP-elektronik di internet. “Sudah ya. Saya udah berkoordinasi dengan Pak Semuel (Semuel Abrijani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo) untuk me-takedown gambar-gambar KTP-el dan Kartu Keluarga yang ada di media sosial itu. Nah, dari Kominfo sedang melakukan profiling itu,” kata Zudan.

Ia juga mengimbau wartawan dan pekerja media untuk tidak memuat gambar KTP maupun KK secara utuh, melainkan harus dikaburkan (blur). Kemudian pihaknya berharap, peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat dan semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam mengunggah data kependudukan di internet.

“Dengan ini saya berharap masyarakat bisa menyadari bahwa data kita itu rentan, ketika data kita sering diberikan kemana-mana,” kata Zudan.

Sebelumnya, Kemendagri melalui perwakilan salah satu rselon II telah melayangkan pelaporan ke Bareskrim pada Selasa pagi. Pada pelaporan kasus ini, pihaknya tidak melaporkan orang, tetapi melaporkan peristiwa. “Tentu berharap pihak kepolisian bisa segera mengungkap pelaku oknum penyebaran dan kegiatan jual-beli data kependudukan yang meresahkan masyarakat,” pungkasnya. (ful/zul/fin)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Loading...

Pos terkait