Daftar Perusahaan Migas Penghasil Limbah B3 Terbesar

  • Whatsapp

#Migas #Limbah #B3 Mantapps.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan sepuluh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sektor minyak dan gas bumi (migas) penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terbanyak sepanjang 2018. Kesepuluh KKKS migas itu setidaknya menghasilkan tiga jenis limbah B3 yang dihasilkan, yakni tanah terkontaminasi, limbah sisa operasi, dan limbah sisa produksi.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Adhi Wibowo menyebut PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) menjadi perusahaan migas penghasil limbah B3 terbanyak pada periode tahun itu.

Muat Lebih

Loading...

Adhi, dalam detikcom, menjelaskan Chevron memiliki luas operasional yang cukup besar dibandingkan perusahaan tambang lainnya di Indonesia.

“Persentase (limbah B3) dihitung dari luas kan. Kalau itu gede, ya gede, walaupun persentasenya kecil. Apalagi sudah dari zaman Belanda kan, jadi kumulatif berton-ton itu,” sebut Adhi usai mengikuti rapat bersama Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Dari catatan Kementerian ESDM, Chevron menghasilkan sekitar 27.275 ton limbah tanah terkontaminasi di daerah operasionalnya di Blok Rokan, Riau.

Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Iwan Prasetya memaparkan, Chevron tercatat melakukan 15.000 pengeboran sumur di Riau, tidak hanya pasir minyak saja, melainkan juga ceceran minyak tanah atau Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM).

Selain limbah tanah terkontaminasi, Chevron juga menghasilkan 3.515 ton limbah sisa operasi. Merujuk pada peta jalan (roadmap) pengelolaan yang disusun Chevron, diketahui terdapat 125 lokasi TTM yang perlu dipulihkan. 55 di antaranya sedang dalam proses, sementara sisanya masih belum dikerjakan.

Kendati demikian, ongkos yang dikeluarkan Chevron sebagai dana pascatambang–untuk pengolahan dan pelestarian lingkungan–adalah sekitar $3,2 juta Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp45,57 miliar.

“Kami punya pengelolaan limbah. Jadi limbah operasi (yang dihasilkan oleh Chevron) seperti bekas-bekas oli,” sebut Senior Vice President Policy, Government and Public Affairs Chevron Wahyu Budianto.

Untuk diketahui, payung hukum alokasi dana pascatambang merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2012.

Limbah B3 merupakan sisa kegiatan yang mengandung bahan berbahaya/beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak/mencemarkan lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan manusia.

Selain Chevron, sembilan KKKS lainnya yang menghasilkan limbah B3 dalam jumlah banyak adalah PT Pertamina EP yang menghasilkan tanah terkontaminasi sebanyak 1.992 ton, sisa operasi 1.283 ton, dan sisa produksi 15.182 ton. Perusahaan ini menempati peringkat kedua.

Pada posisi ketiga ada PetroChina Internasional Jabung Ltd yang menghasilkan 1.647 ribu tanah terkontaminasi, sisa operasi 148 ton, dan sisa produksi 3.158 ton.

Lalu, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) di peringkat keempat dengan sisa operasi 239 ton, sisa produksi 13.252 ton, dan limbah tanah terkontaminasinya nihil. Kelima, Medco E&P Natuna yang menghasilkan 0,2 ton tanah terkontaminasi, sisa operasi 181 ton, dan sisa produksi 71,9 ton.

Keenam, PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga dengan limbah tanah terkontaminasi nihil, limbah operasi sebesar 121,8 ton, dan limbah sisa produksi mencapai 1.362 ton. ConocoPhilips (Grissik) Ltd di posisi ketujuh dengan 19 ton tanah terkontaminasi, 237 ton sisa operasi, dan 13 ton sisa produksi.

Posisi kedelpan ditempati Pertamina Hulu Energi OSES Ltd yang menghasilkan 152,5 ton limbah sisa operasi dan limbah sisa produksi serta tanah terkontaminasi sama-sama nihil.

Kesembilan ada ExxonMobil Cepu Ltd dengan tanah terkontaminasi mencapai 3,31 ton, limbah sisa operasi sebesar 102,9 ton, dan limbah sisa produksi 88,6 ton. Terakhir, yang ke-10, Pertamina Hulu Energi ONWJ dengan 1,2 ton limbah sisa produksi, 99,4 ton limbah sisa operasi, dan tanah terkontaminasi nihil.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot menjelaskan, sebelum mendapatkan izin untuk beroperasi, perusahaan tambang harus menyerahkan uang jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.

Uang itu bersifat deposit. Sebab, uang jaminan bakal dikembalikan sesuai hasil pengelolaan limbahnya saat operasionalnya berakhir.

Sepanjang 2018, uang jaminan reklamasi yang terkumpul di pemerintah adalah sebanyak Rp1,2 triliun, sementara uang jaminan pascatambang Rp3,5 triliun. Uang tersebut saat ini disimpan pada salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Loading...

Pos terkait