58 Permohonan Gugatan Caleg Kandas di MK

  • Whatsapp
logo Radar Tegal
58 Permohonan Gugatan Caleg Kandas Di Mk

JAKARTA – Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon legislatif tak semuanya dilanjutkan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 58 permohonan legislatif kandas. Hanya 122 perkara yang dilanjutkan ke tahap pembuktian. Sementara 80 perkara diumumkan pada putusan akhir.

Hakim Konstitusi Aswanto mengatakan, untuk perkara selain dan selebihnya yang tidak dinyatakan dismissal serta yang tidak dinyatakan lanjut pada sidang pembuktian, agar menunggu panggilan sidang dari Mahkamah untuk pengucapan putusan.

Muat Lebih

Pembacaan dismissal oleh MK dilakukan dengan tiga panel. Yakni panel satu, dua dan tiga. Sebanyak 58 perkara yang ditolak tersebut berasal dari 14 perkara di panel hakim I, 23 perkara di panel hakim II, dan 21 perkara di panel hakim III. Sidang sengketa pileg diketahui ditangani oleh tiga panel hakim dengan anggota panel masing-masing tiga orang hakim.

Pada pembacaan perkara di panel pertama, panel tersebut mengurus 82 permohonan dari Jawa Timur, Sumatera Utara, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, dan Jambi.

Di panel kedua, ada 86 perkara yang ditangani hakim. Perkara itu meliputi Jawa Tengah, Papua, Maluku, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Gorontalo, dan Bengkulu.

Sedangkan pada panel ketiga, hakim menyortir 82 permohonan sengketa yang layak dilanjutkan. Permohonan ini berasal dari Jawa Barat, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara.

Sidang akan dilanjutkan dan dilaksanakan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi atau ahli dari pemohon, termohon, dan pihak terkait. Dari jumlah tersebut, terdapat 80 perkara yang tidak disebutkan lantaran masih menunggu panggilan pembacaan pada putusan akhir.

“Perkara tidak disebutkan untuk dihentikan dan tidak dilanjutkan ke pembuktian, menunggu panggilan Mahkamah untuk pembacaan putusan,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto saat membacakan putusan sela di gedung MK, Jakarta, Senin (22/7).

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan saksi dan ahli menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan umum di MK. KPU mengaku telah berkonsolidasi dengan kuasa hukum. Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, KPU sejak pekan lalu sudah konsolidasi dengan tim lawyer dan KPU provinsi untuk memperhatikan hal tersebut.

“Sekiranya diperlukan saksi untuk hadir memberikan keterangan, itu H-1 harus didaftarkan,” kata Hasyim.

Dia mengaku belum mengetahui jumlah saksi fakta dan ahli yang bakal dihadirkan. “Karena majelis katakan akan diberitahu secara tertulis melalui surat panggilan sidang. Kita sampai Jumat (19/7) belum tahu suratnya seperti apa,” imbuhnya.

KPU fokus memantau sidang yang sedang berlangsung. Saksi dan ahli yang bakal dihadirkan bisa menyesuaikan kebutuhan dalam persidangan. KPU akan mempelajari kualitas saksi pemohon. “Nanti KPU siapkan setelah melihat perkembangan saksi yang diajukan permohon,” paparnya. (khf/zul/fin/rh)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di SITUS INI

Pos terkait